Dewan Bahas Raperda Tibum
Kamis, 16 Februari 2017 | 12:56 WIB

JTP 14_02_2017 Dewan Bahas Raperda Tibun
DPRD Kota Semarang terus mengintensifkan pembahasan Raperda Ketertiban Umum. Pembahasan yang oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Semarang sudah berjalan dan diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Dengan perda ini, selama ini mungkin dianggap wajar, bakal diatur dan dikenai sanksi administrasi bagi yang melanggar.

Salah satunya bagi yang suka kencing di pinggir jalan, aksi corat-coret atau vandalisme dan lain sebagainya. Demikian disampaikan anggota Pansus Raperda Ketertiban Umum DPRD Kota Semarang Ir Johan Rifai usai dialog interaktif DPRD Kota Semarang di kampus Unika Jalan Bendan Nduwur Semarang.

Johan Rifai menegaskan, saat ini pembahasan raperda sudah dilakukan sebanyak lima kali. "Duo kali lagi pembahasan oleh pansus dan akan dilakukan public hearing untuk mendapat masukan masyarakat," ujar Johan Rifai. Ditargetkan bulan Maret raperda ini sudah selesai dibahas dan siap diundangkan. "Raperda ini disebut juga raperda sapu jagad, artinya aturan-aturan yang seharusnya masuk dalam perda yang sudah ada tapi belum dibahas, akan dimasukan dalam raperda ini," ujar Johan Rifai. Menurutnya, ada 10 cakup an yang akan diatur dalam Raperda Ketertiban Umum atau Tibum ini.

Diantaranya aturan ketertiban di jalan, angkutan umum, jalur hijau, taman, lepas pantai, lingkungan, tempat usaha, tempat hiburan, peran serta masyarakat dan lainnya. "Ketertiban di jalan misalnya, pejalan kaki nanti harus berjalan di trotoar, menyeberang jalan lewat zebracross atau Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), kencing di pinggir jalan dan lainnya," katanya.

Kemudian ketertiban di lingkungan misalnya dilarang membakar sampah, melepas hewan pemeliharaan tanpa pengawasan, dan ketertiban di taman misalnya dilarang melakukan vandalisme. Dalam raperda ini, juga akan diatur sanksinya bagi yang tidak patuh atau melanggar. Sanksinya akan diberikan secara bertahap, yaitu lisan atau teguran, tertulis, dan pemaksaan "Misalnya ketika ada hari besar nasional, pemangku jalan protokol harusnya masang bendera merah putih tapi tidak masang, maka akan dipaksa untuk pasang," ujar Johan Rifai.

Sanksi tersebut diakui memang terlihat ringan. Namun tujuannya memang hanya untuk memberi efek jera bagi pelanggar. "Memang sempat ada pembahasan sanksi pidana, namun oleh Bagian Hukum kalau ada sanksi administrasi tidak bisa digabung dengan pidana. Menyikapi masalah ini kami masih mengkaji kemungkinan sanksi pidana," katanya.

Sementara untuk pengawasan akan diserahkan kepada Satpol PP selaku penegak Perda. Sementara itu Kabid Lalulintas Dishub Kota Semarang Kusnindar mengatakan terus melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem satu arah yang sudah diberlakukan di tiga zona.

Dia mengaku pasti ada pro dan kotra dengan penerapan sistem satu arah karena dianggap bikin macet, mematikan usaha sampai jarak menjadi semakin jauh. "Nanti kalau semua sudah berjalan, dan terintegrasi akan berjalan lancar semua," katanya. Pengamat Transportasi Unika Semarang Djoko Stijowamo mengaku, penerapan sistern satu arah bukan untuk mengatasi kemacetan namun untuk mengurai arus lalu lintas. (â–ºJateng Pos 14 Februari 2017, hal. 4)

Kategori: