Dilema Sustainability Report untuk Pembangunan Berkelanjutan
Senin, 24 Juni 2019 | 14:32 WIB

RDRS 19_06_2019 Dilema Sustainability Report untuk Pembangunan Berkelanjutan
ERA revolusi dan persaingan industri yang semakin maju saat ini, ternyata menimbulkan efek negatif. Tingginya keinginan dan kepentingan dari perusahaan untuk bisa memperoleh keuntungan dan upaya pengembangan bisnisnya yang lebih luas, memicu terjadinya kerusakan dan konflik lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan data dari Wahana Lingkungan hidup (Walhi) ada 302 konflik lingkungan hidup dan Agraria sepanjang 2017. Hal tersebut tergambar secara jelas dalam film dokumenter "Sexy Killer" yang tayang beberapa waktu lalu. Film tersebut menceritakan perjuangan warga di Kalimantan untuk mendapat air bersih setelah ekspansi perusahaan tambang atau perjuangan nelayan dan petani di Batang, Jawa Tengah yang aktivitasnya terganggu oleh keberadaan Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang. Belum lagi ditambah dengan meningkatnya risiko penyakit yang disebabkan akibat polusi udara yang dihasilkan oleh PLTU tersebut.

Sebenarnya Indonesia sudah memiliki UU nomor 40 tahun 2007 yang mengatur bahwa setiap perusahaan yang menjalankan operasinya di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Sayangnya, saat ini kegiatan CSR tidak sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan banyak yang lebih mengarah kepada green washing atau sarana pemasaran bagi perusahaan. Kurang adanya analisa laporan yang dibuat perusahaan untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan tersebut membuat pemerintah tidak dapat mengawasi dan mengukur seberapa jauh komitmen program perusahaan terhadap keberlansungan lingkungan alam dan sosial yang terkena dampak dari kegiatan operasionalnya.

Dengan fenomena tersebut, muncul dilema bagi perusahaan bagaimana agar dapat menunjukkan kontribusi dan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan tanpa mengurangi kepercayaan investor akan keberlangungan bisnis dari perusahaan itu sencliri. Belajar dari negara lain, perlu adanya regulasi yang mengatur laporan secara terperinci dan terukur yang dapat menjadi catatan penilaian bagi pemerintah dalam mengukur seberapa jauh komitmen dan program perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Laporan tersebut adalah laporan keberlanjutan atau yang lebih dikenal dengan sustainability report.

Sustainablity report adalah laporan terukur yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Sustainabilily report juga menyajikan nilai-nilai dan model tata kelola perusahaan serta menunjukkan hubungan antara strategi dan komitmennya terhadap ekonomi global yang berkelanjutan. Laporan ini merupakan elemen intrinsik dari pelaporan terintegrasi dan perkembangan yang lebih baru yang menggabungkan analisis kinerja keuangan dan non-keuangan baik informasi kualitatif maupun informasi kuantitatif. Di berbagai negara maju di kawasan Eropa seperti Swedia, Finlandia, Belanda, dan Jerman serta negara Asia seperti Jepang sudah mewajibkan setiap perusahaan, baik perusahaan milik negara maupun perusahaan terbuka untuk membuat sustainability report. Tidak heran jika negara tersebut mendapat nilai dan peringkat yang tinggi dalam Environmental Performance Index (EPI). Bahkan menurut survei dari Value Champion Jepang termasuk dalam negara yang paling ramah lingkungan di tahun 2018. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang menempati urutan ke-133 dari 180 negara dalam EPI.

Sudah seharusnya pemerintah mengatur keberadaan dari laporan keberlanjutan ini, karena belum adanya standar yang berlaku menyeluruh di Indonesia membuat minimnya kesadaran perusahaan di Indonesia untuk mempublikasikan Sustainability Report. Pembuatan regulasi dan standar yang berlaku pada seluruh perusahaan di Indonesia akan menjadi hal penting sebagai dasar dan pedoman perusahaan-perusahaan untuk membuat pelaporan keberlanjutannya. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan dan standar tersebut berdasarkan karakteristik ukuran perusahaan dan tingkat sensitivitasnya karena berdasarkan penelitian dari Kilic dan Kuzey tahun 2017. Ukuran perusahaan dan tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. Walaupun terasa sulit, namun masih ada waktu bagi pemerintah untuk memperbaiki regulasi yang ada demi mewujudkan pembangunan berlanjutan atau sustainable development goal 2030 mendatang.

Renaldo Budirahardjo, Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata

â–ºJawa Pos Radar Semarang 19 Juni 2019 Hal. 3

Kategori: