Benda Cagar Budaya Rentan dalam Konflik
Jumat, 22 September 2017 | 9:35 WIB

SM 22_9-2017 Benda Cagar Budaya Rentan dalam Konflik

Bangunan dan benda cagar budaya rentan rusak di tengah konflik. Kondisi itu, beberapa kali terjadi di negara-negara konflik. Kendati belum terjadi di Indonesia, langkah pencegahan harus segera dilakukan.

Delegasi Penasihat Hukum Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Jakarta Rina Rusman mengatakan, meski sudah ada hukum humaniter internasional (HHI), aturan tersehut belum menyentuh keberadaan BCB.

"Benda budaya merupakan identitas masyarakat, sehingga serangan terhadapnya sering meningkatkan ekskalasi konflik. Maka, untuk antisipasi atas pelanggaran perlindungan BCB, perlu dikuatkan dalam hukum intemasional dengan dukungan hukum nasional,"kata Rina, dalam seminar Perlindungan BCB Berdasar Perspektif Hukum Humaniter Internasional, Rabu (20/9).

Contoh Kasus
Rina kemudian memberikan contoh kasus di beberapa negara. Salah satunya, 2016 lalu,Ahmad Al Faqi Al Mahdi anggota Ansar Dine milisi Tuareg Islam Ekstremis Afrika Utara dihukum sembilan tahun penjara. Pria yang dikenal juga dengan nama Abu Tourab itu rnengaku bersalah karena menyerang 10 bangunan bernilai agama dan bersejarah di Kota Timbuktu, Mali. Kasus lain, Pavle Strugar melakukan pengrusakan kota tua di Dubrovnik-Kroasia pada 1991.

"Selma ini, kasus-kasus banyak dilimpahkan ke negara masing-masing. Apabila hukum negara tersebut tak sanggup, baru diserahkan ke hukum internasional," jelas dia.

Dalam seminar itu, dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Dr Trihoni Nalesli Dewi juga memberikan materi "Sistem Hukum Nasional tentang Perlindungan Benda Cagar Budaya dan Dampak Konflik Bersenjata".

Dekan Fakultas Hukum dan Komunitasi Unika Socgijapranata Benny D Setianto mengatakan saat ini belum ada undang-undang di Indonesia yang mengatur pengamanan benda cagar budaya di masa konflik.

(â–ºSuara Merdeka 22 September 2017)

Kategori: