Tak On Time, Kurang Diminati
Kamis, 21 April 2016 | 17:08 WIB

Dari kiri: Djoko Setijowarno, Sigit Irfansyah, Tegoeh Wynarno Haroeno, Bambang Haryadi, dan Ngargono dalam ”Kajian Strategis Model Angkutan Masal Pedesaan” di Kantor Balitbang Jateng,SEMARANG – Sudah bukan rahasia lagi jika angkutan umum kerap sepi penumpang. Ramai pun, biasanya pagi atau sore hari untuk mengangkut pelajar. Hal ini diperkirakan karena angkutan umum masih belum bisa on time. Alasan itulah yang membuat penumpang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketika bepergian.

Hal itu dikatakan Kepala Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Balitbang Kementerian Perhubungan, Sigit Irfansyah dalam ”Kajian Strategis Model Angkutan Masal Pedesaan” di Kantor Balitbang Jawa Tengah, Jalan Imam Bonjol Semarang, Selasa (19/4). Menurutnya, ada lima hal yang menjadi standar operasional sistem (SOP) angkutan umum. Yaitu cepat, dapat diandalkan, nyaman, aman, terjangkau, dan tepat waktu.

”Tepat waktu ini yang masih jarang ditemukan di Jateng. Waktu keberangkatan dan tiba sebenarnya harus terjadwal. Dengan begitu, masyarakat akan percaya dan mengandalkannya untuk pulang-pergi kantor,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyinggung mengenai belum perlunya penambahan jumlah angkutan desa di beberapa wilayah di Jateng. Dari hasil survei yang dilakukan beberapa waktu lalu, permintaan warga pedesaan memang belum cukup tinggi. Dewasa ini, angkudes lebih banyak digunakan untuk mengangkut barang dari satu desa ke desa lain. Sudah menjadi semacam distribusi untuk perdagangan hasil tangkapan nelayan atau panen petani.

”Tapi demand-nya masih sebatas angkutan barang. Kami melihat, warga desa sudah menggunakan sepeda motor untuk bepergian. Bahkan dalam satu rumah sudah banyak yang punya lebih dari satu unit sepeda motor. Di jalan pun, anak SMP sudah naik motor sediri,” ujarnya.

Pakar Transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno menyarankan agar Pemprov Jateng membentuk badan usaha khusus pengusaha angkudes. Ini merupakan salah satu upaya menjaga eksistensi angkudes agar tidak tergeser kendaraan pribadi yang berkembang sangat pesat. ”Mungkin bisa pakai BUMD atau lembaga koperasi lain. Karena dengan langkah itu, kita bisa mengajak para pengusaha angkutan melebur menjadi satu lembaga,” katanya.

Senada dengan Kepala Balitbang Jateng, Teguh Whynarno Haroeno. Dia merasa nasib angkutan umum di Jateng belum mendapat perhatian dari pemerintah. ”Padahal, angkutan, terutama angkudes butuh prioritas perhatian untuk meringankan beban masyarakat desa. Mereka (petani dan nelayan) harus produksi bahan pangan tapi tidak mampu didistribusikan dengan harga layak karena biaya transpor,” tandasnya. (amh/ric/ce1)

Tautan : http://www.radarsemarang.com

Kategori: