Perbaikan Angkutan Umum Diminta Dikebut Sebelum ERP Berlaku
Rabu, 28 Maret 2018 | 1:07 WIB

Revitalisasi angkutan umum harus dilakukan sebelum Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menerapkan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di perbatasan wilayah DKI Jakarta dengan kota penyangga Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), pada 2019.

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyebut bahwa penerapan ERP di perbatasan DKI untuk mengurangi kemacetan bakal tak efektif jika tak ada revitalisasi angkutan umum. Sebab, warga tidak akan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

“Pilihan revitalisasi angkutan umum di kawasan Bodetabek mutlak harus segera dilakukan, supaya kemacetan di perkotaan bisa berkurang,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Minggu (25/3).

Pajak yang terkumpul dari ERP itu, lanjut Djoko, dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memberi subsidi kepada angkutan umum agar tarinya terjangkau.

“Uang terkumpul buat subsidi penumpang yang gunakan angkutan umum, itu bisa mengurangi subsidi dari APBN dan APBD,” kata dia.

Berdasarkan dokumen Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), kata Djoko, jumlah penduduk Jabodetabek saat ini adalah 31.077.315 jiwa dengan 24.897.391 kendaraan bermotor. Rincian kendaraan bermotor tersebut adalah 2 persen angkutan umum, 23 persen mobil pribadi, dan 75 persen sepeda motor.

Pada 2018, mobilitas kendaraan di Jabodetabek sudah mencapai 50 juta pergerakan per hari. Angka itu meningkat dari tahun 2015 sebesar 47,5 juta per hari, dengan pergerakan dalam kota Jakarta 23,42 juta orang per hari dan pergerakan komuter 4,06 juta orang per hari.

“Permasalahan sekarang adalah tingkat kemacetan semakin tinggi, sepeda motor makin dominan, angkutan umum makin menurun,” kata pengajar Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Semarang, itu.

KRL Commuterline memasuki Stasiun Jatinegara, Jakarta, 2017. Perjalanan KRL diminta diperbanyak sebagai bagian revitalisasi angkutan publik.KRL Commuterline memasuki Stasiun Jatinegara, Jakarta, 2017. Perjalanan KRL diminta diperbanyak sebagai bagian revitalisasi angkutan publik. (Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Menurutnya, peran angkutan umum massal dalam mengurangi kemacetan baru mencapai 2-3 persen dan KRL 3-4 persen. Hal itu lantaran infrastruktur angkutan massal sangat terbatas.

Pengadaan bus dan KRL pun masih belum memenuhi perjalanan karena minimnya pendanaan angkutan umum, khususnya di kawasan Bodetabek.

“Salah satu upaya revitalisasi angkutan umum adalah dengan menambah kapasitas KRL. Namun, itu sulit dilakukan karena hampir semua rangkaian sudah 19-12 kereta untuk setiap rangkaian,” kata Djoko.

Menurutnya, pemerintah juga bisa menambah frekuensi perjalanan KRL, tetapi hal itu masih terhambat perlintasan sebidang dengan jalan raya.

“Salah satunya memperpanjang jaringan pelayanan KRL hingga Cikarang. Sekarang sudah dilakukan, tapi belum bisa maksimal, karena jalur dwi ganda belum selesai terbangun,” kata Djoko.

Adapun upaya untuk meningkatkan pengguna angkutan umum sesuai RITJ yang sedang dikebut saat ini adalah pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek, LRT Jakarta, dan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

“Upaya lain masih bisa dilakukan dengan memperpanjang layanan bus Transjakarta hingga kawasan Bodetabek, juga memberikan layanan angkutan umum yang tersedia di seluruh kawasan perumahan di Bodetabek,” kata Djoko.

Dia menyarankan, layanan bus hingga kawasan perumahan itu bisa dioperasikan pada jam sibuk masuk hingga pusat Kota Jakarta.

“Kesalahan masa lalu, jika ada pengembang membangun kawasan perumahan tidak diwajibkan menyediakan rute sarana angkutan umum. Akibatnya, penduduk daerah penyangga Jakarta (Bodetabek), rata-rata terbesar membawa kendaraan pribadi yang sebagian besar melalui jalan tol,” kata Djoko.

Pengendara sepeda motor yang telah leluasa melintas di Jalan MH Thamrin, pada Kamis (11/1). Pengendara motor disebut makin mendominasi jalanan ibu kota.Pengendara sepeda motor yang telah leluasa melintas di Jalan MH Thamrin, pada Kamis (11/1). Pengendara motor disebut makin mendominasi jalanan ibu kota. (Foto: CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)

Di sisi lain, jalan non-tol sudah tidak sanggup lagi menerima kendaraan. Hingga akhirnya, pemerintah menerapkan program ganjil-genap di akses gerbang tol, seperti Tol Cikampek, sebagai upaya mengurangi kendaraan pribadi ke Jakarta dan mengalihkan penumpang dengan angkutan umum.

Sementara itu, Pemprov DKI masih akan meminta penjelasan Pemerintah Pusat terkait rencana pemasangan ERP di perbatasan ibu kota.

“Kami akan minta informasi BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) terkait konsep tersebut seperti apa, utamanya menyelaraskan konsep tersebut dengan RITJ yang menjadi blue print pembangunan sistem transportasi di kawasan Jabodetabek,” kata Sigit kepada CNNIndonesia.com

Menurut Sigit, pengendalian lalu lintas bukanlah suatu sumber pendapatan daerah. Namun, itu adalah upaya untuk mengurangi biaya hidup warga karena kerugian ekonomi akibat kemacetan yang meningkat setiap tahunnya.

Lihat juga: Bus PPD Dapat Berkah Penumpang dari Aturan Ganjil-Genap
“Hal yang paling utama adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk mau, percaya, dan mencintai penggunaan angkutan umum, dari pada kendaraan pribadi,” kata Sigit.

Sigit pun mengamini bahwa revitalisasi dan restrukturisasi angkatan umum Bodetabek penting dilakukan, termasuk integrasi antar-moda berbasis jalan ataupun rel.

“Pada prinsipnya antara BPTJ dan Dishub telah terbangun komunikasi dan koordinasi yang baik. Apapun kebijakan yang akan diambil tentu dalam rangka menciptakan kondisi yang lebih baik,” kata dia.

Sebelumnya, BPTJ berencana akan menerapkan jalan berbayar elektronik alias ERP di sekeliling wilayah DKI Jakarta pada 2019. Dengan kebijakan ini, kendaraan pribadi yang melintas masuk ke wilayah DKI Jakarta melalui jalan utama harus membayar.

https://m.cnnindonesia.com

Kategori: