Komunikasikan Upah, PMSM Dilematis
Rabu, 12 Juli 2017 | 16:15 WIB

SM 10_7_2017 Komunikasikan Upah, PMSM Dilematis

Permenaker No 1 Tahun 2017

Persatuan Manajemen Sumber Daya Manusia (PMSM) merasa dilema dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 1 tahun 2017 tentang struktur dan skala upah karyawan.

Pasalnya, dalam permenaker yang baru itu, kini juga diatur struktur dan skala upah harus dikomunikasikan kepada seluruh karyawan di tiap perusahaan. Berbeda dengan PP No 78 tahun 2015 dan Kepmen No 49 tahun 2004. ”Ada perbedaan. Melalui peraturan yang baru, pemerintah menekankan komunikasi skala upah dengan karyawan.

Pemerintah ingin perusahaan transparan. Namun jujur, dilema bagi kami sebagai praktisi, bagaimana peraturan diterapkan. Sebab, komunikasi masalah upah, sensitif. Selalu ada aspek subjektifitas,” ujar Koordinator Kajian Hubungan Industrial PMSM Indonesia, Dani Daksinaputra, saat ditemui di sela-sela HR Meet & Talk bertopik Kupas Tuntas Peningkatan Produktivitas Perusahaan Ditinjau dari Implementasi Struktur dan Skala Upah Pemenaker No 1 Tahun 2017 di Kampus Unika Soegijapranata, Sabtu (8/7).

Menurut Dani, perusahaan menilai upah yang diberikan pada karyawan selalu fair, sesuai kemampuan perusahaan dan perundang-undangan. Namun tidak dengan karyawan. Tak sedikit merasa, pembayaran upah belum adil. Apalagi ditinjau dari aspek eksternal equity. ”Karyawan selalu membandingkan dengan orang lain di tempat lain dengan pekerjaan yang sama, kenapa menerima upah lebih besar,” tambah Dani.

Meski dilema, menurutnya, saat ini PMSM terus mencari konsep tepat agar manajemen sumber daya manusia (HRD) di perusahaan bisa mengkomunikasikan struktur dan skala upah pada karyawan, sesuai dengan Permenaker. Konsep terbaik, HRD sharing dengan pimpinan perusahaan dan serikat pekerja, bagaimana menerapkannya dalam perusahaan.

Kisaran Nilai

Berdasarkan Permenaker No 1 tahun 2017, skala upah ada kisaran nilai nominal dari terkecil sampai terbesar untuk setiap golongan jabatan. Upah yang dicantumkan itu, adalah upah pokok. Melalui, tahapan analisa jabatan, evaluation jabatan. Penentuannya, dilakukan berdasarkan kemampuan perusahaan dan upah minimum yang berlaku.

Penentuan upah pokok, belum termasuk tunjangan dan aspek variable lain, hanya merupakan imbalan dasar yang dibayarkan menurut tingkat atau jenis pekerjaan. Sebaiknya bersifat skala ganda, untuk mengakomodasi variasi upah sebagai akibat dari perbedaan masa kerja, dan perbedaan penilaian kinerja individual. ”Jadi kami berharap, bila karyawan sudah tahu skala upah, mereka bisa menilai fair atau tidak. Bisa menjaga motivasi kerja. Selama ini, banyak yang tidak tahu, upah mereka ada di golongan jabatan mana,” jelas Dani.

Kepala Disnakertrans Jateng, Wika Bintang menyatakan, prinsip pengupahan, ditetapkan berdasar kesepakatan antara perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja. Tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan perundang- undangan.

Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Selain itu, dengan survey upah. Jika pekerja menerima upah lebih kecil dibanding perusahaan lain yang mempunyai nilai jabatan sama, akan menimbulkan ketidakpuasan eksternal, serta berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerja. Sebaliknya, bila merasa dibayar fair, maka dapat menjaga motivasi dan meningkatkan produktivitas perusahaan.

(►Suara Merdeka 10 Juli 2017 hal. 18)

Kategori: