Perlu Regulasi Detail Perlindungan Data Pribadi
Senin, 16 Maret 2020 | 9:12 WIB

SM 15_03_2020 Perlu Regulasi Detail Perlindungan Data Pribadi

PEMBELI adalah raja. Ungkapan itu mungkin bisa diganti dengan konsumen adalah raja. Untuk tahun ini telah diluncurkan logo, maskot, dan tagline ”Perlindungan Konsumen untuk Indonesia Maju’’.

Menteri Perdagangan RI, Agus Suparmanto juga menyiapkan acara puncak Harkonas di Lapangan Kodam V Brawijaya pada 30 Maret mendatang. Era digital membawa tantangan tersendiri dalam perlindungan konsumen. Lalu seperti apa bentuk nyata dari perlindungan konsumen itu di era digital ini? Apakah hanya sebatas slogan dan sebuah momen peringatan saja? Berikut perbincangan wartawan Suara Merdeka, Muhamad Alfi Makhsun dengan dosen Ekonomi Unika Soegijapranata, Dr Berta Bekti Retnawati :

Bagaimana perilaku konsumen di Indonesia di era digital saat ini?
Di era digital, kebanyakan perilaku konsumen saat ini dengan mudah memberi data pribadi, seperti tanggal kelahiran dan macammacam lainnya saat mengunduh sebuah platform bisnis di telepon seluler (ponsel). Padahal konsumen dalam kondisi, dia tidak punya opsi yang lebih aman saat platform itu mensyaratkan mereka mengisi data pribadi. Konsumen sebenarnya tidak punya jaminan datanya akan aman dan tidak disalahgunakan. Namun mereka tidak ada pilihan lain jika ingin mengakses platform tersebut selain mengisi data. Di sini konsumen dalam posisi lemah, dia tidak bisa mengawal datanya akan sampai di mana nantinya.

Data itu bisa disalahgunakan untuk apa saja?
Sebagai seorang pelanggan, konsumen tidak tahu akan diapakan data kita selain sebagai administrasi pendaftaran sebuah platform. Sebab konsumen tidak tahu datanya akan lari kemana. Jangan-jangan datanya bisa dipakai untuk terorisme, pencucian uang, atau dipakai orang lain untuk kepentingan tertentu. Konsumen benar-benar tidak dalam bargainingyang kuat.

Saya melihat dari sisi Undang- Undang ITE bahwa perusahaan pemakai data harus dengan benar memakai data sepersetujuan konsumen. Namun sistem pemasaran sekarang ini di era teknologi yang makin maju, makin banyak yang terlibat karena stakeholder banyak dan kompleks. Akses data saat ini bisa menguasai segalanya di pemasaran.

Lalu, apa yang wajib dilakukan penyedia bisnis di era ini?
Dalam kondisi itu, seharusnya pihak produsen penyedia bisnis harus betul-betul punya sisi etika dalam pengelolaan data itu untuk kebutuhan mereka saja. Mereka punya tanggung jawab untuk menjamin data itu tidak dipergunakan selain kepentingan bisnisnya.
Namun ada sebuah masalah yang akan kompleks dalam hal jaminan kerahasiaan big data ini. Mungkin penyedia bisnis sudah benar-benar bertanggung jawab. Namun bisa saja mereka terkoneksi juga dengan perusahaan lain dalam satu grup atau korporasi yang bisa mengakses data konsumen yang sudah terekam.
Selain itu bisa jadi masalah pencurian data. Sebab akan banyak perusahaan yang lebih besar dengan kecanggihan teknologi informasi (TI) yang lebih bagus bisa mengakses data yang tersedia di platform yang directlangsung ke konsumen.

Apakah perlu regulasi yang mengatur agar data konsumen tidak disebarluaskan?
Ini, saya berharap pemerintah benar-benar jelas membatasi koridor antarperusahaan terkait data konsumen yang sudah dicatat dalam sebuah penyedia bisnis. Sebab konsumen sudah memberikan data dan tidak bisa mengawal datanya. Apakah bisa bocor atau tidak mereka dalam kondisi tidak tahu, baru saat ada kejadian yang merugikan mereka baru terasa.
Masalah digital dan teknologi, itu yang harus dikelola undangundang. Apakah UU ITE cukup atau tidak? Kalau tidak mencukupi harus ada lagi payung hukum yang lebih luas. Bisa juga dari sisi UU itu belum secara detail di ayat turunan. Sehingga harus ada syarat ketentuan yang lebih jelas.

Jadi, bagaimana agar konsumen lebih aman menggunakan platform bisnis?
Pertama konsumen harus rasional dan kritis. Artinya saat tidak memerlukan layanan itu, diharapkan tidak mengunduh dan mendaftar di sebuah paltform bisnis tertentu. Sebab saat ini seiring dengan IT ponsel yang tambah bagus, banyak perilaku konsumen yang mengunduh banyak platform bisnis padahal belum butuh.
Kedua, konsumen juga harus berpikir antara kebutuhan dan keinginan. Jangan hanya mengikuti tren. Unduhlah paltformbisnis yang memang betul-betul dibutuhkan. Selain itu konsumen harus membaca betul ketentuan di platform yang dia pilih. Menurut saya sejauh ini belum ada perlindungan konsumen yang ditawarkan di platform yang banyak beredar.

Mengingat belum ketat regulasi platform bisnis, apakah sebaiknya konsumen memilih berbelanja secara offline saja demi keamanan data pribadi mereka?
Jangan salah, banyak toko, konter, minimarket, supermarket, hingga UMKM sudah menerapkan konsep data pelanggan dengan adanya membership. Mereka juga sudah merekam data konsumen. Seperti tadi saya katakan dalam pemasaran sekarang ini siapa menguasai data itu ibaratnya memiliki sebuah emas dan menguasai pemasaran. Data justru yang dicari. Bahkan sampai UMKM mereka sudah open minded bahwa data itu menjadi penting dan juga harus memanfaatkan peluang. Hanya saja bagi usaha kecil ini belum sampai teknologi tinggi. Sehingga data mereka bisa saja diakses oknum perusahaan lebih besar yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu perlu benar-benar diatur kaitannya dengan sisi etika di regulasi agar tidak ada yang berani melanggar.

Saat ini bagaimana peran lembaga perlindungan konsumen yang sudah ada?
Seperti diketahui saat ini ada lembaga bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) satu di antara beberapa perlindungan konsumen (ada juga Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen-Red). Peran mereka juga ada. Namun dari kaca mata saya prosedur pelaporan dan teknisnya, belum semua lapisan masyarakat bisa mengakses.
Untuk itu perlu adanya pengetahuan yang cukup di masayarakat. Melalui sosialiasi prosedur, biaya, dan jenis keluhan yang ditangani apa saja. Selain itu juga kepastian solusi, jaminan pelayanan baik dan cepat. Jangan sampai saat mereka sudah meluangkan energi, waktu, dan biaya, solusi saat mereka mengadukan kerugian yang dialami tidak ada. Hal ini bisa membuat konsumen menjadi enggan melakukan aduan. Ketidaktahuan kemana melakukan aduan akan muncul kalimat, sudah biasa banyak orang lain yang dirugikan juga, makin melemahkan konsumen. Sebab saat sering terjadi masalah dan tidak ada solusi, konsumen akan maklum meskipun dirugikan. Sebab banyak orang yang mengalami hal sama.

Perlukah pemerintah membuat platform pengaduan secara daring terkait masalah kerugian di platform bisnis?
Pemerintah ada Kementrian Komunikasi dan Informatika yang bisa link ke Kementrian Perdagangan untuk solusi itu. Sehingga semua bisa dikover. Namun juga perlu regulasi yang detail terkait penyalahgunaan data konsumen. Sebab kejahatan elektronik saat ini makin bertambah macamnnya.
Jika data konsumen digunakan untuk kejahatan tentu benar-benar merugikan konsumen. Perlu benarbenar lebih detail terkait pasal-pasal yang mengatur hal ini dalam sebuah regulasi pemerintah.

Dr. Berta Bekti Retnawati, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unika Soegijapranata, Dosen Pemasaran Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata

Suara Merdeka 15 Maret 2020 hal. 5

Kategori: