Kritik Harus Berdasar Kepentingan Rakyat
Selasa, 10 Mei 2016 | 10:03 WIB

SM 03_05_2016 Kritik harus berdasar kepentingan rakyatSEMARANG -Fungsi pengawasan DPRD Jawa Tengah yang diwujudkan melalui kritik terhadap kinerja pemerintah provinsi semestinya ditanggapi dengan perbaikan kinerja kalangan eksekutif. Meski demikian, kritik yang disampaikan juga harus dalam
semangat positif membela kepentingan rakyat.

Hal tersebut dikemukakan pengamat politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono dalam dialog terbuka bersama Gubernur Ganjar Pranowo, Ketua Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPj) DPRD Jateng Fery Firmawan, dan guru besar Unika Soegijapranata Prof Andreas Lako di Gedung Thomas Aquinas, Unika, Senin (2/5).

Dialog ini juga digelar terkait kritik panitia khusus LKPj DPRD terhadap kepemimpinan Gubernur Ganjar yang memasuki tahun ketiga. ‘’Sebelum saya hadir di tempat ini, muncul pertanyaan dari kolega. Anda akan hadir dalam dialog dengan gubernur ya mas. Siapa yang kira-kira akan Anda bela? Gubernur atau DPRD Jateng?’’tutur dosen ilmu politik ini.

Teguh pun tegas menjawab. ‘’Yang saya bela adalah rakyat. Mereka ini yang kepentingannya diwakili oleh gubernur dan anggota DPRD,’’kata Teguh.

Hal semacam ini, lanjut Teguh, yang harus dipahami semua pihak. Artinya, ketika kinerja gubernur dikritisi dewan, sebaiknya muncul pembenahan di sana-sini.

Indikator Kinerja
Demikian juga DPRD dalam memberikan pengawasan juga harus berdasar kepentingan masyarakat. Teguh juga sepakat LKPj Gubernur tak hanya berhenti dalam pertanggungjawaban di Gedung Berlian. Lebih dari itu, laporan tersebut terbuka untuk dibawa ke ranah publik, agar masyarakat bisa mencermati dan merespons.

Andreas Lako melihat terdapat 455 target indikator kinerja pembangunan Pemprov Jateng tahun 2015. Dari jumlah itu, pencapaiannya 88,13 persen. Adapun yang masih butuh pembenahan 11,87 persen.

Tanpa memiliki tendensi apa pun, kata dia, bisa dikatakan pencapaian ini mendapat nilai A. Pertumbuhan ekonomi di Jateng juga berpengaruh terhadap pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

Adapun Fery mengatakan kritik atas LKPj gubernur dilakukan tanpa didasari tendensi apa pun. Semuanya, kata dia, murni demi kepentingan rakyat. Dia juga menyatakan jika masih terdapat hal yang kurang tak menutup kemungkinan untuk diperbaiki. Ini tentu saja butuh kerja keras semua pihak.

Ganjar mengatakan selama hampir tiga tahun masa kepemimpinannya, tahun pertama ia gunakan untuk membenahi birokrasi. Tahun kedua untuk perbaikan infrastruktur, dan tahun ketiga untuk pengentasan kemiskinan. Menurut dia, hasilnya telah dirasakan masyarakat secara luas. (H41-94)- (SM 03/05/2016, hal. 2)

Kategori: