Memacu Amnesti Pajak oleh Prof. Andreas Lako*
Senin, 6 Maret 2017 | 8:37 WIB

Keyakinan sejumlah kalangan bahwa penerimaan negara dari uang tebusan amnesti pajak akan melampaui target Rp 165 triliun pada akhir periode III pelaksanaan program amnesti pajak tampaknya akan sulit terwujud.

Kekhawatiran tak akan tercapainya target itu muncul karena dana tebusan pajak yang pada akhir periode I (1 Juli-30 September 2016) mencapai Rp 97,16 triliun, pada akhir periode II (1 Oktober-30 Desember 2016) justru menurun menjadi Rp 12,61 triliun. Pada periode III (1 Januari-31 Maret 2017), dana tebusan pajak baru mencapai Rp 2,23 triliun (per 24 Februari 2017). Secara total, dana tebusan pajak hingga 24 Februari 2017 baru mencapai Rp 112 triliun(67,87 persen).

Pertanyaannya, mengapa tren tebusan amnesti pajak pada periode II dan III merosot drastis dibandingkan periode I? Apakah penyebabnya karena mayoritas peserta wajib pajak (WP) sudah mengikuti amnesti pajak tersebut pada periode I atau karena faktor lain?

Masih enggan
Dari berbagai sumber informasi diperoleh kesimpulan bahwa sesungguhnya masih terdapat banyak sekali WP yang belum mengikuti program amnesti pajak. Para WP kelas kakap yang selama ini “lihai” memarkir atau menyembunyikan asetnya di negara-negara surga pajak (tax haven) ternyata banyak yang belum ikut amnesti pajak. Padahal, mereka inilah yang sesungguhnya menjadi prioritas program amnesti pajak.

Rendahnya minat WP kelas kakap mengikuti amnesti pajak tecermin dari jumlah aset yang telah dideklarasikan. Berdasarkan Statistik Amnesti Pajak per 24 Februari 2017, dari total Rp 4.402 triliun aset yang sudah dideklarasikan, Rp 3.245 triliun (73,72 persen) berasal dari dalam negeri, sedangkan Rp 1.016 triliun (23,08 persen) berasal dari deklarasi aset dari luar negeri. Sisanya, Rp 141 triliun (3,2 persen),bersumber dari repatriasi aset dari luar negeri.

Rendahnya jumlah aset dari luar negeri yang dideklarasikan dan direpatriasi tersebut sungguh ironis karena jauh sebelum program amnesti pajak digulirkan pada 1 Juli 2016, mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memperkirakan bahwa jumlah aset dari WP Indonesia yang diparkir di luar negeri mencapai Rp 11.400 triliun. Apabila perkiraan itu benar,program amnesti pajak baru menjangkau 10,15 persen aset WP yang diparkir di luar negeri. Ini sungguh ironis!

Selain itu, data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak(13 Februari 2017) juga menunjukkan jumlah WP yang ikut amnesti pajak baru mencapai 702.052 WP. Padahal, totalada 30,04 juta pemilik NPWP. Hal ini menunjukkan bahwa animo masyarakat dan korporasi WP mengikuti amnesti pajak masih sangat rendah (2,3 persen). Pertanyaannya, mengapa mayoritas WP kelas kakap yang memarkir asetnya di luar negeri masih enggan ikut amnesti pajak? Mengapa pula animo WP mengikuti amnesti masih sangat rendah?

Menurut hemat saya, faktor penyebab utamanya karena tidak adanya kewajiban transparansi dan akuntabilitas informasi terhadap profil WP kepada publik. UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UUPP) sama sekali tidak mengatur kewajiban itu.UUPP justru memproteksi kerahasiaan WP peserta amnesti pajak. Asumsinya, dengan menjamin kerahasiaan WP, para WP akan antusias ikut amnesti pajak. Ternyata, tidak!

Demikian pula tawaran persentase uang tebusan yang sangat kecil juga tak menggiurkan bagi mayoritas WP. UUPP menawarkan uang tebusan 2 persen, 3 persen, dan 5 persenpada periode I, II, dan III untuk repatriasi/deklarasi aset bagi WP dalam negeri serta 4 persen, 6 persen, dan 10 persen pada periode I, II, dan III untuk repatriasi/deklarasi aset di luar negeri. Tawaran ini ternyata tak mujarab memikat mayoritas WP.

Selain itu, ancaman Presiden Joko Widodo yang akan mengenakan sanksi dan tarif pajak yang tinggi kepada para WP bandel juga tidak menciutkan nyali WP. Meski pemerintah berulang kali menegaskan telah memiliki data lengkap terkait profil WP sehingga bagi WP yang masih bandel akan menerima risikonya, mayoritas WP justru menganggapnya sebagai angin lalu. Bisa jadi mayoritas WP meragukan pernyataan tersebut.

Umumkan profil WP
Seperti telah disinggung di atas, salah satu kelemahan utama UUPP adalah sangat memproteksikerahasiaan dan melindungi WP peserta amnesti pajak. Di satu sisi, proteksi tersebut telah memotivasi para WP “nakal” mengikutiamnesti pajak pada periode I, II, dan III ini.

Namun, di sisi lain, proteksi tersebut justru menjadi bumerang yang memicu para WP “nakal” yang lain tidak ambil bagian dalam amnesti pajak. Alasannya, baik peserta WP yang berpartisipasi maupun yang tidak berpartisipasi sama-sama “aman” terlindungi dari risiko reputasi (reputation risks) karena secara yuridis, pemerintah dilarang mengumumkan profil WP kepada publik. Karena sama-sama terhindar dari risiko reputasi, maka lebih menguntungkan jika tidak ikut serta dalam amnesti pajak.

Dugaan itu tecermin dari realitas, yaitu hingga saat ini pemerintah belum bisa atau tidak berani mengumumkan secara pasti kepada publik berapa banyak jumlah WP yang harus mengikuti amnesti pajak dan berapa banyak jumlah WP Indonesia yang memarkirkanasetnya di luar negeri serta berapa besar aset WP di luar negeri yang seharusnya dideklarasi/direpatriasi. Ketidakpastian itu memunculkan spekulasi di kalangan WP bahwa pemerintah sesungguhnya tidak punya basis data profil WP yang lengkap dan akurat.

Karena itu, untuk memacu capaian target tebusan amnesti pajak Rp 165 triliun dalam waktu yang tersisa ini, Presiden Joko Widodo dan Menkeu Sri Mulyani sebaiknya segera merumuskan suatu kebijakan baru untuk “memaksa”para WP bandel segera mengikuti amnesti pajak. Pemerintah perlu segera memperkuat basis data jumlah WP dan profil aset mereka serta kategori WP yang sudah dan belum mengikuti amnesti pajak. Pembuatan basis data profil WP Indonesia yang memarkirkan asetnya di luar negeri hendaknya perlu menjadi prioritas utama.

Apabila basis data tersebut telah tersedia, pemerintah perlu segera mengumumkan kepada publik tentang berapa banyak WP yang sudah dan belum mengikuti amnesti pajak serta berapa besar jumlah aset yang sudah dan belum dideklarasikan/direpatriasi para WP. Selain itu, pemerintah juga perlu mengirim surat peringatan khusus kepada para WP bandel. Presiden perlu juga memanggil secara khusus para WP kelas kakap untuk menjelaskan risiko-risiko serius yang bakal dihadapi jika mereka masih tetap membandel. Misalnya, nama-nama mereka akan diumumkan kepada publik jika hingga akhir Maret 2017 mereka belum ikut amnesti pajak.

Dengan terobosan tersebut, para WP bandel akan serius mengikuti amnesti pajak karena takut informasi privat mereka bakal diketahui publik sehingga merusak reputasi mereka. Risiko reputasi merupakan risiko yang sangat ditakuti para WP, khususnya WP korporasi dan WP pribadi kelas menengah ke atas. Saya yakin, apabila pemerintah berani melakukan terobosan tersebut, target tebusan amnesti pajakRp 165 triliun bakal tercapai, bahkan bisa terlampaui. Demikian pula target-target pencapaian lainnya pasti juga akan terwujud. Semoga!

* ANDREAS LAKO
Guru Besar Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Unika Soegijapranata, Semarang

(â–ºKompas 4 Maret 2017, hal. 6)

 

Kategori: ,