Kearifan Lokal Jadi Perekat Masyarakat
Rabu, 28 Agustus 2019 | 11:23 WIB

image

Nilai budaya dan kearifan lokal menjadi kuci keberhasilan Ambon, dalam menjaga kondusivitas lingkungan dan masyarakat ditengah pluralisme. Terbukti, ibu kota Provinsi Maluku tersebut berhasil menjadi kota percontohan dalam toleransi.

“Sejak dahulu, Ambon banyak dikunjungi negara asing untuk mencari rempah-rempah di bumi nusantara. Mulai dari Arab, Portugis, hingga Belanda, kunjungan itu membuat Ambon sangat beragam baik dari segi budaya dan agama. Itu sebetulnya menjadi kekuatan kita, selain nilai-nilai budaya asli yang terus kita jaga dan lestarikan kepada generasi penerus bangsa,” papar Wali Kota Ambon, Richard Lougenapessy di kampus Unika Soegijapranata, Senin (26/8).

Namun, seiring waktu akibat dari sentralisasi kekuasan dan penyeragaman kebijakan struktural, namun tidak cocok dengan kondisi real di daerah masing-masing.

Akhirnya terjadi distorsi nilai budaya tersebut. Kearifan lokal yang selama ini menjadi kekuatan perekat masyarakat, tidak mampu menjadi kohesi sosial bagi masyarakat.

“Puncaknya pada 1999 saat terjadi perpindahan kekuasan politik, Ambon menjadi daerah konflik. Itu akibat distrotsi nilai-nilai  budaya. Pada waktu era reformasi nilai-nilai kearifan tempat kembali mendapat tempat dan kita belajar dari pengalaman masa lalu untuk membangun kembali daerah ini dengan nilai-nilai kearifan lokal kita,” imbuhnya.

■ Terjaga
Kini keakraban antarumat di kota tersebut sangat terjaga, karena kita mengedapankan budaya kearifan lokal. “Contoh paling mudah, ketika ada acara, doa yang dibaca itu secara Islam, Kristen dan Katholik. Jadi ini benar-benar terjaga,” tandasnya.

Dalam kegiatan yang digelar Pusat Studi Urban Unika, dengan topik Ambon: Menuju Kota yang Inklusif dan Toleran di ruang Teater Gedung Thomas Aquinas Unika Soegijapranata tersebut, juga menghadirkan peneliti dari Flinders University, Adelaide Australia, Prof David Bamford.

Mengusung materi mengenai Pembangunan Masyarakat Adat menuju kota yang inklusif dan toleran: studi kasus Pasifik Selatan. Dari penelitian yang dilakukannya, hukum adat selama ini banyak yang tumpang tindih dengan hukum negara, sehingga rawan terjadi gesekan. Untuk itu, perlu kebijakan pemerintah yang bisa mengakomodasi hukum adat tersebut.

Ketua Pusat Studi Urban (PSU) Unika Seogijapranata, Dr Y Trihoni Nalesti Dewi SH MHum menambahkan kegiatan tersebut bertujuan untuk, membangun keperdulian akan kota yang inklusif dan toleran, terutama untuk daerah paska koflik “Sekaligus membangun sikap kritis terhadap potensi konflik, oleh karena perbedaan pandangandan latar belakang sosial ekonomi, etnis, agama, tingkat pendidikan dan sebagainya. Kita berharap, dengan mempertemukan berbagai wacana dan pengalaman ini, dapat menjadi bekal dalam upaya membangun kota yang inklusif dan toleran,” tandasnya.

►Wawasan 27 Agustus 2019 hal. 3

Kategori: