Ratifikasi Larangan Senjata Nuklir
Jumat, 19 Maret 2021 | 9:29 WIB

SM19032021 Ratifikasi Larangan Senjata Nuklir

Oleh: Trihoni Nalesti Dewi, dosen Ilmu Hukum Unika Soegijapranata 

Pelarangan dan pemusnahan senjata nuklir akan memastikan keberlangsungan umat manusia ke depan. Namun sampai saat ini pemerintah belum bergabung bersama 54 negara lain yang telah meratifikasi perjanjian intemasional penting ini.

DI tengah kekhawatiran akibat pandemi Covid-19 yang belum kunjung mereda, dunia mendapatkan kabar baik terkait berlakunya perjanjian pelarangan senjata nuklir (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons/TPNW) tanggal 22 Januari 2021. TPNW secara menyeluruh melarang segala aktivitas senjata nuklir, seperti pengembangan, pembuatan, dan kepemilikannya karena penggunaannya dalam konflik tidak sesuai dengan asas-asas kemanusiaan sehingga dilarang oleh hukum humaniter.

Kehancuran akibat bom atom pada Perang Dunia II menyadarkan manusia atas sifat destruktif senjata nuklir dan dampaknya bagi kehidupan. Bayangkan, bagaimana tingkat kemusnahannya dengan teknologi maju seperti sekarang, jika pada 1945 saja senjata ini sudah menimbulkan korban manusia yang masif serta kehancuran dan penderitaan yang luarbiasa besar! Bayangan kengerian semakin nyata ketika 60 tahun lalu percobaan nuklir terbesar Tsar Bomba si raja segala bom oleh Uni Soviet pada 30 Oktober 1961, kekuatannya lebih dari 3.000 kali daripada "little boy" bom atom yang dijatuhkan Amerika di Hiroshima.

Tsar Bomba mengguncang Pulau Novaya Zemlya setara dengan gempa bumi 5 Skala Richter yang meluluh lantakkan semua bangunan pada radius 55 km dari ledakan. Sinarnya bisa dilihat dari Norwegia dan debu radioaktifnya menyebar ke seluruh Skandinavia yang menimbulkan kekhawatiran sebagian besar masyarakat dunia.

Melihat konsekuensi kemanusiaan yang ditimbulkan dari penggunaan senjata ini, maka inisiatif perumusan instrumen hukum yang mengikat bagi pelarangan senjata nuklir menjadi penting dan mendesak. Namun rupanya negara-negara pemilik masih enggan melepaskan senjata ini dengan dalih mempertahankan perdamaian dan agenda dominasi kekuatan dunia. Bahkan Margaret Thatcher pada pidato kontroversialnya di Uni Soviet tahun 1987 menyatakan kembali pesan pendahulunya, Perdana Menteri Winston Churchill, untuk tidak akan melepaskan senjata atom sampai yakin dan lebih dari yakin menemukan cara lain untuk memelihara perdamaian.

Dalam benak pemimpin wanita terkuat dunia ini, senjata konvensional tidak pemah cukup untuk mencegah perang, terbukti dengan pecahnya dua perang dunia. Baginya senjata nuklir tidak hanya menghalangi perang nuklir tetapi juga perang konvensional di Eropa. Dunia tanpa senjata nuklir mungkin hanya mimpi, dan negara-negara tidak dapat mendasarican pertahanan yang pasti pada mimpi itu. Karena itu, dunia tanpa senjata nuklir akan menjadi kurang stabil dan lebih berbahaya bagi umat manusia.

Tercatat selain Inggris, negara-negara pemenang Perang Dunia II yang berstatus anggota Dewan Keamanan PBB adalah Amerika Serikat, Rusia, Prancis, dan Tiongkok, secara resmi menyatakan memiliki senjata ini. Ditambah India, Pakistan, dan Korea Utara yang pernah melakukan uji coba nuklir serta Israel yang walaupun tidak mengiyakan atau menyangkal, diyakini memilikinya.

Lalu relevankah membahas perlu tidaknya Indonesia ikut serta dalam pelarangan total senjata nuklir, mengingat sejak awal Indonesia bukan negara yang merniliki senjata ini?

Menilai relevan atau layak tidaknya pengaturan pelarangan senjata nuklir di Indonesia tentu tidak terlepas dari kajian politik hukum Indonesia. Dalam kajian politik hukum, transformasi dari ius constitutum, hukum positif yang berlaku saat ini menuju pada ius constituendum hukum yang dicita-citakan menjadi raison d’etre perlunya merumuskan aturan tersebut dalam ius constituendum Indonesia. Negara bertanggung jawab dan harus menjamin keselamatan warganya.

Indonesia sebagai negara yang berkebudayaan tinggi mempunyai aturan yang secara ketat membatasi penggunaan kekerasan. Hukum secara sederhana menerjemahkan aturan moral tersebut ke dalam bahasa hukum yang universal. Jadi, dengan ikut mengatur pelarangan senjata nuklir, negara menjamin penghonnatan terhadap martabat dan kemanusiaan pada waktu perang.

Sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia harus mempunyai kepedulian terhadap permasalahan intemasional. Sementara, sebagai anggota PBB, Indonesia juga harus peka terhadap setiap ancaman yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan rasa kemanusiaan internasional. Kebijakan hukum Indonesia harus mengarahkan pada tujuan mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan pada suatu saat dan untuk masa-masa yang akan datang untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Arah Diplomasi
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggarisbawahi pentingnya partisipasi penuh dan komitmen dari seluruh negara, termasuk Indonesia dan negara pemilik senjata nuklir untuk menguatkan mekanisme perlucutan senjata nuklir secara global. Pernyataan ini menunjukkan arah diplomasi luar negeri Indonesia yang dikuatkan oleh sejumlah tindakan proaktif seperti menginisiasi dan berpartisipasi dalam setiap forum internasional terkait pelarangan senjata ini dan dampaknya bagi ketegangan dunia.

Pelarangan dan pemusnahan senjata nuklir akan memastikan keberlangsungan umat manusia ke depan. Namun sampai saat ini pemerintah belum bergabung bersama 54 negara lain yang telah meratifikasi perjanjian intemasional penting ini.

Sebagai ilustrasi, dalam dunia modem saat ini, senjata nuklir dan senjata otonom (lethal autonomous weapon) merupakan dua jenis senjata yang kontroversial. Keberadaannya menimbulkan perdebatan panjang masyarakat intemasional. Senjata otonom, seperti digambarkan salah satunya sebagai killer robot yang digunakan dalam konflik bersenjata mempunyai kemampuan untuk memilih dan melakukan penyerangan terhadap target tanpa intervensi manusia. Namun, keberadaan dan penggunaan killer robot dianggap tidak sejalan dengan etika karena menyerahkan keputusan serangan yang berakibat hidup matinya seseorang atau sekelompok orang kepada mesin.

Dengan hanya mengandalkan alasan filosofis etika dan kepatutan ini, pelarangan terhadap senjata otonom ini sifatnya sangat lemah dan debatable. Sebab, secara hipotetis, senjata otonom terbukti selalu lebih baik dan akurat daripada manusia dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum humaniter seperti mampu melakukan serangan secara proporsional, mampu membedakan dengan baik antara kombatan dan penduduk sipil, atau antara objek militer dan objek sipil, dan mampu mengurangi dampak ikutan (collateral damage).

Berbeda halnya dengan senjata nuklir, dampak yang ditimbulkannya tidak pandang bulu (indiscriminate), dan dampaknya berpuluh-puluh tahun, tidak ada kajian tentang prinsip kehati-hatian (precautionary principle) sehingga melanggar prinsip proporsionalitas karena korbannya masif dan menderita luar biasa (unnecessary suffering). Dampak kerusakan lingkungan yang meluas dan berjangka waktu lama tidak bisa dilepaskan dari sifat bahan radioaktif yang digunakan. Semua akibat yang ditimbulkan tentu melanggar prinsip-prinsip penting kemanusiaan yang diatur dalam hukum humaniter.

Gambaran di atas makin memudahkan arah politik hukum Indonesia terkait dengan pelarangan senjata ini. Pada saat mendirikan sebuah negara merdeka pada 1945, Indonesia sudah berkomitmen pada kemanusiaan yang diberi kualifikasi adil dan beradab, yang mempunyai dimensi nasional dan intemasional. Dimensi ke luar ingin turut memperjuangkan perdamaian dan keadilan dunia, sedangkan dimensi ke dalam kehendak untuk memuliakan hak-hak asasi manusia dalam segala keadaan.

Hal ini menjadi landasan filosofis dari pelarangan senjata nuklir. Landasan sosiologisnya, tuntutan sebagai anggota masyarakat intemasional memberikan kewajiban bagi Indonesia untuk mewujudkan semua kepentingan yang dilindungi hukum internasional dan memberantas musuh semua umat manusia (hostis humani generis).

Lalu terkait landasan yuridisnya, Indonesia mempunyai kewajiban sebagai negara yang telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional yang berkaitan dengan hukum humaniter sehingga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan semua perjanjian intemasional tersebut dengan iktikad baik, yang perlu diwujudkan antara lain dengan melakukan langkah legislatif dengan membentuk perundang-undangan nasional untuk melakukan semua perlucutan senjata nuklir.

Maka, inilah saatnya untuk mempertanyakan kembali ungkapan Margaret Thatcher ini, “A world without nuclear weapons would be less stable and more dangerous for all of us". – Non-sense!

Sumber: Suara Merdeka 19 Maret 2021 hal. 4

Kategori: ,