Mendesak, Reformasi Tatakelola Pembangunan
Kamis, 22 September 2016 | 9:48 WIB

SP 17_09_2016  Mendesak, Reformasi Tatakelola PembangunanPembakaran lahan oleh korporasi dan masyar akat untuk kepentingan tanaman industri dan perkebunan kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Yang memprihatinkan, kerugian material dan nonmaterial yang harus ditanggung oleh masyarakat dan negara akibat bencana kebakaran yang terus berulang tersebut ternyata sangat besar.

Harian Kompas (11/3/2016) melaporkan bahwa secara ekonomi, kerugiannya mencapai Rp 209 triliun. Secara sosial, Indeks Standar Polusi mencapai level maksimal 1.000 dan kualitas udara memburuk sehingga menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu dan lebih dari 500.000 orang menderita infeksi saluran pernapasan.

Sementara secara ekologi, total lahan terbakar mencapai 2.089.912 hektar, kerugian keragaman hayati mencapai sekitar Rp 3,8 triliun dan emisi gas rumah kaca mencapai 15,95 ton karbondioksida per hari. Menurut penulis, apabila dievaluasi dari perspektif Akuntansi Sosia-Lingkungan atau Green Accounting, kerugiannya tentu saja akan jauh lebih besar.

Pertanyaannya, mengapa pembakaran terus terjadi berulang kali? Apakah benar sumber pemicunya akibat ulah korporasi tamak, atau justru akibat kegagalan pemerintah dalam mendesain dan melaksanakan tatakelola Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)? Saya menilai, penyebab utamanya adalah akibat kegagalan pemerintah dalam mendesain tatakelola pembangunan yang ramah lingkungan.

Kegagalan Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis penulis (Green Economy: Lako, 2015), akar permasalahan lingkungan dan pembakaran lahan selama ini justru bersumber dari kegagalan pemerintah dalam mendesain dan melaksanakan tatakelola pembangunan berkelanjutan secara benar dan konsisten.

Dalam tatakelola pembangunan nasional selama ini, Pemerintah lebih mengutamakan pembangunan ekonomi konservatif (greedy economy) yang cenderung mengeksploitasi masyarakat dan lingkungan demi kepentingan ekonomi dalam jangka pendek. Keputusan politik dan perencanaan pembangunan nasional (daerah) dari pemerintah juga cenderung mengorbankan kepentingan masyarakat dan lingkungan demi kepentingan ekonomi.

Seperti diketahui, sejak Juni 1992 Indonesia telah ikut menandatangani kesepakatan untuk menerapkan konsep Sustainable Development dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil. Konsep tersebut menekankan pentingnya penyelarasan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan dengan tanpa mengorbankan kepentingan dari generasi-generasi selanjutanya agar bisa hidup secara layak (WCED, 1987). Pemerintah RI juga telah memperbarui komitmen tersebut dalam KTT Rio+10 (Juni 2002) dan KTT Rio+20 (Juni 2012).

Namun, komitmen tersebut ternyata hanyalah retorik politik saja. Dalam kenyataannya, Pemerintah lebih mengutamakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan kesuksesan suatu rejim pemerintahan. Asumsinya, apabila pertumbuhan ekonomi tinggi dan terus meningkat maka kemiskinan dan pengangguran akan bisa dikurangi, kesejahteraan rakyat akan meningkat, dan pemerataan pembangunan akan terwujud. Demikian pula cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil-makmur juga bakal terwujud (Lako, 2015).

Orientasi tersebut telah membentuk karakter para pemimpin pemerintahan cenderung berpikir pragmatis dan berperilaku eksploitatif, baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan operasional. Itu sebabnya, banyak produk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah
(PP), Peraturan Menteri (Permen), Pergub dan sejumlah regulasi lainnya lebih pro pelaku ekonomi dan bisnis dibanding masyarakat dan lingkungan. Keberadaan sejumlah
regulasi tersebut juga telah memberi keleluasan kepada para pelaku ekonomi bertindak pragmatis dalam mengelola sumber daya alam (SDA) dan lingkungan yang dipercayakan negara kepada mereka. Mereka merusak dan mengeksploitasi SDA dan lingkungan serta sumberdaya sosial-ekonomi masyarakat demi meraup laba sebesar-besarnya dengan cara-cara yang tidak etis dan beradab.

Sebagai contoh, kasus kebakaran di Sumatera dan Kalimantan sesungguhnya dipicu oleh kesalahan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah royal memberi izin lingkungan kepada korporasi yang bergerak dalam bisnis kelapa sawit dan tanaman industri lainnya pada daerah-daerah yang seharusnya tak boleh dialihfungsikan. Pemerintah juga royal memberi izin tambang dan hak penguasaan hutan (HPH) kepada korporasi pada daerah-daerah hutan lindung dan produksi. Izin tersebut menjadi penyebab terjadinya perusakan lingkungan secara masif.

Kesalahan tersebut telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius bagi lingkungan, masyarakat dan negara. Secara ekonomi, biaya, kerugian, dan pengorbanan (efforts) yang harus ditanggung negara dari tahun ke tahun juga sangat besar dan bahkan jauh lebih besar dibanding manfaat ekonomi yang diperoleh dari korporasi.

Itu sebabnya, dalam beberapa tahun terakhir terjadi paradoks pertumbuhan ekonomi. Yaitu, meskipun ekonomi bertumbuh di atas kisaran 4,8%-5,5%, tetapi dampaknya pada penurunan kemiskinan sangat kecil, sementara ketimpangan sosial-ekonomi justru kian melebar. Degradasi dan bencana lingkungan juga kian serius dan mencemaskan. Hal tersebut mengindikasikan ada yang keliru dalam desain dan pelaksanaan tatakelola Pembangunan Berkelanjutan nasional.

Reformasi Tatakelola

Lalu, bagaimana solusinya? Menurut hemat penulis, pemerintahan Jokowi-JK harus segera mengkaji kembali dan menata ulang visi, tujuan, sasaran, fokus, strategi dan kebijakan serta tatakelola pembangunan nasional yang dipraktikkan selama ini. Presiden Jokowi sebaiknya segera mengambil keputusan dan langkah-langkah politik yang jelas untuk menerapkan model “Pembangunan Berkelanjutan” yang telah disepakati Indonesia sejak Juni 1992 dan terus disempurnakan hingga saat ini sebagai paradigma pembangunan nasional dan melaksanakannya secara sungguhsungguh dan konsisten.

Seperti diketahui, konsep pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan tersebut menekankan pada lima dimensi dasar  pembangunan. Yaitu, kelestarian lingkungan (planet), kesejahteraan sosial (people), kemakmuran bersama (prosperity), sinergitas antar pemangku kepentingan (partnership) dan penciptaan lingkungan kehidupan yang damai (peace) atau disebut 5P Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Sustainable Developments Goals (SDGs) 2015-2030 yang diterbitkan PBB (2015), kelima dimensi dasar tersebut lalu diterjemahkan ke dalam 17 tujuan dan 169 target yang mesti dicapai pemerintah dan para stakaholder terkait. Karena itu, tatakelola pembangunan nasional sebaiknya berpedoman pada SDGs tersebut.

Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK juga perlu segera merevisi dan bahkan membatalkan (moratorium) semua regulasi dan kebijakan pemerintah yang dinilai menjadi sumber pemicu terjadinya kerusakan dan bencana lingkungan. Moratorium izin usaha perkebunan kelapa sawit, HPH, tambang, reklamasi pantai dan lainnya yang telah dan akan menimbulkan kerugian dan bencana ekologi, sosial dan ekonomi yang sangat besar dan berkelanjutan bagi masyarakat dan negara juga mutlak segera  dilakukan. Dunia usaha juga perlu diwajibkan untuk mereformasi paradigma bisnis yang tamak ke arah yang ramah lingkungan (green business). Untuk itu, pemerintah harus segera merumuskan blue print Tata Ekonomi Hijau Indonesia untuk memberikan arahan strategis dan operasional kepada dunia usaha dan masyarakat luas.

Kebutuhan untuk melakukan evaluasi dan reformasi tatakelola pembangunan nasional tersebut sangat mendesak. Saya yakin, apabila pemerintahan Jokowi-JK mampu menata ulang fokus dan tatakelola pembangunan ke arah yang lebih ramah Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) maka berbagai problema dan bencana lingkungan, sosial dan ekonomi yang selama ini terus terjadi akan berkurang signifikan. Indonesia pun pasti akan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi hijau (green growth) dan berhasil mewujudkan 5P SDGs. (Suara Pembaharuan , 17-18 September 2016, Hal. 12, 13, http://sp.beritasatu.com)

________________________________
Prof. Andreas Lako
Guru Besar Akuntansi Berkelanjutan
Unika Soegijapranata Semarang;
Penulis buku “Green Economy: Menghijaukan Ekonomi,
Bisnis & Akuntansi”

Kategori: ,