RUU Ketahanan Keluarga Diminta Dikaji Ulang
Selasa, 3 Maret 2020 | 10:34 WIB

SM 3_03_2020 RUU Ketahanan Keluarga

Permintaan itu mengemuka dalam diskusi bertajuk ”Tinjauan Kritis RUU Ketahanan Keluarga”, yang digelar Pusat Studi Wanita (PSW) Unika Soegijapranata, di Gedung Mikael kampus setempat, Senin (2/3).

Ketua PSWUnika Soegijapranata, Dr Rustina Untari mengatakan jika RUU tersebut sampai lolos, para perempuan dan anak akan menjadi pihak yang paling dirugikan.

”Kami sangat memperhatikan hal-hal yang bisa memunculkan inklusi pada perempuan dan anak. Kami dorong RUU itu bisa dikaji ulang, supaya hal-hal itu tidak terjadi,” kata Untari, di sela-sela kegiatan yang diikuti organisasi wanita, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komisi keluarga Keuskupan Agung.

Dalam kegiatan yang dibuka Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unika Soegijapranata, Bekti Retnawati ini, juga mendatangkan dua narasumber sebagai pematik diskusi.

Mereka yakni Pakar Hukum Unika Soegijapranata, Donny Danardono SH MagHum dan perwakilan dari Legal Resource Center dan Keadilan Jender dan Hak asasi Manusia (LRC-KJHAM), Evarisan SH MH.

Dalam diskusi ini, Donny mengatakan penolakan dari masyarakat bermunculan, segera setelah RUU ini diumumkan. Hal itu karena negara akan mengintervensi wilayah privat, yakni hal ini keluarga.

”Apa-apa yang terjadi di keluarga, adalah keputusan otonom mandiri di keluarga itu. Bukan urusan orang lain dan negara. Dalam RUU ini, hal itu dimungkinkan terjadi,” kata Donny.

Dia mengungkapkan RUU Ketahanan Keluarga itu sangat tradisional. Di dalamnya juga banyak potensi masalah yang akan dihadapi masyarakat.

”RUU ini juga meneguhkan lagi pasal 30 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, terkait kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam aturan itu, kewajiban utama perempuan adalah mengurus keluarga, adapun bekerja menjadi nomor dua. Sangat tradisional sekali RUU ini,” tegasnya.

Sementara itu LRC-KJHAM), Evarisan, menambahkan RUU Ketahanan Keluarga ini tidak dibutuhkan masyarakat. Jika permasalahan utama dalam pencetusannya yakni perceraian yang tinggi, aturan ini juga bukan merupakan solusi.

”Filosofi tidak singkron dengan subtansi yang ditawarkan dalam RUU itu. Seperti kata Mas Donny Danardono, urusan privat bukan menjadi urusan negara. Negara harus menghormati hak asasi manusia dengan tidak mencampuri urusan privat warga negara,” kata Eva.

Selain itu dia mengemukakan ada tumpang tindih di pasal-pasal pada UU lainnya. ”Tumpang tindih itu seperti di UU Perkawainan, UU Perlindungan Anak, UU Jaminan Sosial, UU HAM. UU Pendidikan, UU Kesehatan dan banyak lagi. Semua campur aduk dan hal ini akan membuat semakin runyam,” tandas Eva.

 

►Suara Merdeka 3 Maret 2020 hal. 15

Kategori: