Berdamai dengan Covid-19
Selasa, 12 Mei 2020 | 12:05 WIB

SM 12_05_2020 Berdamai dengan Covid-19

Oleh Andreas Lako

TELAH dua bulan pemerintah dan rakyat Jawa Tengah hidup dalam rasa cemas dan takut akibat wabah virus korona atau Covid-1 9. Meski semua energi telah dicurahkan untuk melawan dan menghentikan pandemi ini, namun kapan wabah akan berakhir belum bisa dipastikan.

Meski pada awal April 2020 di depan Gubernur Jateng saya memprediksi provinsi ini akan pulih pada pertengahan Mei 2020, namun mencermati tren selama April hingga 11 Mei, bisa jadi pemulihannya masih lama. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah terkait larangan mudik, pembatasan sosial, dan lainnya. Karena itu, pemerintah dan rakyat Jateng sebaiknya mulai siap-siap untuk "berdamai" dengan Covid-19.

Selain diliputi ketidakpastian, kehadiran Covid-19 di Jateng sejak minggu kedua Maret 2002 hingga kini juga telah menimbulkan kerapuhan dalam sendi-sendi kehidupan sosial-ekonomi dan berdampak negatif pada kinerja perekonomian Jateng. Laporan Badan Pusat Stastistik (BPS) pada awal Mei 2020 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jateng pada triwulan I 2020 hanya 2,6% atau merosot sekitar 51,3% dibanding triwulan IV 2019 sebesk 5,34%.

Secara sosial, banyak perusahaan berhenti beroperasi atau mengurangi operasinya sehingga banyak pekerja terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau dirumahkan. Hingga awal Mei, jumlah yang di-PHK 60 ribu orang dan sangat mungkin akan terus bertambah. Sementara, jumlah masyarakat miskin dipastikan bertambah banyak. Secara finansial, dampak Covid-19 tentu akan menggerus pendapatan daerah dalam APBD 2020. Pada triwulan II 2020, dampak negatif Covid terhadap kinerja perekonomian dan keuangan daerah diprediksi kian besar.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya 1,5% hingga 2,1%, bahkan bisa minus apabila pemda tidak segera mengambil langkah-langkah cepat-tepat. Anjloknya pendapatan daerah tentu akan menggerus kemampuan pemda dalam merealisasikan sejumlah pos krusial belanja daerah untuk pembangunan dan pelayanan sosial-ekonomi masyarakat.

Ada satu hal krusial yang perlu segera dipikirkan semua pihak, yaitu apabila Covid-19 terus berlanjut hingga Juni-Juli 2020, dari manakah pemerintah pusat dan daerah akan memperoleh sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan?

Mengutang dari negara-negara lain atau lembaga-lembaga internasional adalah opsi yang sulit karena hampir semua negara di dunia juga terkena Covid-19. Meminta pemerintah pusat mencetak uang negara juga tak mudah karena dampak negatifnya banyak.

Menjual obligasi daerah seperti diwacanakan Gubernur Ganjar Pranowo pada 2019 juga bukan opsi yang mudah karena kondisi perekonomian sedang lesu.

Kalaupun dipaksakan, harganya akan sangat rendah. Karena itu, opsi terbaik untuk menyelamatkan masyarakat, dunia usaha, dan keuangan daerah adalah pemerintah dan masyarakat perlu "berdamai" dengan Covid-19 seperti diwacanakan Presiden Jokowi baru-baru ini.

Meski opsi tersebut terasa aneh karena potensi risikonya besar, namun tidak ada pilihan terbaik untuk menyelamatkan Jateng agar tidak semakin terpuruk. Melanjutkan pembatasan sosial-ekonomi seperti diterapkan dua bulan terakhir memang ideal secara teori. Namun dalam realitasnya, opsi itu ternyata juga berisiko tinggi.

Fakta menunjukkan pemberlakuan pembatasan sosial-ekonomi, selain kurang efektif menghentikan Covid-19, juga telah menggerus roda perekonomian dan kemampuan finansial pemerintah. Selain itu, di sejumlah daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti DKI Jakarta, Jatim dan Jabar, kenaikan kasus positif malah kian besar.

Komplikasi masalahnya juga banyak. Sebaliknya, Jateng (kecuali Kota Tegal) dan DIY yang tidak memberlakukan PSBB, kenaikan kasus positif Covid-19 malah cukup rendah dan melandai dalam dua pekan terakhir. Data nasional menunjukkan, dari 978 kasus positif di Jateng pada 10 Mei 2020, sebanyak 173 orang (17,7%) sembuh dan 66 orang (6,7%) meninggal.

Sementara data Pemprov Jateng menunjukkan, dari 982 kasus positif, 332 orang (33,8%) sembuh dan 81 orang (8,2%) meninggal. Lebih besarnya persentase yang sembuh dibanding meninggal itu menunjukkan bahwa Covid tidak sangat mematikan alias bisa disembuhkan.

Pihak kesehatan dengan dukungan penuh pemerintah dan semua pihak bisa mengatasi. Karena itu, perlakuan istimewa terhadap Covid-19 sebagai virus yang berbahaya sehingga semua aktivitas sosial-ekonomi masyarakat dan dunia usaha dihentikan atau dibatasi secara ketat, perlu dikaji kembali secara cermat.

Belajar dari kasus sejumlah negara maju yang babak belur kondisi sosial dan ekonominya akibat melakukan karantina atau lockdown, seperti Italia, Spanyol, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, dan saat ini pemerintahnya mulai melonggarkan lockdown, padahal kasus positif dan kematian masih terus bertambah, maka Covid-19 sebaiknya tidak diperlakukan sangat istimewa hanya dilihat dari kepentingan kesehatan semata.

Penghasilan Harian
Perlakuannya juga harus dilihat dari sisi kepentingan kelangsungan hidup masyarakat yang mayoritas hidupnya sangat tergantung pada penghasilan harian dan kepentingan kelangsungan ekonomi dan keuangan pemerintah secara menyeluruh dalam satu tarikan napas.

Belajar dari negara-negara maju tersebut di atas, pada awalnya mereka percaya diri bahwa kemampuan keuangan dan sumber daya negara akan mampu mencukupi kebutuhan hidup warganya selama masa isolasi. Dalam realitas, kasus positif dan kematian warga akibat Covid malah meningkat drastis dari semula ratusan orang menjadi puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang.

Aktivitas sosial-ekonomi masyarakat dan dunia usaha mereka lumpuh total sehingga kemampuan ekonomi dan keuangan negara anjlok. Melihat realitas buruk itu, pemerintah negara-negara tersebut mengambil keputusan untuk melonggarkan lockdown.

Saat ini, banyak pemimpin negara di dunia juga sedang berusaha melonggarkan lockdown atau pembatasan aktivitas sosial-ekonomi demi menyelamatkan masyarakat, pemerintah, dan negaranya.

Karena itu, mumpung belum terlalu terlambat, Pemprov Jateng dan pemkab/pemkot serta semua pihak terkait perlu berembuk bareng untuk mendiskusikan opsi "berdamai dengan Covid-19" demi menyelamatkan kelangsungan hidup Jateng sekarang dan ke depan.

Saya mencermati, semakin besar energi yang dicurahkan pemda dan seluruh komponen masyarakat Jateng untuk melawan Covid-19, semakin besar pula dampak negatif dan risiko yang dirasakan. Padahal, Jateng belum all out mencurahkan semua energi finansial untuk melawan Covid seperti yang sudah dilakukan DKI Jakarta, Jabar, dan Jatim yang telah memberlakukan PSBB.

Saya optimistis, dalam suasana ‘berdamai’ sangat mungkin akan muncul berbagai ide, cara, pendekatan dan model-model yang brilian dan efektif dari pemerintah dan berbagai pihak untuk meminimalisasi wabah, sekaligus menyelamatkan kehidupan ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

Dalam menghadapi dinamika Covid-19 di Jateng, pemerintah bisa menggunakan strategi “tarik-ulur layang-layang”. Yaitu, ketika kasus Covid muncul atau meningkat kembali di suatu wilayah, misalnya desa atau kelurahan (bukan kabupaten/kota atau kecamatan), pemda setempat bisa memberlakukan PSBB.

Sementara, wilayah-wilayah di sekitarnya tidak diperlakukan sama. Sebaliknya, apabila wilayah itu dinyatakan bebas Covid, maka PSBB dilonggarkan.

Dalam suasana berdamai itu, Pemprov Jateng bisa menjalin kembali relasi ekonomi dengan negara-negara seperti Tiongkok, Korsel, Jepang, Taiwan, ASEAN, Australia, Selandia Baru, dan lainnya yang sudah melonggarkan karantina. Tujuannya, agar aktivitas ekspor-impor, investasi, dan industri di Jateng bisa pulih kembali.

Meski berdamai dengan Covid, namun semua pihak, terutama masyarakat dan dunia usaha yang kembali melakukan aktivitas sosial-ekonomi tetap diminta mengikuti protokol kesehatan. Semoga Jateng segera pulih dari wabah korona. 

Andreas Lako, Ketua Program Doktor llmu Lingkungan Unika Soegijapranata, Semarang

►Suara Merdeka 12 Mei 2020 hal 1, 7

Kategori: ,