Mitigasi Bencana di Indonesia
Senin, 11 Desember 2017 | 11:39 WIB

Dalam 30 tahun terakhir, jumlah kejadian dan dampak bencana yang ditimbulkan meningkat secara tajam misalnya saja jumlah kejadian bencana alam yang telah meningkat 3 kali lipat. Meskipun kerugian secara ekonomi paling besar dialami oleh negara-negara maju, namun dampak terbesar banyak menghantam negara-negara berkembang dan presentasenya lebih besar 20 % dibanding apa yang dialami oleh negara maju.

Indonesia sebagai negara yang rawan akan bencana juga menjadi salah satu negara yang terkena dampak paling besar dan dalam banyak kasus, kerugian dan dampak tersebut dikarenakan belum masuknya penanggulangan bencana di dalam agenda pembangunan sehingga program pembangunan belum memperhitungkan risiko dari bencana yang ditimbulkan. Kondisi diperparah dengan masih barunya paradigma penanggulangan bencana di Indonesia sehingga kemampuan dan kapasitas dalam bidang penanggulangan bencana masih sangat terbatas. Selain itu, para pelaku Penanggulangan Bencana tidak sepenuhnya berfokus pada Penanggulangan Bencana melainkan lebih berfokus pada upaya tanggap darurat bencana. Hasil dari pengkajian juga menunjukkan pelaku Penanggulangan Bencana lebih banyak bekerja didasarkan atas dasar kemanusiaan dan solidaritas bukan pada prinsip humanitarian imperative.

Untuk itu, Pusat Studi Wanita Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Mutu Unika Soegijapranata mengadakan Semiloka Standar Minimum Pencegahan dan Respons Perlindungan terhadap Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Darurat yang diadakan di Ruang Pertemuan Lantai 4, Gedung Mikael, Unika Soegijapranata pada hari Jumat (8/12). Seminar dipandu oleh fasilitator dr. H. Iskandar Leman MDM sebagai Executive Commitee Asia Disaster Reduction and Response Network (ADRRN) Sphere Project Focal Point di Indonesia.

“Proses sosialisasi Penanggulangan bencana seringkali dihadapkan oleh budaya yang dipegang oleh masyarakat Indonesia terutama bagi mereka yang beragama bahwa bencana yang dialami merupakan takdir ataupun hukuman Tuhan. Di Indonesia, pusat mitigasi bencana sejatinya telah ada dan studinya pun telah ada hanya saja belum ada kebijakan dari universitas dan prosedur tetap terkait penanggulangan bencana”jelas Iskandar.

“Berbicara tentang penanggulangan bencana, hingga tahun 1950, orang baru berbicara tentang respon ataupun tanggap darurat terhadap bencana. Itupun kalau bencana tersebut terjadi di depan mata  dan apabila kita melihatnya, di luar itu business as usual (bisnis lebih diutamakan). Hingga hari ini, masih ada orang yang berpandangan seperti itu,” jelas Iskandar.

Selanjutnya, dari bencana yang datang terus menerus mulai disadari oleh pihak akademisi membentuk suatu pola hingga akhirnya mulai terbentuk fase kesiapsiagaan sebelum terjadinya bencana misalnya angin puting beliung yang datang setiap musim hujan bisa diprediksi. Fase selanjutnya, pada fase mitigasi terhadap dampak bencana perlu dilakukan misalnya saja bencana menimbulkan rumah rubuh dapat dicegah dengan disangga. Untuk bencana yang datang tidak bisa dicegah karena yang dapat dicegah hanyalah ancaman dan dampaknya agar tidak meluas. (Cal)

Kategori: ,