Bermartabat Bersama Masyarakat Adat
Kamis, 13 Agustus 2020 | 12:04 WIB

TRB 13_08_2020 Bermartabat Bersama Masyarakat Adat

Oleh: Aloys Budi Purnomo, mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan Unika Soegijapranata

DI tengah terpaan badai Covid-19, hari Minggu (9/8), seluruh dunia merayakan International Day of the World’s Indigenous Peoples (Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia/HIMAS). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tanggal 9 Agustus sebagai HIMAS. Penetapannya dilakukan PBB pada tanggal 13 September 2007 melalui The United Nations Declaration on the Rights of Indigeneous Peoples, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Dalam Deklarasi tersebut, PBB menegaskan bahwa masyarakat adat di seluruh dunia berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak asasi dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, yakni Deklarasi Universal HAM dan perangkat hukum internasional tentang HAM.

Di Indonesia, mereka mendapat ruang kebersamaan dan perjumpaan melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sejak 1999. Hingga saat ini, anggota AMAN terdiri dari 2.371 komunitas adat di penjuru Nusantara. Sebagaimana dirilis tribunmanado.co.id, (9/8), Rukka Sombolinggi, Sekjend AMAN, hampir 8 dekade Masyarakat Adat dari seluruh dunia terus berjuang menyuarakan hak-haknya di tingkat internasional. Dua dekade terakhir, AMAN ikut serta dalam perjuangan tersebut. Kita diajak hidup bermartabat bersama Masyarakat Adat.

Menjaga Ibu Bumi
Di tingkat global, PBB mengusung tema perayaan HIMAS 2020, "Masyarakat Adat dan Covid-19". Di tingkat nasional, AMAN menetapkan tema HIMAS 2020, "Covid-19 dan Resiliensi Masyarakat Adat" sebagai cermin dari situasi dihadapi Masyarakat Adat saat ini.

Menurut Rukka, penetapan tema HIMAS 2020 menegaskan bahwa perjuangan masyarakat adat selama ini adalah benar dan baik. Selama ini, di segala penjuru dunia, masyarakat adat terus berjuang untuk menjaga Ibu Bumi. Dalam perspektif perjuangan ini, pandemi memberikan peringatan, berbagai jawaban ,sekaligus petunjuk arah ke masa depan yang lebih baik, bahwa kehidupan baru kita hams hidup terus menjaga Ibu Bumi dan berlaku adil dengan sesama dan semesta.

Bersama seluruh umat manusia, secara istimewa Masyarakat Adat bertahan di tengah tengah krisis yang sedang berlangsung saat ini dengan cara menjaga keutuhan wilayah adat. Selama ini, Masyarakat Adat selalu setia menjalankan nilai-nilai dan praktek luhur nenek moyang sebagaimana tampak dalam musyawarah adat, gotong royong, rasa senasib sepenanggungan dan memanfaatkan kekayaan alam secara bijaksana demi menjaga Ibu Bumi.

Di banyak daerah, Masyarakat Adat masih bertahan sebagai sentral produksi dan lumbung pangan. Mereka telah terbukti mampu menyelamatkan warga Masyarakat Adatnya, sesama kelompok Masyarakat Adat bahkan menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman krisis pangan. Masyarakat Adat tidak hanya memiliki kemampuan untuk memenuhi pangannya secara mandiri, tetapi mampu berbagi dengan komunitas-komunitas lain, di mana pun.

Menarik bahwa Rukka mengingatkan kembali "Maklumat Tanjung Gusta", yang dirumuskan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-V (KMAN V) di Kampung Tanjung Gusta, Sumatera Utara, pada tanggal 15-19 Maret 2017. Maklumat Tanjung Gusta sendiri dirumuskan sebagai berikut: "Kemandirian Masyarakat Adat tercapai jika kita hidup sejahtera dan berbahagia dengan mengelola secara bijaksana dan berkelanjutan seluruh kekayaan titipan leluhur, baik kekayaan material yang berada di bawah, di atas di permukaan tanah di dalam wilayah adat kita masing-masing maupun kekayaan immaterial berupa spritulitas, pengetahuan, seni tradisi, kesusasteraan, ritual-ritual dan kearifan adat kita. Ekonomi Masyarakat Adat mandiri jika sungai, taut, hutan dan tanah leluhur kita menyediakan kebutuhan hidup berkecukupan bagi kita. Pangan cukup, energi pun cukup! Ekonomi kita mandiri jika kreativitas dan inovasi dalam budaya kita membahagiakan diri kita sendiri dan orang lain di sekitarnya."

Keprihatinan "Glokal"
Terhadap keberadaan Masyarakat Adat, baik di tingkat global maupun lokal (saya singkat "glokal"), Paus Fransiskus menyampaikan keprihatinannya dalam Ensiklik Laudato Si’ (LS, 24/5/2015). Amat pentinglah bagi kita semua untuk memberikan perhatian khusus kepada Masyarakat Adat dan tradisi budaya mereka. Masyarakat Adat bukanlah hanya suatu minoritas di antara yang lain. Mereka harus menjadi mitra dialog utama, terutama ketika dikembangkan proyek-proyek besar yang mempengaruhi wilayah mereka (LS 146).

Lebih lanjut, Paus asal Argentina yang sangat dipengaruhi spirit teologi pembebasan itu menegaskan,"bagi Masyarakat Adat, tanah bukanlah melulu harta ekonomis, tetapi pemberian dari Allah dan dari para leluhur yang dimakamkan di situ, ruang sakral yang mereka butuhkan untuk berinteraksi demi mempertahankan identitas dan nilai-nilai mereka. Ketika mereka tinggal di wilayah mereka, justru merekalah yang melestarikannya paling baik" (LS 146).

Sayangnya, tegas pemimpin Gereja Katolik sedunia itu, "di berbagai belahan dunia, mereka berada di bawah tekanan untuk meninggalkan tanah mereka dan melepaskannya untuk proyek-proyek pertambangan serta proyek-proyek pertanian dan perikanan yang tidak memperhatikan kerusakan alam dan budaya" (IS 146).

Hal yang sama juga menimpa dan terjadi di negeri kita. Inilah yang juga ditegaskan Rukka dalam rangka perayaan HIMAS 2020. Di negeri ini, tanah Masyarakat Adat sudah dirampas perusahaan dan kekuasaan (baik pemerintah pusat maupun daerah). Tak sedikit, misalnya di luar Jawa, di antara mereka menjadi buruh dan dipaksa menjadi petani kelapa sawit, tidak memiliki daya tahan menghadapi krisis pangan akibat pandemi yang berkepanjangan. Di Jawa Tengah, kita menyaksikan keprihatinan itu di Pegunungan Kendeng.

Di tengah keprihatinan "glokal" itu, terdapat hal yang disyukuri. Selama masa pandemi Covid-19, mereka berhasil membuktikan bahwa rasa senasib sepenanggungan antara Masyarakat Adat, Petani, Nelayan dan Buruh mampu membuat mereka bertahan. Mereka bahkan menggunakan momentum ini, untuk memperkuat gotong-royong, bergerak bersama memutuskan lingkaran setan ekonomi kapitalistik dan neoliberal yang selama ini telah menindas mereka!

Dalam keprihatinan dan rasa syukur itu, bersama Masyarakat Adat, kita mestinya memikirkan pembangunan integral yang bermartabat. Harus disadari bahwa eksploitasi dan degradasi lingkungan hidup tidak hanya dapat menguras sumber-sumber daya mata pencaharian setempat, tetapi juga melemahkan keterampilan sosial yang telah memungkinkan suatu cara hidup yang sejak lama membentuk identitas budaya serta makna hidup dan tinggal bersama. Hilangnya satu budaya dapat sama seriusnya atau lebih serius daripada hilangnya suatu spesies tanaman atau binatang. Pemaksaan gaya hidup yang dominan terkait dengan cara produksi tertentu dapat membawa kerugian sama besar seperti perubahan ekosistem (LS 145).

Karena itu, dalam konteks negeri ini, bersama Masyarakat Adat, dan atas nama mereka, izinkan saya, melalui tulisan ini menyerukan kepada Pemerintah dan para wakil rakyat di DPR RI, segeralah mengesahkan RUU Masyarakat Adat menjadi UU Masyarakat Adat sesuai dengan aspirasi mereka, bukan demi kepentingan perusahaan dan kekuasaan. Kecuali itu, semoga bersama Masyarakat Adat di mana pun berada, bangsa Indonesia juga semakin berdaulat, mandiri dan bermartabat.

►Tribun Jateng  13 Agustus 2020, hal. 2

Kategori: