Masa Depan Pemerintahan Negara
Senin, 18 Mei 2020 | 9:05 WIB

TRB 18_05_2020 Masadepan Pemerintah Negara

Oleh: Wijanto Hadipuro, Staf Pengajar Unika Soegijapranata

SAAT ini di tengah pandemi Covit-19, di sejumlah komunitas-komunitas kecil berkembang diskusi tentang dampak Covit-19 dan masa depan pemerintahan negara dan sistem ekonomi kapitalis konvensional.

Tulisan David Harvey (2020) dan Slavoj Zizek (2020) menjadi makanan ringan diskusi melalui berbagai media digital. Harvey dan terutama Zizek melihat saat ini pemerintahan negara ada di bawah komando World Health Organization (WHO). WHO memegang peran kolektif, koordinatif, dan komprehensif (lihat pernyataan Dr. Tedros Adhanon Ghebreyesus, pimpinan WHO yang dikutip Zizek).

Zizek berargumen bahwa pendekatan komprehensif tentunya ada di luar jangkauan satu pemerintahan negara. Juga perlu dilakukan secara kolektif yang mengindikasikan perlunya koordinasi dan kolaborasi internasional, yang lagi-lagi melemahkan peran pemerintahan negara. Informasi juga harus dibagikan dan harus terencana secara koordinatif pada tataran global. Kolektif, koordinatif dan komprehensif seperti inilah yang bagi Zizek kemudian disebutkan sebagai bentuk komunisme yang diperlukan dunia saat ini.

Menurut Zizek alternatif pilihan lainnya adalah pada barbarianisme survival of the fittest. Di kalangan kecil tertutup mulai ada diskusi bagaimana jika fasilitas rumah sakit tidak lagi memadai bagi mereka yang positif Covid-19? Masih menurut Zizek yang perlu dikorbankan adalah yang paling lemah dan paling tua. Biarkan mereka yang menjadi korban saja dan jangan sampai mereka memenuhi fasilitas rumah sakit. Biarkan rumah sakit hanya untuk the fittest. Sebuah barbarianisme yang berwajah kemanusiaan.

Sebelum Harvey dan Zizek, sebenarnya diskusi yang kemudian menjadi hangat kembali adalah alternatif sistem ekonomi yang dikemukakan oleh Kate Raworth (2017) tentang Doughnut Economics. Bagi Raworth, semua orang dan khususnya para calon pemimpin tahun 2050-an masih diajari ilmu ekonomi dengan buku teks tahun 1950-an yang sebenarnya berakar pada pemikiran dan kondisi tahun 1850-an.

Ilmu ekonomi, dan tentunya sistem ekonomi, sudah tidak lagi memadai untuk menangani tantangan sosial dan ekologis saat ini, seperti ketimpangan dan perubahan iklim. Sistem ekonomi saat ini yang hegemonik menghasilkan sebuah paradoks, ada kemajuan ekonomi yang luar biasa melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi di lain pihak pada saat yang sama terjadi deprivasi luar biasa.

Pandangan Raworth dikontekstualisasi oleh Zizek yang mengatakan bahwa ide seseorang memerlukan `more’ tampaknya tidak realistis saat ini. Mampu bertahan saja sudah le-bih dari luar biasa, apalagi berharap pada ‘more’. Bagi Raworth, pertumbuhan ekonomi ada batasnya yang dia sebut sebagai ecological ceiling yang merupakan bagian lingkaran luar dari donut dalam ilmu ekonomi donatnya. Pada sisi lingkaran dalam donat, adalah pondasi sosial seperti kebutuhan dasar akan air, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan. Di tengah lubang donat adalah ketunaan (illiteracy), kemiskinan, dan kelaparan. Sistem ekonomi yang berkelanjutan digambarkan oleh `daging’ donat dan itulah yang harusnya dilakukan saat ini: sediakan pondasi dasar dan tanpa melewati batas ekologis.

Praktek Penanggulangan Pandemi
Pada sisi praksis, juga terjadi anomali besar. Inisiatif saat ini lebih banyak dilakukan oleh warga atau komunitas. Di Amerika Serikat beberapa komunitas mulai melakukan demonstrasi untuk menghentikan lockdown. Dan yang aneh, biasanya demo akan dihentikan oleh pemerintah, saat ini justru Pemerintahan Donald Trump mendukung demo tersebut.

Di Indonesia juga sama saja. Dalam PSBB yang saat ini dilakukan oleh beberapa daerah, pemerintah pusat justru mendorong agar inisiatif PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah dengan alasan otonomi daerah. Padahal Presiden sendiri yang mengatakan bahwa pandemi akan tuntas hanya jika dilakukan disiplin secara bersama-sama. Sebuah paradoks.

PSBB sebenarnya merupakan perwujudan resistensi diri secara ideologis dari pemerintah pusat. Jika lockdown dilakukan maka artinya sama saja menghentikan sistem ekonomi kapitalis yang percaya pada pertumbuhan ekonomi. Dan PSBB adalah kompromi bahwa pemerintah masih memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan mencoba menghemat anggaran untuk jaring pengaman sosial. Jika pada banyak kasus, pemerintah pusat berusaha untuk dominan, tapi dengan PSBB pemerintah pusat justru mendevolusi kewenangan kepada pemerintah daerah. Yang lebih hebat lagi adalah konsep jogo tonggo di Jawa Tengah, devolusi justru dilakukan pada tataran administrasi pemerintahan yang paling kecil yaitu RT/RW. Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyerahkan kewenangan penanganan pandemi dengan mendevolusikan kewenangan kepada RT/RW. Anomali yang aneh.

Masa Depan Pemerintahan Negara
Diskusi di tataran pemikiran ternyata sejalan dengan dunia praksis. Meskipun arahnya berbeda, diskusi di tataran pemikiran menunjukkan melemahnya peran pemerintahan negara dan menguatnya kolektivisme, koordinasi, dan komprehensif yang diwakili oleh lembaga WHO. Pada tataran praksis baik di Amerika Serikat dan terutama di Indonesia, pemerintahan negara justru ramai-ramai mendevolusikan kewenangan kepada komunitas warga yang diwakili oleh RT/RW.

Penutup
Alangkah lebih baiknya diskusi semacam ini diperluas dan diperbesar intensitasnya. Apakah kita akan mengembangkan sebuah sistem ekonomi yang saling ketergantungannya tinggi secara global seperti saat ini ataukan kita sebaiknya meningkatkan peran warga melalui komunitas-komunitas? Dan, tentunya kita tidak akan memilih alternatif komunisme yang diajukan Harvey dan Zizek. Jika kita bisa berinovasi melalui PSBB dan jogo tonggo, mengapa tidak kita juga melakukan inovasi pada sistem ekonomi?

►Tribun Jateng 18 Mei 2020 hal. 2, https://jateng.tribunnews.com/2020/05/18/opini-wijanto-hadipuro-masa-depan-pemerintahan-negara

Kategori: , ,