Hindari Eksklusivitas Terhadap Perempuan dan Anak, PSW Unika Adakan Diskusi ini
Senin, 2 Maret 2020 | 17:12 WIB

Salah satu pembicara Donny Danardono SH Mag Hum, sedang memaparkan materinya dalam acara diskusi dengan tema Tinjauan Kritis RUU Ketahanan Keluarga.

Pusat Studi Wanita (PSW) Unika Soegijapranata pada hari Senin (2/3), telah menyelenggarakan diskusi bulanan yang membahas tentang Tinjauan Kritis RUU Ketahanan Keluarga yang masih dibahas dan masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas, serta belakangan ini menuai pro kontra dari kalangan politisi maupun masyarakat.

Ketua PSW Unika Soegijapranata Dr Rustina Untari dalam keterangannya menyampaikan maksud diselenggarakannya kegiatan diskusi yang membidik tema tentang RUU Ketahanan Keluarga ini.

“Acara diskusi ini kami selenggarakan untuk menghindari eksklusivitas dan mendorong terjadinya inklusi baik pada perempuan maupun anak, oleh karena itu segala hal yang terkait dengan itu kami dorong untuk dikaji dan kami mengambil peran positif supaya tidak terjadi eksklusivitas terhadap perempuan maupun anak,” urainya.

Sedangkan dua pembicara lain yang menjadi narasumber dalam acara diskusi ini adalah Donny Danardono SH Mag Hum sebagai salah satu dosen Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, serta Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang Evarisan SH MH.

Dalam keterangannya, Donny menyampaikan adanya penolakan dari banyak pihak terhadap RUU Ketahanan Keluarga sejak RUU ini diumumkan.

“Penolakan itu benar karena dalam RUU ini memungkinkan negara mengintervensi dalam keluarga, padahal diyakini selama ini keluarga adalah wilayah privat. Jadi makna privat tersebut berarti segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga itu merupakan urusan otonom dari yang ada dalam keluarga itu sendiri yaitu orangtua atau suami isteri dan anak-anaknya,” terang Donny.

Ada hal yang penting dan tidak dibahas oleh banyak kritik itu, saya membahas bentuk negara yang ditawarkan oleh RUU Ketahanan Keluarga ini, maupun RUU Omnibus serta RUU yang lain.

Saya kira di abad 21 belakangan ini mulai muncul lagi model-model negara paling tidak kepemimpinan pada level perdana menteri atau presiden yang fasis, dan masyarakat mendukung.

Artinya masyarakat dan negara itu sebuah keluarga. Masyarakat sebagai anggota atau anak-anaknya dan mereka dikelola sedemikian rupa dan dikelompokkan ke dalam profesi, serta  tidak boleh berideologi.

Sehingga yang ditawarkan nantinya adalah negara organik atau korporasi, yang keduanya masuk dalam bentuk negara dalam ideologi fasisme. Itu yang dimunculkan dalam RUU ini,  dengan cara yang digarap pertama adalah keluarga dan dilihat sebagai asal usul sumber daya manusia. Keluarga juga tidak punya nilai pada dirinya sendiri. Keluarga cuma salah satu unsur dan unsur utama dari sebuah negara.

Demikian pula hal yang sama juga disampaikan oleh Evarisan, yaitu RUU Ketahanan Keluarga ini sebenarnya tidak dibutuhkan, karena persoalan yang mereka hadapi itu seperti tingginya angka perceraian dan seterusnya, solusinya bukan dari RUU itu. Sebab jika dilihat dari filosofinya tidak sesuai dengan isi atau substansi dari RUU yang ditawarkan.

Padahal sudah sangat jelas dalam konteks hak asasi manusia, negara itu harus menghormati hak asasi. Menghormati itu salah satunya adalah tidak mencampuri urusan privat atau individu warganegaranya, sementara dalam RUU Ketahanan Keluarga justru diberi ruang yang sangat besar untuk itu. Sehingga hal tersebut jelas, melanggar konstitusi kita juga.

Disamping itu juga banyak tumpang tindih dalam pasal-pasalnya, yaitu diantaranya ada di UU perkawinan, UU Perlindungan Anak, Jaminan Sosial, terus kemudian UU kesehatan, UU Pendidikan,dan UU HAM, terang Evarisan. (fas)

Kategori: ,