Sinkronisasi Hukum Kanonik & Hukum Sipil
Selasa, 13 Maret 2018 | 15:48 WIB

WWS 13_03_2018 Sinkronisasi Hukum Kanonik dan Hukum Sipil

Umat Katolik Indonesia mengenal dua hukum, yang mengatur kehidupan kemasyarakatan, yakni Hukum Gereja Katolik yang terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik dan Hukum Sipil Indonesia. Kedua hukum tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan.

"Perbedaan tersebut menjadi sesuatu yang perlu disesuaikan atau disinkronkan, agar tidak terjadi konflik dan bisa saling mengisi," papar Uskup Agung Semarang, Mgr Robertus Rubiyatmoko Pr dalam kuliah umum ‘Korelasi Antara Hukum Kanonik dengan Hukum Sipil’ di Ruang Theater, Gedung Thomas Aquinas, Unika Soegijapranata, Bendan Dhuwur, Senin (12/3).

Dalam kegiatan yang digelar Program Studi Ilmu Hukum Unika tersebut, dirinya memaparkan bahwa Kitab Hukum Kanonik terbitan 25 Januari 1983, dengan 1.752 pasal yang ada, perlu disinkronkan dengan Hukum Sipil Indonesia. "Ini perlu agar tidak overlaping atau tidak terjadi konflik antar hukum.
Intinya kedua hukum tersebut saling mengisi," ujar Mgr Rubi, panggilan akrabnya, di hadapan sekitar 250 orang peserta yang hadir dalam kuliah umum tersebut.

Bentuk sinkronisasi hukum sangat didukung Gereja Katolik, dengan tercantumnya pernyataan sinkronisasi dalam pasal 22 dalam kitab hukum Kanonik. Dalam pasal tersebut, disebut-kan bahwa gereja tetap menga-kui keberadaan hukum sipil, maka sedapat mungkin segala peraturan gereja mengacu pada hukum sipil dalam segala bi-dang kemasyarakatan.

"Sinkronisasi kedua hukum tersebut juga diperlukan, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Contoh perbedaan penafsiran tersebut seperti penafsiran UU RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang undang tersebut sebenarnya mengatur tentang tata cara pernikahan beda kebangsaan, namun selama ini banyak yang menafsirkan bahwa undang undang tersebut mengatur tentang pernikahan beda agama," ungkapnya.

■ Penonjolan
Sinkronisasi antara hukum kanonik gereja katolik dengan hukum sipil Indonesia ini merupakan wujud penonjolan Konsili Vatikan II, Lumen Gentium yang menyatakan bahwa gereja katolik bukanlah kelompok yang gettho. "Gereja bukanlah sebuah gettho atau komunitas ekslusif, tetapi Gereja merupakan sebuah communio christifi delium yang berarti persekutuan umat beriman ditengah masyarakat yang selalu hidup dan dinamis," jelasnya.

Sementara itu, Kedua Program Studi Ilmu Hukum Unika Petrus Soejowinoto SH MHum menjelaskan, kegiatan tersebut diharapkan mampu menjawab keresahan. "Bahwa di prodi ilmu hukum Unika dari zaman dahulu, terdapat mata kuliah hukum kanonik namun hingga saat ini belum dapat terealisasi, padahal hukum kanonik merupakan hukum yang hidup di tengah masyarakat dan mahasiswa pun perlu untuk mengetahui hal tersebut," terangnya.

Ditambahkan, hukum kanonik merupakan aturan yang hidup di tengah-tengah masyarakat serta berlaku untuk warga Katolik. Di sisi lain, warga Katolik sebagai warganegara Indonesia itu juga berlaku hukum sipilnya. "Hukum sipil ini, kerap kali saling berseberangan dengan hukum kanonik sehingga melalui kuliah umum ini perlu ada solusi yang tepat," tandasnya.

►Wawasan 13 Maret 2018

Kategori: