Pemerintah Ulur Waktu Buka Hasil TPF Munir
Rabu, 16 November 2016 | 9:38 WIB

WWS 12_11_2016 pemerintah Ulur waktu buka hasil TPF munirSEMARANG – Pemerintah dinilai sengaja mengulur waktu dalam mengungkapkan hasil Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir Sahid Talib. Meski 10 Oktober lalu, Komisi Informasi Pusat (KIP) memenangkan gugat an LBH Jakarta dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) terhadap Kementerian Sekretaris Negara perihal temuan TPF.

“TPF ini dibentuk melalui Keppres No 111/2004, penyelidikannyapun bersifat legal, yang hasilnya sudah dibuat dan di serahkan kepada presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam Keppres tersebut, juga tertulis jelas bahwa pemerintah akan mengumumkan hasil penyelidikan tersebut kepada masyarakat, namun kenyataannya sampai sekarang hasilnya tidak disampaikan,” papar Biro Kampanye dan Jaringan Kontras, Nisrina Nadhifah Rahman, dalam diskusi ‘Buka Hasil TPF Munir Sekarang Juga di Ruang Teater Gedung Thomas Aquinas Unika Soegijapranata, Jumat (11/11).

Dipaparkan, meski pada 2005 hasil TPF tersebut sudah di ketahui namun hingga pergantian pemerintahan, namun hasilnya tetap tidak disampaikan. Melihat kondisi tersebut, pihaknya bersama LBH Jakarta mengajukan gugatan melalui KIP.

“Namun sekali lagi, kita mendapatkan tantangan meski hasil pengadilan memenangkan gugatan. Alasan dokumen aslinya hilang dan sebagainya menjadi suatu indikasi bahwa pemerintah memang tidak ingin membuka dokumen tersebut kepada publik. Pemerintah sengaja mengulur-ngulur wak tu dengan harapan masyarakat lupa,” lanjutnya.

Ditegaskan, penyampaian secara terbuka kepada masyarakat mengenai hasil TPF Munir, bukan sekadar informasi kepada seorang istri yang ditinggal mati suami, namun hal tersebut menjadi penantian rakyat Indonesia akan keseriusan pemerintah dalam mengungkapkan kasus HAM.

“Kita ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk Menolak Lupa, pada 8 Desember mendatang, sebagai tanggal kelahiran Munir, kita akan kirimkan surat dukungan dari seluruh rakyat kepada presiden Indonesia, agar segera menyampaikan hasil TPF tersebut,” tandasnya.

Ketua LBH Semarang Zainal Arifin menambahkan, penyampaian hasil TPF tidak hanya sekadar hasil yang dibacakan, namun menjadi sebuah komitmen negara untuk mengungkapkan dan menegakkan persoalan hukum. “Secara gamblang, dalam Keppres tersebut dijelaskan bahwa hasil tersebut harus disampaikan kepada masyarakat, sehingga bila kemudian Kontras dan LBH Jakarta mengajukan permintaan melalui KIP, berarti ada sesuatu yang timpang. Apalagi terakhir terdengar kalau Kemen Setneg mengajukan banding atas hasil pengadilan tersebut,” tandas
nya.

Dirinya menilai perlu ada satu gerakan atau dorongan dari berbagai pihak, agar pemerintah mau menyampaikan hasil tersebut. “Saya pesimis jika pemerintah bersedia, terlebih sebelumnya disampaikan kalau hasilnya hilang, yang ada hanya copy asli, lalu ada upaya banding dari Kemen Setneg, ini menjadi tanda tanya. Ada dokumen negara yang wajib dibuka, namun pemerintah tidak mau membuka,” tegasnya.

Sementara pemerhati hukum Unika Soegijapranata Benny Setianto, menilai ada upaya yang mengarahkan bahwa kasus pembunuhan Munir tersebut sudah selesai, seiring dengan ditangkap, diadili hingga dipenjaranya pelaku pembunuhan.

“Ada arah bahwa untuk mem bawa kasus ini kearah kejahatan pidana, tidak perlu lagi dilihat latar belakang kepada kasus tersebut terjadi, selama pelaku pembunuhan tertangkap dan dipenjara, berarti kasusnya sudah selesai. Padahal ada pertanyaan besar, kenapa Munir dibunuh, siapa yang berkepentingan dan lain sebagainya. Persoalan ini yang belum terjawab secara gamblang,” pungkasnya.

Aktivis Munir Thalib meninggal di pesawat Garuda Indonesia, ketika dalam perjalanan dari Jakarta menuju Belanda pada 7 September 2004. Dia meninggal karena diracun dengan arsenik. Pelaku pembuhan sudah diadili dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, meski kemudian bebas dan dipotong dengan remisi,pada November 2014 lalu setelah menjadi masa tahanan selama 8 tahun. (Wawasan 12 Nopember 2016, hal. 1)

Kategori: