Kaji Ulang Rasionalisasi APBD
Senin, 6 Juni 2016 | 14:00 WIB

SM 06_06_2016 Kaji Ulang Rasionalisasi  APBDKEPUTUSAN Gubernur Jateng merasionalisasi anggaran belanja langsung dalam APBD Jateng 2016 telah menimbulkan polemik dan kegelisahan di kalangan SKPD, DPRD, para mitra kerja serta masyarakat Jateng.

Polemik tersebut kian memanas seiring munculnya artikel Rukma Setyabudi selaku Ketua DPRD Jateng (SM, 30/5/2016) dan artikel tanggapan dari Sri Puryono selaku Sekda Jateng (SM,30/5/2016). Apa sumber pemicunya?

Sumber pemicunya adalah terbitnya Surat Edaran (SE) Gubernur Jateng yang justru dinilai tidak rasional. Melalui SE No. 900/0007315 tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani Sekda Jateng, Gubernur meminta dinas-dinas terkait melakukan penyesuaian terhadap belanja langsung dengan mengurangi sebesar 25% dari total belanja langsung masing-masing SKPD. Alasan terbitnya SE tersebut adalah karena proyeksi ketidaktercapaian pendapatan daerah 2016 dengan mendasarkan pada realisasi hingga Maret 2016.

Menurut hemat saya, baik penerbitan SE maupun kritikan Ketua DPRD dan tanggapan balik dari Sekda Jateng patut dikritisi. Tulisan ini menyoroti polemik SE Rasionalisasi dari perspektif teori signaling dan dampaknya terhadap
kinerja perekonomian daerah.

Sinyal negatif
Dari perspektif teori sinyal (Connelly dkk, 2001; Scott, 2014), harus disadari bahwa SE Rasionalisasi Anggaran Belanja Langsung 2016 mengandung multimakna dan multisinyal ke publik sehingga bisa menimbulkan multitafsir dan asimetri informasi di kalangan SKPD, DPRD dan masyarakat. Opini Sekda di Suara Merdeka yang berusaha meluruskan pemahaman tentang rasionalisasi anggaran dan alasan yang mendasarinya juga belum memberikan jawaban yang memuaskan. Mengapa?

Di satu sisi, terbitnya SE tersebut memang bisa memberikan sinyal kuat ke publik bahwa Gubernur-Sekda Jateng berkomitmen kuat dan bertindak antisipatif-strategis untuk menghindarkan Jateng dari defisit anggaran
yang kian besar.

Penegasan bahwa rasionalisasi tidak memengaruhi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dan juga demi mempercepatkan pertumbuhan ekonomi daerah memperkuat sinyal tersebut.

Namun, terbitnya SE tersebut juga bisa diinterpretasikan sebaliknya. Pertama, rasionalisasi anggaran dalam jumlah yang signifikan justru bisa dimaknai publik bahwa Pemprov dan DPRD Jateng tidak cermat dalam penyusunan dan penetapan asumsiasumsi yang mendasari, pos-pos aktivitas dan jumlah penganggaran pendapatan dan belanja dalam APBD 2016.

Kedua, alasan merasionalisasi dengan besaran yang signifikan juga bisa dimaknai publik bahwa Jateng sedang mengalami krisis sosial-ekonomi atau multikrisis yang sangat serius dan mengkuatirkan. Pertanyaannya, apakah Jateng sedang dan akan mengalami multikrisis yang serius? Jawabnya, tidak!

Berdasarkan laporan BPS dan Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jateng pada tahun 2015 dari Bank Indonesia (BI), kinerja pembangunan Jateng yang tercermin dalam sejumlah indikator kinerja ekonomi dan sosial menunjukkan tren peningkatan.

Kinerja perekonomian Jateng pada triwulan I 2016 memang hanya bertumbuh 5,1% atau lebih rendah dibanding triwulan IV 2015 sebesar 6,1% dan triwulan 1 2015 yaitu 5,6%.

Karena itu, keputusan Gubernur-Sekda Jateng melakukan rasionalisasi APBD 2016 patut dikaji kembali.

Kaji kembali
Secara ekonomi, saya kuatir keputusan Gubernur Jateng merasionalisasi anggaran belanja langsung 2016 dengan besaran 25% atau sekitar Rp 1,56 triliun justru bisa menjadi bumerang. Meski secara ekonomi akan berdampak positif memperkecil defisit APBD 2016, namun keputusan itu dikuatirkan justru akan menimbulkan berbagai komplikasi masalah di dalam dinas-dinas SKPD terkait ataupun dalam relasi mereka dengan para mitra kerja dan masyarakat.

Pada akhirnya, keputusan tersebut dikuatirkan akan menyebabkan kemerosotan kinerja pembangunan dan perekonomian daerah. Sangat mungkin pemangkasan tersebut justru akan juga menurunkan pendapatan daerah. Mengapa?

Pertama, dari perspektif teori ekonomi, pengeluaran pemerintah (G) merupakan salah satu faktor penentu utama ketercapaian pendapatan (Yd) suatu negara atau daerah pada suatu periode. Kedua, dari perspektif keuangan, pendapatan (revenue) suatu periode merupakan fungsi atau hasil dari pengorbanan sumberdaya ekonomi dalam wujud biaya (costs/ expenses) dan upaya-upaya (efforts) yang dilakukan organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka alangkah bijaknya apabila Gubernur-Sekda Jateng segera mengkaji kembali keputusan rasionalisasi anggaran belanja langsung yang telah diambil pada April 2016.(47) (Suara Merdeka 6 Juni 2016, hal. 4) Tautan : http://berita.suaramerdeka.com

________________________________________
— Andreas Lako,
guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
kepala LPPM Unika Soegijapranata Semarang

Kategori: