Pelaku Korupsi Harus Dipermalukan Publik
Kamis, 19 Januari 2017 | 10:20 WIB

WWS 06_01_2017 Pelaku Korupsi Harus Dipermalukan Publik

BENDHAN DHUWUR – Pejabat publik, wajib menegakkan integritas. Kekuasaan menjadi salah satu cara untuk menguji integritas pejabat tersebut, jika jujur, dia tidak akan melakukan suap untuk memperoleh jabatan. Saat menjabat pun, tidak tergoda untuk korupsi.

"Jika politisi hanya mengandalkan uang sebagai modal untuk pencalonan, jika terpilih mereka cenderung akan menghitung laba rugi yang mungkin dialaminya selama mengeluarkan modal kampanye," papar Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dalam diskusi ‘Budayakan Malu Korupsi’ di kampus Universitas Katholik (Unika) Soegijapranata, baru-baru ini.

Ganjar mengibaratkan politisi semacam itu, sebagai politisi kalkulator. Segala sesuatunya dihitung laba rugi. Ganjar menambahkan, ada cerita seorang politisi yang mencalonkan diri sebagai bupati, hingga menghabiskan dana untuk kampaye sampai Rp 30 miliar.

"Saya cek bayaran bupati kurang lebih Rp 6 juta. Kalau dengan honor-honor paling pol Rp 50 juta. Uang segitu nggak akan balik modal. Kalau begitu dia akan ‘hasta karya’, matanya buta," paparnya.

Ditandaskan, praktik korupsi yang umumnya dilakukan politisi yang sudah menjabat sebagai kepala daerah, yakni jual beli jabatan dan perizinan. Untuk mengeliminasi praktik korupsi, perlu diberikan efek jera. "Salah satunya dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), selain terkena pasal dia juga akan dipermalukan oleh publik," tegasnya, didampingi  Rektor Unika Prof Budi Widianarko.

Hal senada juga disampaikan dosen Fakultas Hukum (FH) Unika, Dr Marcella Elwina Simanjutak. Dipaparkan, perlu adanya upaya pengembangan transparasi dengan sitem dalam jaringan (daring) di pemerintahan daerah.

Cegah Korupsi
Hal tersebut dapat menjadi solusi mencegah praktik korupsi pegawai negeri sipil atau kepala daerah. "Pasti semua akan setuju dengan sistem daring ini diterapkan agar bisa mencegah orang-orang melakukan budaya korupsi," tegas Marcella.

Dikatakan, penyebab terjadinya korupsi ada empat faktor, di antaranya moral yang lemah, faktor gaya hidup yang berlebihan, sifat rakus, serta faktor kesempatan untuk menggunakan kekuasaan memperkaya diri sendiri.

Marcella juga menyebut, kurikulum pendidikan antikorupsi penting untuk diberikan kepada generasi muda di segala jenjang. Selain pendidikan formal, budaya malu juga harus ditanamkan di dalam diri individu.

"Perguruan tinggi juga perlu dilibatkan, untuk melakukan riset tentang pelayanan publik, apakah pelayanan yang dilakukan sudah transparan dan memenuhi harapan masyarakat. Ini bisa menjadi salah satu acuan," tandas perancang pendidikan anti korupsi yang digagas Kemenristekdikti dan KPK tersebut.
■ (wawasan  Jumat Legi, 6 Januari 2017  hal. 20)

Kategori: