Donny Danardono: Dunia Politik Kita Dipenuhi Koruptor
Minggu, 2 Juli 2017 | 11:51 WIB

Oleh Gunawan Budi Susanto

Ujaran kebencian meruyak, terutama di media sosial. Jika kemeruyakan ujaran kebencian merupakan indikasi kemerenggangan kohesivitas sosial kita, bagaimana mesti membangun kesadaran bahwa kehidupan bersama mesti berbasis bhineka tunggal ika? Berikut perbincangan dengan Donny Danardono, dosen filsafat Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang.

Kenapa kini meruyak ujaran kebencian? Apa sebenarnya yang terjadi?

Saya kira kemerebakan pelontaran ujaran kebencian di media sosial adalah karater dari media sosial itu sendiri. Berbagai media sosial itu menciptakan ruang sosial maya yang belum terlalu bisa diatur oleh tata krama dan hukum seperti di ruang sosial nyata sehari-hari. Di ruang nyata sehari-hari, orang yang menyatakan kebencian akan dipukul, dikucilkan, atau dilaporkan ke polisi. Akibatnya, di ruang sosial maya seseorang bisa begitu saja menuliskan komentar pribadi, menyatakan pendapat pribadi, dan bahkan mencaci-maki. Makin berani mereka berpendapat, pendapat itu kian mengundang komentar yang menentang dan yang mendukung. Saya kira, itu adalah awal dari kemunculan kebiasaan mencaci- maki dan keterbelahan sosial di media sosial.

Apa yang menjadi pemicu kemeruyakan ujaran kebencian?

Pemicu ujaran kebencian adalah dunia politik di Indonesia yang masih dipenuhi oleh koruptor. Para koruptor membentuk buzer untuk menjatuhkan individu di pemerintahan, penegak hukum, dan tokoh masyarakat yang potensial membongkar dan menghentikan korupsi mereka. Saya kira, kasus Ahok didakwa dan akhirnya divonis menghina agama juga berawal dari kebijakan- kebijakan Ahok dalam menghentikan korupsi di DKI. Sebab, menurut pendapat saya, orang yang cukup mampu berbahasa Indonesia akan tahu bahwa sepotong kalimat pidato Ahok di Pulau Seribu sama sekali tak menghina agama.

Itu politisasi terhadap pidatonya. Orang-orang yang memusuhi Ahok bukan hanya politikus di lembaga legislatif dan eksekutif, melainkan juga para pengusaha besar yang seetnis dengan dia. Pemicu lain bagi kesukaan melontarkan caci-maki itu adalah ketidaksukaan dari sebagian besar penggunaan media sosial untuk membaca satu buku, berita, dan tulisan secara tuntas. Ketaktuntasan dalam membaca itu berakibat pada kesukaan membuat kesimpulan tanpa membuat telaah kritis. Apalagi belakangan ini seseorang biasa membuat potongan pernyataan dari siapa pun. Kegemaran membaca potongan pernyataan adalah awal dari keengganan membaca sampai tuntas.

Apakah itu indikasi sikap dan pandangan intoleran cenderung menguat?

Kegemaran mencaci dan membuat berbagai bentuk pernyataan kebencian di media sosial adalah bentuk dari ketidakmampuan bertoleransi terhadap pendapat, cara hidup, dan kebudayaan orang-orang lain. Karena perbedaan akhirnya disikapi dengan kebenciaan, bukan dengan upaya memahami.

Bagaimana menumbuhkan sikap toleran dan penghargaan terhadap perbedaan pandangan?

Saya kira cara bertutur di media sosial perlu diatur, yaitu dengan melarang berbagai bentuk pernyataan kebencian. Tentu kita harus membedakan antara pernyataan sebagai kritik dan sebagai kebencian. Kritik adalah upaya menunjukkan apakah suatu pendapat didukung oleh kriteria yang memadai. Kebencian adalah pernyataan ketaksukaan pada sesuatu yang tidak sesuai dengan pendapat kita atau kelompok kita. Jadi presiden, menteri, dan ulama juga bisa dikritik. Mengkritik mereka bukan berarti membenci mereka.

Saat ini pemerintah sudah berusaha melarang hoax. Itu langkah bagus untuk memerangi kebiasaan melontarkan kebencian dan caci-maki di media sosial. Melarang hoax juga bisa membuat seseorang harus berhati-hati dalam membuat pernyataan. Mereka harus terlebih dulu membaca dan menelaah secara tuntas dan kritis. Saya kira dengan cara-cara itu kemampuan bertoleransi bisa ditumbuhkan.

Apa yang jadi penghambat bagi bangsa ini untuk memperkuat kecintaan pada negara dan bangsa dengan melupakan perbedaan dan menitikberatkan pada kesamaan?

Yang menjadi penghambat adalah ketidaksukaan sebagaian besar dari kita pada sejarah bangsa ini. Mungkin penyebabnya adalah orang tak suka membaca buku-buku sejarah dan bahkan masih banyak fakta sejarah yang diselewengkan atau diusahakan untuk diselewengkan. Seperti anggapan tanpa data yang memadai tentang PKI adalah pelaku kudeta 30 September 1965.

Anggapan itu perlu dihadapkan pada temuan-temuan baru tentang apa yang sebenarnya terjadi pada 30 September 1965. Selain itu, beberapa kali saya membaca di media sosial pernyataan bahwa etnis Tionghoa tak berperan dalam usaha kemerdekaan Indonesia. Orang-orang itu perlu meneliti siapa saja anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Mereka juga perlu membaca tulisan-tulisan Onghokham dan Leo Suryadinata tentang Tionghoa Indonesia. Membaca sejarah itu penting.

Siapa atau lembaga macam apa yang bisa membangkitkan kesadaran untuk tidak saling menista, sehingga sebagai kesatuan nation-state kita bisa fokus meningkatkan kesejahteraan dan keadilan?

Itu adalah tugas lembaga pendidikan, pers, lembagalembaga kesenian, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun masalahnya makin banyak pejabat pemerintah (eksekutif dan legislatif), pengusaha, dan tokoh masyarakat pengelola lembaga pendidikan dan pers yang justru menjadi bagian dari pemecah-belah masyarakat. Karena itu, saya kira gerakan kesadaran antikebencian harus dimulai oleh individu-individu dan organisasi-organisasi yang peduli terhadap kebaikan bersama. Saya lebih percaya kebaikan dan kepedulian itu dimulai oleh kelompok kecil yang gigih.

SM 2_06_2017 Dunia Politik Kita Dipenuhi Koruptor

(http://berita.suaramerdeka.com, Suara Merdeka 2 Juli 2017 hal. 6)

Kategori: ,