Gaji Sopir BRT Bakal Dinaikkan
Senin, 8 Januari 2018 | 13:33 WIB

JTP 8_01_2018 Gaji Sopir BRT
Rencana BLU UPTD Trans Semarang menaikkan gaji sopir BRT Trans Semarang menjadi 2 kali UMK atau sekitar Rp 4,6 juta mulai tahun 2018 diapresiasi oleh banyak pihak. Rencana tersebut diharapkan benar-benar diwujudkan untuk menuju pelayanan BRT yang lebih baik.
"Kesejahteraan sopir BRT sangat perlu diperhatikan. Dengan gaji Rp1,7 juta per bulan (sebelumnya), dirasa tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Jam kerja pengemudi sesuai UU LLAJ 8 jam sehari, setiap 4 jam istirahat minimal 30 menit. Setidaknya, minimal gajinya Rp 4 juta. Mengacu dengan gaji sopir Bus Trans Jakarta, dua kali lipat UMK," kata pengamat transportasi dari Unika Soegidjapranata Semarang, Joko Setijowamo, Minggu (7/1).

Menurutnya, kesejahteraan supir memang berpengaruh kepada kinerja layanan BRT. Supir dituntut membawa kendaraan dalam kondisi selamat. Sementara kesejahteraannya kurang dipikirkan, akhimya pikirannya pasti akan terganggu karena kebutuhan keluarga tidak tercukupi. Supir perlu disejahterakan agar keselamatan perjalanan terjamin.

Selama ini keluhan paling banyak terkait pelayanan BRT Trans Semarang salah satunya adalah soal kinerja supir. Setelah gajinya atau kesejahteraannya ditingkatkan, kata Joko Setijowamo, maka sopir sebagai salah satu ujung tombak pelayanan diharapkan tidak perlu mengemudi kendaraan seenaknya, seperti kejar setoran.

"Namun regulator (BLU UPTD Trans Semarang) juga tetap harus memperhatikan aturan istirahat, bukan berarti karena diberi gaji tinggi, lantas waktu istirahat diabaikan. SPM dan SOP harus ada," tegasnya.

Dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SOP (Standar Prosedur Operasional) termasuk di dalamnya juga perlu mengatur soal sanksi dan pengawasan kepada supir. SPM dan SOP harus dibuat untuk menjadi acuan dalam bekerja, termasuk di dalamnya fungsi pengawasan tersebut.

"Membuat SOP dan SPM jika belum punya, bisa meniru Trans Jakarta, kemudian disesuaikan dengan kemampuan finansial daerah. Secara nasional, Kemenhub sudah mengeluarkan SPM Penyelenggaraan Transportasi Umum Berbasis Jalan," ungkap Joko Setijowarno.

Untuk pengawasan misalnya juga bisa dicantumkan call center atau nomer yang bisa dihubungi di setiap armada bus dan shelter. Untuk melaporkan jika misalnya ada supir BRT yang tidak bekerja dengan baik seperti ugal-ugalan atau tidak mau merapat ke shelter mengambil penumpang.

â–ºJateng Pos 8 Januari 2018, hal. 2 

Kategori: