Menjaga Academic Values dalam Penghargaan Honoris Causa
Senin, 15 Februari 2021 | 10:25 WIB

TRB 15_02_2021 Menjaga Academic Values dalam Penghargaan Honoris Causa

Oleh: Ferdinan Hindiarto, Doktor Ilmu Psikologi Industri dan Organisasi UGM Yogyakarta

TRADISI pemberian gelar doktor honoris causa telah memiliki sejarah panjang. Gelar doktor kehormatan ini diberikan pertama kali oleh Oxford University kepada Lionel Woodville, seorang uskup wilayah di Salisbury, Inggris. Dalam perkembangannya tradisi pemberian gelar ini dilakukan oleh universitas-universitas yang belum ternama, sebagai salah satu cara untuk mengangkat reputasi lembaga.

Tidak mengherankan jika gelar kehormatan ini diberikan kepada sosok yang memiliki pengaruh kuat sekaligus memiliki reputasi yang hebat. Misalnya pada waktu itu anggota keluarga kerajaan Inggris banyak yang mendapat gelar ini dan universitas yang tergolong biasa-biasa saja. Pada akhirnya memang banyak universitas yang terangkat reputasinya dan mendapatkan berbagai kemudahan dalam berbagai hal dengan pemberian gelar tersebut.

Hingga saat ini, tradisi pemberian gelar kehormatan ini masih berjalan. Banyak universitas yang memberikan gelar kehormatan kepada tokoh-tokoh yang dianggap luar biasa dalam berbagai bidang, pendidikan, ekonomi, budaya dan Sebut saja misalnya Universitas Indonesia pernah memberikan gelar kehormatan ini kepada sastrawan Taufiq Ismail dan bahkan UI juga memberikan gelar kehormatan ini kepada mendiang mantan presiden Filipina, Ferdinand E. Marcos.

Dalam catatan sejarah, presiden pertama RI Ir. Soekarno bahkan pernah menerima sembilan gelar doktor honoris causa. Jadi sebenarnya sesuatu yang normal dan biasa saja sebuah universitas memberikan gelar kehormatan ini kepada tokoh yang luar biasa dari berbagai bidang. Dan untuk memberikan gelar inipun semua syarat telah diatur dengan sangat jelas, baik itu syarat universitas pemberi maupun syarat bagi tokoh yang akan diberi gelar kehormatan. Terdapat PP Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pemberian Doktor Kehormatan, Permendikbud Nomor 21 Tahun 2013 hingga Permenristek-dikti Nomor 65 Tahun 2016. Pada tingkat universitas pun, senat universitas pasti akan membuat peraturan sebagai turunan dari peraturan peraturan di atasnya.

Namun jika dicermati, akhir-akhir ini pemberian gelar doktor kehormatan oleh sebuah universitas seringkali menimbulkan polemik, baik secara internal maupun eksternal. Polemik tersebut biasanya terkait dengan kelayakan tokoh yang akan diberi gelar kehormatan. Padahal jika dicermati, persyaratan tokoh yang layak diberi gelar kehormatan sudah sangat jelas, mulai dari memberi sumbangan yang luar biasa bagi perguruan tinggi, hingga memberi sumbangan yang luar biasa bagi kesejahteraan rakyat dan pengembangan yang luar biasa dalam berbagai bidang, baik itu sosial, ekonomi, politik dan tentu saja bagi ilmu pengetahuan.

Syarat lain yang harus menjadi pertimbangan adalah tokoh yang akan diberi gelar kehormatan harus memiliki moral, etika dan kepribadian yang balk. Namun mengapa seringkali masih menjadi, polemik? Salah satu kemungkinan yang menjadi penyebabnya adalah subyektivitas dalam menginterpretasi syarat-syarat tersebut. Dan subyektivitas selalu muncul karena adanya kepentingan. Pimpinan universitas pasti memiliki kepentingan-kepentingan tertentu terkait dengan manajemen organisasi, secara khusus dalam hal mengelola citra dan reputasi lembaga yang memang secara otomatis menjadi tanggung jawabnya hingga tanggunjawab untuk mempertahankan keberlangsungan universitas dengan kualitas yang tinggi. Namun seringkali kepentingan manajemen ini berbenturan dengan kepentingan untuk mempertahankan academic values.

Tantangan globalisasi David Ward (2007) dalam artikelnya yang berjudul Academic Values, Institutional Management and Public Policies menjelaskan bahwa tekanan yang dialami oleh managemen perguruan tinggi sejak munculnya globalisasi memang berat. Di satu sisi universitas harus mempertahankan kualitas pendidikan dengan menjaga academic values, namun di sisi lain manajemen universitas juga harus memenuhi pendanaan agar mampu meningkatkan kualitas proses pendidikannya. Menurut Ward, ketergantungan terhadap pendanaan tunggal dari negara dan potensi dampak dari keterlibatan swasta disadari dapat membelokkan nilai-nilai akademik yang harus dijaga.

Tidak mudah bagi pimpinan universitas untuk menyeimbangkan aspek manajemen dengan aspek academic values. Dalam penelitiannya yang berjudul: Balancing Managerials and Academic Values: Mid-level Academic Management at a Private University in Malaysia, Thian, Alam dan Idris (2016) menemukan bahwa para dekan sebagai representasi universitas mengalami konflik dan tekanan yang tidak mudah, yaitu antara competitive values melawan academic values.

Di satu sisi manajemen harus mempertahankan keberlanjutan lembaga dan untuk itu sebagai sebuah organisasi memerlukan nilai-nilai kompetitif. Dan untuk memenangkan kompetisi salah satunya adalah dengan memiliki akses ke berbagai sumber kekuasaan. Memberi gelar doktor honoris kepada tokoh yang memiliki akses politik kekuasaan adalah salah satu caranya. Namun di sisi yang lain, manajemen harus tetap mempertahankan academic values.

Pada titik itulah godaan kepentingan muncul sehingga subyektivitas dapat menguat. Jika sudah demikian besar kemungkinan universitas dapat mengalami bias dalam menerapkan syarat-syarat penerima gelar kehormatan ini saat memilih calon, khususnya syarat bahwa calon penerima gelar harus memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik. Sebagai organisasi akademik, memang mutlak bagi setiap universitas selalu menjaga academic values meskipun mungkin pimpinan universitas mengalami tekanan yang tidak mudah. Kembali kepada academic values merupakan cara terbaik agar terhindar dari subyektivitas saat menetapkan calon. Dengan demikian gelar kehormatan itu sungguh menjadi kehormatan tidak saja bagi sosok penerimanya, namun juga kehormatan bagi universitas.

 

sumber: Tribun Jateng 13 Februari 2021 hal. 2

Kategori: ,