BUMERANG PERTUMBUHAN TINGGI
Selasa, 23 Juli 2019 | 9:05 WIB

SM 15_07_2019 Bumerang Pertumbuhan Tinggi - Prof LakoOleh Andreas Lako

MERESPONS tantangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati atau SMI (10/6/2019) yang meminta agar pertumbuhan ekonomi Jateng bisa ditingkatkan di angka 7% pada 2019 dan tahun-tahun selanjutnya, Gubernur Ganjar Pranowo mengajak semua pihak untuk merealisasikan tantangan tersebut. Tantangan itu tampaknya tidak main-main karena pada awal Juli 2019 lalu Presiden Jokowi beserta sejumlah menterinya juga telah mengundang khusus Gubernur Jateng untuk membahas strategi pencapaian target pertumbuhan itu.

Gubernur Ganjar tampaknya telah menyanggupinya. Pertanyaannya, realistiskah target tersebut? Jawabnya, tidak! Target pertumbuhan yang ambisius tersebut, selain sangat tidak realistis, juga bisa menjadi bumerang bagi Jateng karena bakal menimbulkan komplikasi permasalahan sosial, lingkungan dan ekonomi yang kompleks. Tulisan ini secara khusus membahas komplikasi tersebut.

Hasil studi saya terhadap hasil pembangunan Jateng dan implikasinya terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat selama periode 2000-2018, tampaknya target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7 persen pada 2019 dan tahun-tahun selanjutnya sungguh tidak realisitis.

Alasannya, selama 20 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Jateng belum pernah mencapai level 7 persen. Pencapaian tertinggi, yaitu 6,34 persen, dicapai Jateng pada 2012 (tahun dasar statistiknya adalah tahun 2000). Sementara dengan menggunakan tahun dasar 2010, pertumbuhan tertinggi dicapai pada 2011 yaitu 6,01 persen. Sementara selama 2013-2018, pertumbuhan ekonomi Jateng hanya berkisar 5,1 persen hingga 5,4 persen.

Dari catatan hostoris tersebut, maka tantangan Menkeu dan permintaan Presiden Jokowi agar pertumbuhan ekonomi Jateng bisa ditingkatkan di angka 7 persen untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional sangat tidak realistis. Demikian pula kesanggupan Gubernur Jateng untuk menerima tantangan tersebut juga tidak realisitis.

Dalam hasil analisis saya, pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, apalagi 7 persen per tahun, sangat sulit dicapai pada 2019 hingga 2023. Alasannya, karena pertumbuhan hasil pembangunan yang tercermin dalam nilai ekonomi dari sektor-sektor lapangan usaha (sisi penawaran ekonomi) selalu mencapai titik keseimbangan baru (ekuilibrium) yang moderat dengan pertumbuhan ekonomi dari hasil konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor dikurangi impor (sisi permintaan ekonomi).

Keseimbangan yang moderat dari sisi permintaan dan penawaran tersebut telah menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang moderat pada 2016-2018, dimana pertumbuhan ekonomi mulai bergerak naik dari 5,28 persen (2016) menjadi 5,32% (2018).

Harus diakui, pertumbuhan ekonomi Jateng yang moderat tersebut memang lebih banyak dipacu oleh keberhasilan pembangunan inftrastruktur yang dipacu Gubernur Ganjar pada 2014-2016. Namun, kontribusinya tidak signifikan. Saya mencermati, meski pemerintahan pusat telah membangun infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara serta lainnya di Jateng, tapi hal tersebut tidak otomatis akan menaikkan secara signifikan pertumbuhan ekonomi Jateng pada tahun 2019 dan selanjutnya. Hal ini disebabkan karakteristik sisi permintaan dan sisi penawaran perekonomian Jateng bergerak secara moderat dan sangat berbeda dari karakteristik perekonomian Jatim dan Jabar yang
berkembang lebih dinamis.

Komplikasi
Memacu pertumbuhan ekonomi dari kisaran 5,2% – 5,32% (2016-2018) menjadi 6 %-7% (2019-2023) seperti diharapkan Menkeu SMI dan Presiden Jokowi, selain tidak realistis, juga berpotensi menimbulkan komplikasi permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan yang serius dan membahayakan. Bukti empiris menunjukkan bahwa ambisi Pemprov Jateng menaikkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 6 persen pada 2008-2013 memang tercapai. Namun, pertumbuhan yang tinggi tersebut ternyata juga diikuti dengan meningkatnya kesenjangan sosial-ekonomi antarkelompok masyarakat.

Kesenjangan sosial-ekonomi yang diukur dengan Gini Ratio (GR) meningkat dari 0,32 (2009) menjadi 0,39 (2013). Selama periode tersebut, pertumbuhan pendapatan dari 20% kelompok masyarakat berpendapatan tinggi (kaya) meningkat pesat dibanding 40% kelompok masyarakat berpendapatan menengah. Sementara 40% kelompok masyarakat berpendapatan rendah (miskin) justru semakin menurun. Kian melebarnya kesenjangan tersebut menimbulkan riak-riak dan radikalisme sosial dalam masyarakat di sejumlah tempat.

Selain itu, karena ambisi menaikkan pertumbuhan ekonomi demi kepentingan ekonomi politik pragmatis, kerusakan lingkungan dan krisis sosial-lingkungan juga makin serius dan mengkkawatirkan. Ambisi pemerintah meningkatkan investasi asing dan nasional justru menimbulkan komplikasi permasalahan sosial dan lingkungan yang serius sehingga menimbulkan high cost economy bagi para investor, dunia usaha dan perekonomian daerah.

Singkatnya, ambisi memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada 2008-2013 ternyata menjadi bumareng karena menimbulkan komplikasi permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan yang serius. Menyadari kelemahan tersebut, pada Pemerintahan Ganjar-Heru (2013-2018) orientasi dan strategi pembangunan daerah direkonstruksi kembali. Orientasi pembangunan bukan lagi memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial dan lingkungan atau pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) yang memasukkan kepentingan dan aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan mulai dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Demikian pula konsep Sustainable Development Goals (SGDs) yang disyaratkan PBB dan Presiden Jokowi juga mulai diterapkan pada 2016.

Hasilnya, ternyata sangat efektif! Meski pertumbuhan ekonomi selama 2014-2018 hanya berkisar 5,2% hingga 5,47%, namun kesenjangan sosial-ekonomi menurun signifikan. Rasio Gini menurun dari 0,39 (2013) menjadi 0,356 (2018). Kesenjangan antar wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson menurun dari 0,76 (2013) menjadi 0,64 (2018). Kerusakan lingkungan dan krisis sosial-lingkungan bisa ditekan. Kohesi sosial dan kondisi sosial-ekonomi Jateng mulai kondusif dan gayeng. Selain itu, jumlah
kemiskinan dan pengangguran juga menurun signifikan. Persentase kemiskinan menurun dari 14,44% (2013) menjadi 11,19 (2018). Tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 6,01 (2013) menjadi 4,4 (2018).

Singkatnya, pertumbuhan ekonomi Jateng pada periode 2014-2018 meski bertumbuh secara moderat, tapi lebih berkualitas atau berkeadilan sosial-lingkungan. Alasannya, karena mampu memberikan banayak implikasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan, serta kemajuan daerah. Karakteristik pertumbuhan yang moderat tersebut hendaknya perlu dipertahankan oleh Gubernur Jateng dan seluruh bupati/walikota serta para pemangku kepentingan di Jateng ke depan.

Sebagai catatan penutup, izinkan saya memberi pesan khusus kepada Gubenur dan Pemprov Jateng bahwa tantangan atau tawaran Menkeu SMI dan Presiden Jokowi memang menarik dan menggiurkan. Namun, tawaran itu hendaklah dikaji secara saksama dan direspons secara hati-hati karena bisa menjadi “bom waktu” bagi Jateng ke depan.

_________________
Andreas Lako
, guru besar Akuntansi dan Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan Unika Soegijapranata.

►Suara Merdeka 15 Juli 2019 hal 6

Kategori: ,