Kebijakan Pemkot Semarang Bisa Jadi Role Model Pimpinan Daerah Lain
Rabu, 13 November 2019 | 12:39 WIB

Hendrar Prihadi SE MM selaku Wali Kota Semarang saat memaparkan materinya, bersama narasumber lain, dalam acara Launching film dan diskusi

Kehadiran Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi SE MM dalam acara launching film dan diskusi yang diselenggarakan di ruang Teater gedung Thomas Aquinas Unika Soegijapranata, pada Senin (11/11) lalu, semakin menambah kegayengan dan wawasan pengetahuan bagi peserta dalam acara tersebut.

Menurut Romo Aloysius Budi Purnomo selaku Kepala Reksa Pastoral Campus Ministry Unika Soegijapranata, saat ditemui sebelum acara dimulai, mengemukakan tentang tujuan kegiatan yang dilangsungkan dan diikuti oleh berbagai eleman masyarakat mulai dari LSM, LBH, pegiat HAM, warga Tambakrejo, dan beberapa komunitas lainnya, termasuk sivitas akademika Unika Soegijapranata.

“Acara yang kami selenggarakan ini merupakan kerjasama antara Campus Ministry Unika dengan komunitas film Begundal Xmati dan TUK Film, juga Pattiro, teman-teman dari LBH serta Komnas HAM, bersama dengan Pemkot Semarang terutama Bapak Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi SE MM atau lebih dikenal dengan Pak Hendi,” ulas Romo Budi.

Adanya film ini adalah sebagai bentuk upaya kita menjaga dan mengawal kesejahteraan masyarakat Tambakrejo yang beberapa waktu lalu terkena gusur, tetapi kemudian terjadi rekonsiliasi dan dialog serta duduk bersama untuk menatap masa depan demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Tambakrejo, lanjutnya.

Hal lain, acara yang bisa terselenggara di kampus Unika ini, karena kebetulan Campus Ministry Unika menjadi tuan rumah, dan teman-teman dari Begundal Xmati maupun TUK film, khususnya sutradara dan produser, meminta ke saya untuk diperkenankan memutar film “Tambakrejo Bergerak Bersama” yang pertama di kampus Unika Soegijapranata.

“Rencananya film ini akan diputar keliling kepada komunitas-komunitas lain yang siap untuk menerima. Dan film dokumenter ini, saya tidak menyangka bahwa proses pendampingan saya di Tambakrejo pada waktu itu akan menjadi bagian dari film ini dan terdokumentasi,” ungkap Romo Budi.

Hal tersebut menjadi sesuatu yang baik dalam konteks Universitas Katolik Soegijapranata yang tahun ini bertema karya ‘Integritas Ekologis’. Apa yang kita lakukan ini menjadi bagian juga dari penghayatan tema itu. Ekologis bukannya soal lingkungan benda-benda mati, tanaman atau tumbuhan saja tetapi juga menyangkut kemanusiaan, jadi itu yang disebut Human Ecology atau Ekologi Manusia.

“Proses pendampingan di Tambakrejo sendiri saya lakukan juga dalam rangka studi Program Doktor Ilmu Lingkungan (PDIL) Unika, yaitu untuk mempersiapkan salah satu tugas dari Prof Budi Widianarko dalam hal Kepemimpinan Lingkungan. Saya mengangkat pengalaman terlibat dalam proses pendampingan itu sebagai bahan refleksi untuk kemudian membayangkan, mengkonseptualisasikan serta mengkonstruksi kira-kira model dan paradigma juga model kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan ketika kita menghadapi masalah-masalah lingkungan,” tandasnya.

Sedang Pak Hendi selaku Walikota Semarang lebih mengungkapkan tentang cara penanganan permasalahan terkait salah satunya lahan tempat tinggal nelayan Tambakrejo sehingga bisa menjadi role model bagi pemimpin daerah lain dalam menangani masalah yang sama dalam pembangunan.

“Harusnya pemerintah bisa mengakomodir apa yang dirasakan oleh masyarakat. Tampak mata, apa yang dilakukan pemerintah terlihat ekstrem, tetapi dalam hati yang paling dalam saya sampaikan tidak tega. Maka akhirnya kita difasilitasi sesuai harapan Pak Gubernur dan teman-teman NGO, hingga bisa disepakati bersama bahwa sambil menunggu kesepakatan, akan didirikan tiga tenda huntara (hunian sementara) oleh pemerintah. Sedang kesepakatan yang disetujui bersama, para nelayan Tambakrejo akan dibangunkan rumah seperti tipe 36 untuk sejumlah 97 KK dan juga dibangunkan jalan menuju ke area perumahan serta penyediaan taman dalam dana yang sudah disiapkan oleh pemkot Semarang dan disetujui komisi C DPRD,”  jelas Pak Hendi.

Secara pribadi, jika menemui hal-hal terkait masyarakat yang terdampak pembangunan harus tuntas sejak awal, dan perlu  dibicarakan atau dirembug secara persaudaraan, tutupnya. (fas)

Kategori: ,