Menimbang Amdal dalam UU Cipta Kerja
Selasa, 13 Oktober 2020 | 8:24 WIB

SM 13_10_2020 Menimbang Amdal dalam UU Cipta Kerja

Oleh: Benny D Setianto, Pakar Hukum dan Wakil Rektor di Unika Soegijapranata

"TIDAK benar jika Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dicabut dalam UU Cipta Kerja," demikian disampaikan Pak Jokowi pada 9 Oktober 2020. Ucapan itu benar karena setidaknya dari bahan rapat Final RUU Cipta Kerja yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020 tetap termuat pasal yang mengatur tentang Amdal. Namun, memang ada beberapa pengaturan tentang Amdal yang diubah dan beberapa pasal yang dicabut.

Tulisan ini mencoba merekonstruksi jalannya Amdal sesudah UU ini resmi diundangkan dengan dicantumkan dalam lembar negara. Yang pertama yakni menyangkut pelibatan masyarakat dalam Amdal. Dalam Pasal 21 Draft Final disebutkan ada beberapa pasal yang tercantum dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) akan diubah, dihapus, atau ditetapkan hal yang baru.

Dalam ubahannya terhadap pelibatan masyarakat yang termaktub dalam Pasal 25 tertulis bahwa termasuk dalam muatan Amdal adalah saran, masukan, serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam UU lama yang tidak membatasi saran dan tanggapan hanya dari masyarakat yang terkena dampak langsung.

Kajian Amdal adalah kajian teknis yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Membatasi hanya masyarakat yang terdampak langsung saja yang bisa memberikan saran, masukan, dan tanggapan dikhawatirkan akan membuat kajian kelayakannya menjadi menurun secara kualitas. Tanpa bermaksud merendahkan kualitas masyarakat yang terdampak langsung, tetapi dukungan stakeholder yang lain tentu akan membuat kualitas kajian menjadi lebih baik.

Kedua, hilangnya Komisi Penilai Amdal. Terbatasnya peran serta masyarakat juga terlihat dengan dihapusnya Komisi Penilai Amdal.

Jika dalam UUPPLH disebutkan bahwa kelaikan Amdal akan ditentukan oleh Komisi Penilai Amdal, maka dalam UU Cipta Kerja, kelayakan lingkungan hidup ini ditetapkan oleh Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat. Selanjutnya dikatakan bahwa unsur yang terlibat dalam Lembaga Uji Kelayakan tersebut terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat.

Sementara dalam UUPPLH, wakil masyarakat termasuk komponen yang ada dalam Komisi Penilai Amdal. Mengingat untuk tata laksana uji kelayakan ini masih akan diatur dalam peraturan pemerintah, maka mempertimbangkan masuknya wakil masyarakat kembali dalam proses penyusunan maupun Komisi Penilai Amdal (atau sekarang Lembaga Uji Kelayakan) tidak bisa ditawar lagi.

Sekalipun ada unsur pemerintah daerah dalam Lembaga Uji Kelayakan, tetapi tentu saja ini dapat ditafsirkan merupakan upaya pemerintah pusat untuk menarik sebagian kewenangan pemerintah daerah, sekalipun kegiatan usaha tersebut tidak lintas batas antardaerah yang tadinya menjadi kewenangan penuh dari pemerintah daerah dengan otonominya.

Kemudian juga menyangkut dihapusnya izin lingkungan. Dengan ditegaskannya Amdal sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, maka tahapan mendapatkan izin usaha berubah.

Jika sebelumnya setelah melakukan kajian Amdal untuk kegiatan yang berpotensi punya dampak signifikan terhadap lingkungan, maka akan diterbitkan izin lingkungan. Nah, izin lingkungan inilah yang kemudian menjadi prasyarat untuk mendapatkan izin berusaha. Jika pada perjalanannya ternyata kegiatan tersebut merusakan lingkungan dan pemrakarsa kegiatan tidak menjalankan sebagaimana yang dijanjikan dalam dokumen lingkungannya, maka izin lingkungan bisa dicabut, sementara izin usaha masih berlaku.

Hal ini membuat pemrakarsa kegiatan masih tetap menjalankan usahanya dan hanya memperbarui izin lingkungannya.

Namun, dengan UU Cipta Kerja ini, jika pemrakarsa melakukan kegiatan yang merusak lingkungan dan tidak menjalankan langkah mitigasi sebagaimana dituliskan dalam Amdal, pemerintah langsung punya kewenangan untuk mencabut/membekukan izin usahanya dan semestinya tidak boleh beroperasi sampai dilakukannya lagi kajian Amdal dan mendapatkan persetujuan dari Lembaga Uji Kelayakan tersebut.

Tentu saja ini merupakan langkah yang cukup berani dari pemerintah yang membutuhkan bukti ketegasannya dalam praktik nantinya.

Ada pula pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam UU Cipta Kerja juga diperkenalkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Menariknya tidak ada penjelasan lebih detail tentang apa yang disebut dengan pernyataan kesanggupan tersebut yang disetarakan dengan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Lembaga Uji Kelayakan. Padahal tidak ada juga keterangan bahwa pernyataan kesanggupan ini akan diatur oleh peraturan turunannya nanti.

Catatan Akhir
Bahwa tidak semua kabar yang beredar tentang ancaman UU Cipta Kerja ini terhadap lingkungan hidup adalah benar. Namun memang ada potensi penurunan kualitas lingkungan hidup karena berlakunya UU Cipta Kerja ini. Berkurangnya keterlibatan masyarakat karena dibatasi siapa yang boleh terlibat, hilangnya komisi penilai amdal dengan pengganti yang juga tidak diwajibkan melibatkan masyarakat, serta pengenalan "dokumen" baru yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut memang menjadi kelemahan yang terdeteksi sejak dalam aturan normatifnya.

Pada sisi lain, pasal progresif yang mengancam secara lebih tegas bagi perusahaan dan atau pemrakarsa kegiatan yang merusak lingkungan akan ditunggu pelaksanaannya. Mudah-mudahan tidak berlindung dalam belum adanya petunjuk teknis. Tugas kita bersama mengawal pelaksanaan pasal tersebut sehingga tuduhan. UU Cipta kerja berpotensi mendorong turunnya kualitas lingkungan hidup bisa dibantah. 

►Suara Merdeka 13 Oktober 2020 hal. 1, 7

Kategori: ,