Pengawasan Obat Lemah
Senin, 24 Oktober 2016 | 11:09 WIB

SM 24_10_2016 Pengawasan Obat Lemah

Peran pemerintah dalam mengawasi distribusi obat dinilai masih lemah. Belakangan terbukti, masih ditemukan banyak vaksin palsu maupun obat ilegal yang beredar di masyarakat.

”Selain ditemukan kasus vaksin dan obat palsu, pelanggaran dalam distribusi obat juga masih terjadi. Misalnya, obat daftar G yang seharusnya hanya dijual di apotik, ternyata di tokotoko obat pun dijual,” kata Pakar Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata, Prof Agnes Widanti dalam Seminar dan Simposium Nasional ”Obat Palsu, Pengawasan Kefarmasian dan Problem Yuridis Pelayanan Kesehatan” Unika yang digelar Magister Hukum  Kesehatan Unika di Hotel Grasia, Sabtu (22/10).

Selain Agnes seminar juga menghadirkan Kaprodi Hukum Kesehatan Pasca Sarjana Unika, Kabag Hukum Setdirjen Farmalkes Kemenkes RI Elsa Gustanti dan Direktur Distribusi Badan POM Pusat Arustiyono, Guru besar Hukum Kesehatan Unika Prof Wila Chandrawila.

Disebutkan, ada dua institusi yang berwenang mengawasi peredaran obat dan vaksin, yaitu kementrian kesehatan (Kemenkes) dan BPOM. Akan tetapi, adanya Peraturan Menteri Kesehatan No 35 Tahun 2014, wewenang BPOM untuk mengawasi peredaran obat beralih ke Kemenkes. ”Pengawasan, seharusnya dilakukan BPOM kalau pengadaan sudah sesuai dengan rangkai distribusi dan terstruktur,’’ kata dia.

Pemberian Sanksi
Menteri kesehatan hanya dapat memberikan sanksi administrasi pada sarana kesehatan. Yang melanggar mendapat teguran, peringatan, penghentian sementara hingga pencabutan izin. Pelanggaran berkaitan dengan pidana, diserahkan ke Polri.

Direktur Distribusi BPOM Arustiyono menjelaskan, saat ini pengawasan peredaran obat/vaksin dan penerapan cara distribusi obat yang baik memang menemui banyak tantangan. Di antaranya, meningkatnya peredaran obat ilegal atau palsu, meningkatnya peredaran volume dan jenis obat, serta Free Trade Market & Asen Economics Community. Sistem pengawasan obat dan makanan selama ini dibagi 3 lapis.

”Pertama, di pemerintah yang memiliki fungsi regulatori terhadap produk, sarana dan standar. Kedua, pelaku usaha untuk penyediaan obat dan makanan bermutu. Ketiga, masyarakat untuk perlindungan diri dan keluarga dari obat dan makanan yang berisiko,” jelasnya.

Ia meminta jika ada peredaran vaksin/obat palsu maupun masyarakat keracunan obat, segera lapor. Pihaknya mendukung penegakan sanksi pidana bagi pembuat obat ilegal dan tidak standar. Sebagaimana dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sanksi pidananya maksimal 15 tahun penjara, denda Rp 1,5 miliar.

”Pengaturan tentang obat telah dilakukan melalui berbagai ketentuan hukum, mulai UU Nomor 419 tahun 1949 tentang Obat Keras, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen,’’tuturnya.

Gubes Hukum Kesehatan Unika Prof Wila mengatakan, pembuatan obat, penyimpanan, penyediaan obat melibatkan banyak pihak. Mulai dari pabrik obat, gudang obat, apotik, tenaga kefarmasian, Kemenkes dan BPOM. Sayangnya hingga saat ini, belum ada pemikiran untuk mengatur bidang farmasi, secara khusus dalam bentuk Undang-Undang. ”Banyak peraturan kebijakan. Diperlukan, UU Kefarmasian yang kuat dan tegas,” tandasnya. (Suara Merdeka 24 Oktober 2016, hal. 18, http://berita.suaramerdeka.com )

Kategori: