Peta Suara Maya tentang Pilkada Serentak
Rabu, 23 September 2020 | 10:42 WIB

TRB 23_09_2020 Peta Suara Maya Tentang Pilkada Serentak

Oleh: Andreas Ryan Sanjaya, Dosen dan Peneliti pada Prodi Ilmu Konunikasi, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata

ISU media akhir-akhir ini diwarnai oleh polemik tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020: seharusnya ditunda atau tidak? Kedua kubu ini terbelah dengan argumentasinya masing-masing. Secara resmi, berbagai organisasi besar di negeri ini sudah memberi usulan kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sementara itu, Pemerintah tetap bersikeras untuk menyelenggarakan Pilkada ini pada 9 Desember 2020. Namun, bagaimana sebenarnya kedua opini ini bertarung di aras media sosial? Bagaimanakah peta percakapan tentang hal itu? Minggu (20/9) dan Senin (21/9) kemarin, Pengurus Besar Nandlatul Ulama dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap yang bernada sama: mendesak KPU, Pemerintah, dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020 terkait situasi pandemi.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan usulan penundaan pelaksanaan Pilkada ini (Kompas.com, 21/9). Menurut Ganjar, berbahaya jika Pilkada tetap dilaksanakan di zona merah. Alasan ini sangat dapat dipahami mengingat sudah terbukti ada Master Bawaslu yang sedang menangani Pilkada serentak 2020 di Boyolali (TribunSolo.com, 2/9). Dikabarkan ada 22 orang (Bawaslu) yang dinyatakan positif Corona. Secara nasional, pada minggu pertama bulan ini pun Bawaslu sudah mencatat ada 243 pelanggaran protokol kesehatan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada 2020. Padahal, tahapan dalam Pilkada 2020 ini masih panjang dan akan melibatkan banyak orang.

Kendati demikian, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 (dpr.go.id). Bagi mereka, penundaan tampaknya tidak menjadi pilihan yang perlu diambil pada masa pandemi. Supaya konsisten dengan komitmen untuk kepatuhan pada protokol kesehatan, Pemerintah menggodog Perppu baru untuk merevisi PKPU Pilkada 2020 (TribunJateng.com, 21/9).

Selama puluhan tahun pertarungan wacana di media massa semacam ini selalu menarik perhatian publik. Radio, televisi, dan surat kabar sudah sejak lama menjadi arena bertarung yang berhasil memengaruhi persepsi, opini, serta sikap khalayak. Dua dasawarsa terakhir, media daring turut hadir menjadi arena pertarungan yang penting karena daya jangkaunya yang semakin meluas kepada pengguna. Namun demikian ada arena pertarungan lain yang perlu juga diamati, yaitu pertarungan di ‘arena maya’ melalui media sosial.

Peta opini
Meskipun disebut `arena maya’ karena terjadi di ruang-ruang virtual, percakapan di media sosial adalah realitas yang tidak dapat disepelekan, baik secara politis maupun sosiologis. Sebab, ruang maya ini bukanlah ruang yang betul-betul terpisah dari ruang nyata. Ruang maya ini berjalan secara paralel, beriringan, bahkan beririsan, dan seringkali menjadi cermin mengenai apa yang terjadi di ruang nyata ini.

Maka melihat potret percakapan ruang maya tentang suatu persoalan publik akan membantu kita sebagai warga untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Menggunakan bantuan mesin analisis media sosial Drone Emprit Academic (DEA) yang dapat diakses melalui situs dea.uii.ac.id. penulis mencoba melihat bagaimana peta opini warga ini berkembang di media sosial Twitter dalam waktu seminggu ke belakang. Media sosial yang digunakan oleh jutaan warga Indonesia ini tidak diragukan lagi mampu menjadi teropong untuk melihat bagaimana percakapan warga tentang satu hal yang signifikan bagi publik. Penulis mencatat beberapa hal penting berikut. Pertama, persoalan ini sebenarnya sudah diperbincangkan di Twitter sejak tercatat tujuh hari ke belakang, tetapi masih dalam angka yang rendah. Lonjakan angka percakapan terjadi pada tanggal 21 September 2020 yang mencapai angka 14.781, padahal sehari sebelumnya hanya mencapai angka 2.016.

Lonjakan tujuh kali lipat dalam waktu satu hari ini tentu saja fenomena yang sangat menarik untuk diamati dan dianalisis lebih jauh. Dugaan penulis, lonjakan yang begitu tinggi ini terjadi karena dua hal. Pertama, karena organisasi-organisasi besar dan para opinion leader sudah menyatakan sikap dan masukan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Misalnya, berita tentang Jusuf Kalla yang mengusulkan untuk menunda pelaksanaan Pilkada sudah di-retweet ratusan kali. Kedua, karena pada hari itu juga (21/9) dilaksanakan rapat dengar pendapat di Komisi II DPR yang mengambil keputusan yang berseberangan dengan suara-suara publik itu. Maka memenangkan pertarungan wacana di media sosial patut diduga menjadi strategi yang digunakan untuk menguatkan gaung keputusan tersebut.

Hal penting kedua adalah tentang akun Twitter yang berpengaruh dan memiliki engagement yang luas tentang Pilkada Serentak 2020 ini. Berdasarkan rekaman data yang ada, akun yang paling berpengaruh adalah @1trenggalek dengan engagement sebanyak 2.048. Akun ini memperkenalkan diri sebagai akun resmi Polres Trenggalek. Ditilik dari twit yang dimunculkan, akun ini sangat mempromosikan penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020.

Catatan pentingnya, penulis menemukan fakta bahwa twit yang ditulis akun ini mendapat reply (balasan) berkali-kali dari beberapa akun yang sama. Bahkan pesan yang dituliskan oleh akun-akun tersebut juga sangat mirip, hanya dibedakan dari beberapa huruf yang ada di belakang twitnya. Maka meskipun akun ©1trenggalek ini meraih engagement yang begitu tinggi, bahkan membuatnya jadi yang tertinggi dibanding akun lain, respons akun lain atas akun ini terindikasi sudah diatur sebelumnya.

Ketiga, tentang pesan yang dominan muncul dalam percakapan. Hingga saat artikel ini disusun, percakapan masih jauh didominasi oleh pesan yang mendukung pelaksanaan Pilkada secara serentak sesuai jadwal. Hal ini salah satunya terlihat dari penggunaan tanda pagar (tagar) tertentu untuk menguatkan pesan. Tagar yang paling mendominasi adalah #TaatProkesSaatPilkada yang digunakan hampir dalam 8.500 twit. Tiga posisi teratas berikutnya masih diduduki oleh tagar yang mengandung kata protokol, salah satunya adalah #PilkadaLargutProtokolKetat.

Sementara untuk opini yang berisi tentang penundaan Pilkada ditandai oleh tagar teratas #TundaPilkadaSerentak yang tercatat hanya ada dalam 176 twit. Tiga hal penting ini menunjukkan bahwa pertarungan narasi yang ada di Twitter dimenangkan oleh pihak yang mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal ini sesuai dengan keputusan yang sudah diambil berdasarkan rapat dengar pendapat yang dilaksanakan Senin (21/9) lalu.

Meski demikian ada catatan penting yang perlu diketahui publik, yaitu tentang indikasi pengaturan strategi pemenangan narasi tersebut, yang bisa jadi tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Di lapangan dan pada pemberitaan di media-media mainstream sangat dimungkinkan narasi dimenangkan oleh kubu lawan, yaitu kubu yang meminta penundaan Pilkada Serentak 2020.

►Tribun Jateng 23 September 2020 hal. 2

Kategori: ,