Peran KPPU dalam Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusif
Selasa, 10 November 2020 | 15:34 WIB

UMKM

Oleh: Albert Kurnaiwan (20.G1.0013), Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis Unika Soegijapranata

UMKM merupakan salah satu tonggak lahirnya kemandirian berwirausaha. UMKM menjadi jenis usaha yang banyak dilakukan para pelaku usaha, baik di Indonesia maupun dunia. Hampir di seluruh pelosok tanah air dapat kita jumpai beragam jenis UMKM. Pertumbuhan sektor UMKM sangat diperlukan,  mengingat jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja di Indonesia yang tidak seimbang. Hal ini dapat mengakibatkan pengangguran besar-besaran dan kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Melalui pertumbuhan UMKM, diharapkan dapat mendorong para generasi muda dapat menjadi pencipta lapangan kerja, bukan pencari kerja.

Saat ini pemerintah tengah gencar membangun infrastruktur-infrastruktur guna mempermudah arus transportasi dan logistik, serta mengadakan sosialisasi dan sejumlah acara guna memberi inspirasi dan pencerahan pada para pelaku UMKM. Manusia memiliki prinsip “mengejar nikmat dan menghindari sengsara”, demikian pelaku UMKM sangat mengharapkan pemerintah mampu berperan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan ramah terhadap UMKM. Iklim usaha yang baik pasti memudahkan UMKM untuk berkreasi, berinovasi,dan meningkatkan penjualan yang berdampak pada peningkatan keuntungan. Iklim usaha menurut UU No.20 Tahun 2008 adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Meski UMKM memiliki sumbangsih yang besar terhadap perekonomian bangsa dan menjaga stabilitas nasional, UMKM tetap mempunyai sejumlah kekurangan.Diantaranya yaitu : permodalan, pemasaran, SDM, teknologi, dan iklim usaha. Oleh karena itu UMKM memerlukan mitra kerjasama, salah satunya bekerjasama dengan perusahaan besar. Badan yang bertugas menegakkan hukum, advokasi, dan pengawasan kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar adalah KPPU.

KPPU berdiri sejak tahun 2000.Badan ini dibentuk berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU mengawasi pelaku usaha menengah yang memiliki kekayaan bersih Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar dan pelaku besar dengan kekayaan bersih diatas Rp 10 miliar. KPPU mengawasi kedua pelaku dengan kriteria diatas dengan tujuan agar pelaku menengah dan besar tidak ‘memiliki’

UMKM dan ‘menguasai’ UMKM. Memiliki dalam konteks ini, diartikan sebagai kepemilikan setengah bahkan seluruh saham, modal atau aset UMKM. Hal ini diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas dan bantuan dari pemerintah oleh para pelaku usaha menengah/besar dengan cara mengatasnamakan UMKM yang menjadi mitranya. Kemudian mencegah pelaku menengah atau besar ‘menguasai’ UMKM. Menguasai dalam konteks ini, dapat diartikan sebagai bentuk pengendalian yang sewenang-wenang dari pelaku menengah/besar terhadap mitra UMKMnya. Biasanya para pelaku menengah/besar yang bermitra dengan UMKM, merasa bahwa dirinyalah yang paling berjasa pada para mitranya, sehingga para pelaku menengah/besar beranggapan para mitra UMKMnya harus menaati keputusan mereka, meskipun keputusan itu hanya menguntungkan para pelaku menengah/besar. Jika perbuatan ‘memiliki’ dan ‘menguasai’ terus dilakukan oleh pelaku menengah/besar maka, UMKM tidak dapat mandiri dan tidak dapat meningkatkan posisi tawar mereka dalam dunia perekonomian.

Selain kedua tugas yang telah disebutkan diatas KPPU juga melakukan tugas pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan terhadap sistem-sistem yang memunculkan iklim usaha yang tidak kondusif dan mendorong persaingan yang tidak sehat antara lain yaitu :

1. Monopoli

Monopoli hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang telah mendapat izin dari pemerintah. Namun, jika dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk menguasai pasar, maka akan merugikan banyak orang khususnya pelaku UMKM karena perusahaan/kelompok yang melakukan monopoli dapat menaikkan harga sesuka hati, sehingga kesejahteraan pelaku UMKM dan konsumen berkurang.

2. Oligopoli

Kondisi dimana penawaran suatu jenis barang hanya dikuasai kelompok/perusahaan tertentu. Dalam oligopoli, pesaing baru akan sulit memasuki pasar dan ini mengakibatkan pertumbuhan UMKM menjadi terhambat.

KPPU perlu bersinergi dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, dunia pendidikan, dan koperasi serta UMKM, guna menjalankan fungsi penegakkan hukum atas dugaan pelanggaran kemitraan. Jika KPPU hanya bekerja sendirian, maka akan sulit memberantas persaingan dan kemitraan yang tidak sehat dalam perekonomian di negara Indonesia. Pepatah mengatakan “lebih baik mencegah daripada mengobati”, KPPU tentu tidak bisa hanya mengambil tindakan ketika terjadi pelanggaran, namun KPPU perlu mensosialisasikan tentang kemitraan yang baik antara UMKM dengan pelaku menengah atau besar agar tercipta kerjasama yang saling menguntungkan. KPPU perlu memberi dukungan dan apresiasi kepada para pelaku menengah atau besar yang telah menjalankan kemitraan yang saling menguntungkan terhadap UMKM, sehingga mereka termotivasi untuk terus membangun kemitraan yang baik dengan pelaku UMKM.

Kategori: