Bukan Sertifikasi tapi Kritik Musik
Senin, 18 Februari 2019 | 10:14 WIB

SM 18_02_2019 Bukan Sertifikasi tapi Kritik MusikOleh Donny Danardono

"Kreativitas pemusik juga akan mati oleh keharusan pemusik –baik yang belajar musik secara formal maupun autodidak– untuk menempuh ujian kompetensi agar mendapat sertifikat profesi pemusik"

BEGITU Program Legislasi Nasional DPR memprioritaskan RUU Permusikan untuk dibahas pada tahun 2019 ini, ratusan pemusik membentuk Koalisi Nasional Tolak RUU (KNT RUUP). Mereka menolak RUU itu karena menganggap akan mematikan kreativitas pemusik dan kehidupan perusahaan perekam indie.

Namun, pada Jumat 14 Februari, tercapai kesepakatan antara Anang Hermansyah (anggota Komisi X DPR dan salah satu tokoh penting dalam pembentukan RUU Perrnusikan ini) dengan para pemain band Slank dan sejumlah pemusik lain, di markas Slank, untuk mendesak DPR membatalkan pembahasan RUU Permusikan. Sebelumnya, berkali-kali Anang mengatakan tak akan berhenti memperjuangkan RUU ini. Walau demikian, RUU ini tetap perlu dipersoalkan karena dua alasan.

Pertama, kesepakatan antara Anang Hermansyah dan para pemusik di markas Slank itu tidak dengan sendirinya membuat Program Legislasi Nasional DPR rnenghentikan pembahasan RUU ini.

Kedua, sejumlah pasal di RUU berpeluang mematikan kreativitas pemusik. RUU ini mewajibkan pemusik untuk tidak menista agama, tidak mendorong penyalahgunaan narkoba, menjunjung nilai etika dan budaya bangsa, tidak merendahkan martabat, dan tidak memasukkan budaya asing yang negatif (Pasal 4 dan 5). Namun karena tak ada patokan yang pasti tentang pengertian dan bentuk penistaan agama, pornografi, dan budaya asing yang negatif, kedua pasal ini memungkinkan munculnya penafsiran yang semena-mena terhadap karya musik dan pemusik.

Kreativitas pemusik juga akan mati oleh keharusan pemusik — baik yang belajar musik secara formal maupun autodidak– untuk menempuh ujian kompetensi agar mendapat sertifikat profesi pemusik (Pasal 32 Ayat 1, 2, dan 3). Lembaga Sertifikasi Profesi yang akan menyertifikasi para pemusik ini (pasal 33). Saat ini lembaga yang mensertifikasi pemusik Indonesia adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Musik Indonesia (LSPI) yang diketuai oleh Anang Hermansyah. Tapi karena peran penting Anang di pembentukan RUU Permusikan ini, maka pada 13 Februari 2019 ia mengundurkan diri sebagai Ketua LSPI.

Sebagian besar pemusik menolak ujian kompetensi ini. Dave Manullang –pemain gitar band Green Dolphin Street yang pernah diminta untuk ujian kompetensi oleh LSPI– menyatakan, ujian kompetensi itu hanya perlu untuk guru musik. Ia juga menyatakan, pembawa acara di ujian kompetensi yang ia hadiri itu menyatakan tak memungut biaya untuk ujian pertama dan kedua. Tapi bila pemusik itu belum lulus dan akan menempuh ujian ketiga, maka LSPI akan memungut biaya Rp 1,5 juta.

Saya menganggap pasal tentang ujian kompetensi dan sertifikasi pemusik ini sebagai inti dari RUU Permusikan ini. Karena tanpanya, para penyusun RUU ini mengira pemerintah tak akan bisa menetapkan standar honorarium minimum (Pasal 37), memberikan penghargaan atas prestasi pemusik (Pasal 38), atau memberi perlindungan hak cipta (Pasal 39). Namun seperti Dave Manullang, saya menolak uji kompetensi bagi pemusik. Ujian kompetensi ini hanya diperlukan oleh mereka yang hendak menjadi guru musik.  

Uji Kompetensi
Kees Bertens –seorang profesor etika di Universitas Atma Jaya Jakarta– menganggap profesi sebagai suatu komunitas moral yang punya nilai dan tujuan bersama. Profesi dibentuk oleh latar belakang pendidikan dan keahlian sejenis dan tertutup bagi orang lain. Keeksklusifan ini, menurutya, akan membuat para pengguna jasa (klien) para profesional itu khawatir dipermainkan. Karena itu, kerja para profesional itu perlu diatur dengan kode etik profesi. Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingarinya akan terjamin (Penerbit Gramedia, 1999).

Sebuah profesi membutuhkan kode etik hanya jika profesi itu merupakan pelayanan kepada para klien. Tujuan kode etik profesi adalah untuk menjamin kepentingan para klien itu. Begitulah profesi kedokteran dan keperawatan membutuhkan kode etik dokter dan perawat. Guru dan dosen membutuhkan kode etik pendidik. Polisi membutuhkan kode etik kepolisian. Hakim membutuhkan kode etik kehakiman. Advokat mernbutuhkan kode etik keadvokatan.

Kode etik ini bisa dijabarkan menjadi prosedur standar kerja (standard operating procedure/- SOP). Berdasarkan SOP itu para klien akan secara transparan mengukur cara dan hasil kerja para profesional itu. Kegagalan mematuhi SOP ini akan membuat seorang klien bisa menggugat secara perdata dan/atau menuntut secara pidana terhadap profesional itu. Pada saat yang sama organisasi profesi juga bisa menjatuhkan sanksi administratif terhadap profesional itu.

Berdasarkan argumentasi itu kita bisa memahami pendapat Dave Manullang tentang mengapa hanya guru musik dan bukan pemusik yang membutuhkan ujian kompetensi. Sebab “guru” adalah sebuah profesi pelayanan terhadap para muridnya. Maka, seorang "guru" membutuhkan standar kompetensi tertentu untuk bisa mengajarkan pengetahuan tertentu kepada murid-muridnya.

Ekspresi Seni
Mengapa profesi pemusik tak membutuhkan ujian kompetensi dan sertifikasi? Jawabannya, karena pemusik tidak melayani klien. Pemusik –seperti halnya penyair, sastrawan, pembuat film, pematung, penari, atau pelukis– adalah para profesional yang mengungkap pengalaman pribadi mereka tentang sebuah keadaan sosial, keadaan lingkungan, atau situasi kejiwaan dalam nada, puisi, karya sastra, film, patung, tarian, dan lukisan. Pertgekspresian itu dilakukan berdasarkan teori-teori musik, puisi, sastra, film, patung, tarian dan lukisan tertentu yang mereka yakini.

Begitulah, musik dan karya seni pada umumnya adalah bentuk pengekspresian pengalaman pribadi –berdasarkan teori-teori seni tertentu– pernusik dan seniman atas sebuah keadaan sosial, keadaan lingkungan, atau keadaan jiwa. Semua karya seni ini tidak secara langsung melayani kebutuhan penikmatnya. Karena itu, pemusik dan semua seniman tidak mungkin diuji kompetensinya dan diberi sertifikat. Ujian kompetensi dan sertifikat ini tak berguna untuk membuktikan kemampuan mereka dalam mengekspresikan diri. Karya senilah yang merupakan bukti kemampuan mereka mengekspresikan diri.

Jadi, pemusik dan para seniman hanya membutuhkan kritik musik dan kritik seni. Sebab bagaimanapun, karya-karya itu dibentuk berdasarkan teori-teori seni, tertentu untuk mengekspresikan sebuah keadaan sosial, keadaan lingkungan, atau kondisi kejiwaan tertentu. Kritik itu akan memperbaiki mutu karya itu, termasuk membuktikan apakah mereka patut disebut sebagai pemusik atau seniman.

–Donny Danardono,
pengajar Etika Profesi di FHK Unika Soegijapranata.

Suara Merdeka 18 Februari 2019 hal. 4

Kategori: ,