Obat Ilegal Masih Marak Beredar – Kurang Pengawasan Pemerintah Diminta Tegas
Senin, 24 Oktober 2016 | 10:40 WIB

JTP 23_10_2016 Obat Ilegal Masih Marak Beredar

Masalah hukum tekait pelanggaran lingkup kesehatan di Indonesia atau dikenal sebutan malapraktik belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Meski masalah tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan namun pelaksanaannya belum efektif, hingga membahayakan masyarakat.

Kasus peredaran obat ilegal yang tidak berijin dan membahayakan konsumen saat ini seperti hal biasa, karena pemerintah lemah dalam melakukan pengawasan. Seperti kasus vaksin palsu (obat palsu, red) yang belum lama ini menghebohkan masyarakat, sebenarnya bagian dari persoalan besar di bidang obat atau kefarmasian.

Padahal pengawasan produksi obat-obatan sudah diatur dalam UU diantaranya, pada pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Pelayanan di Apotik, Pembinaan dan Pengawasan.

"Para ahli kesehatan perlu duduk bersama membicarakan masalah ini. Kitapara pekerja di bidang kesehatan harus ikut berpikir dan menanyakan keseriusan pemerintah dalam menangkal masuknya obat Legal," tegas Prof Agnes Widanti Pakar Penegak Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang.

Dosen yang juga Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Kesehatan Pasca Sarjana Unika ini menyampaikan pandangan tersebut, dalam Seminar dan Simposium Nasional "Obat Palsu, Pengawasan Kefarmasian dan Problem Yuridis Pelayanan Kesehatan" yang diadakan Pasca Sarja Unika di Hotel Grasia, Sabtu (22/10) kemarin.

Hadir juga dalam acara tersebut Kabag Hukum Setdirjen Farmalkes Kemenkes RI Elsa Gustanti, pembicara Direktur Distribusi Badan POM Pusat Arustiyono MPH, dan Guru Besar Hukum Kesehatan Unika Prof Wila Chandrawila. Acara dikuti sebanyak 300 peserta dari organisasi profesi kesehatan.

Arustiyono menambahkan, Badan POM pada prinsipnya mendukung penegakan sanksi bagi pembuat obat ilegal. Karena sesuai UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Sanki Pidana Pembuat Obat Ilegal dihukum 15 tahun penjara. "Kalau ada orang yang keracunan obat diminta juga langsung lapor," pesannya.

Prof Wila menambahkan, pembuatan obat melibatkan banyak pihak sehingga bila terjadi distribusi ilegal semuanya harus dimintai keterangan.

"Di Indonesia memang perlu ada UU Kefarmasian yang kuat dan tegas," pungkasnya. ( JATENG POS Minggu, 23 Oktober 2016, hal. 6 )

Kategori: