UU Keinsinyuran Atur Sanksi Pidana dan Denda
Senin, 5 November 2018 | 15:03 WIB

image

Sarjana teknik sipil maupun arsitektur penting mengikuti pendidikan Program Profesi Insinyur (PPI). Sebab, PPI ini syarat sarjana mendapat sertifikasi untuk bekerja di bidang konstruksi. Pendidikan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11/ 2014 tentang Keinsinyuran yang sekaligus mengatur sanksi pidana dan denda.

Pernyataan ini diungkapkan dosen Fakultas Teknik Sipil Unika Soegijapranata Ir Widija Susna W MT dalam focus group discussion (FGD) sertifikasi insinyur profesional di era globalisasi di Hotel Kesambi Hijau Semarang, Jumat (2/11). “Undang-Undang Keinsinyuran sudah digedok, kabarnya para menteri terkait sudah tanda tangan. Penerapan PPI ini menunggu peraturan pemerintah,” kata Widija.

Menurut dia, syarat sertifikasi pendidikan S-1 dan pengalaman kerja bidang konstruksi dua tahun. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menunjuk dua universitas penyelenggara PPI, yakni
Undip dan Unika. Pendidikan ini kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Jateng. Target Unika mengadakan PPI pada 2019 di kampusnya.

“PPI ini 30 persen teori di kampus Unika, sedangkan 70 persen di lapangan, sehingga menghasilkan tenaga profesional. Bekerja di konstruksi harus ahli dan profesional, salah mengambil keputusan bisa mengakibatkan kegagalan pekerjaan keinsinyuran seperti bangunan ambruk,” tandas Widija yang juga ketua Satgas Pendirian Profesi Insinyur.

Seminar dibuka Dekan Fakultas Teknik Unika, Dr Ir Joko Suwarno MSi dan dihadiri Kepala Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Jateng Wahyutoro Sutarno. Selain Widija, narasumber lain Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jateng Ir Wisnu Suharto Dipl.

►Suara Merdeka 3 Nopember 2018 hal. 21

Kategori: