"LOGICAL FALLACY" AMNESTI PAJAK
Rabu, 27 April 2016 | 16:31 WIB

SP 26_04_2016  Logical Fallacy-Amnesti Pajak

SP 26_04_2016  Logical Fallacy-Amnesti Pajak(2)

Oleh: Andreas Lako
Guru Besar Akuntansi, Kepala LPPM Unika Soegijapranata Semarang

Menanggapi bocornya dokumen rahasia firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama atau disebut Panama Papers pada awal April 2016, dimana terdapat 2.961 nama individu dan korporasi dari Indonesia, pemerintah menanggapinya secara ambigu. Antara Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK), dan antar Menteri Kabinet Kerja memberikan respon yang berbeda-beda sehingga membingungkan publik.

Awalnya, Presiden Jokowi merespon serius bocornya dokumen mega skandal keuangan rahasia tersebut dengan memerintahkan Menteri Keuangan dan sejumlah lembaga negara terkait untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Namun pada pertengahan April 2016, Presiden justru berubah sikap. Presiden melakukan kesepakatan dengan Ketua DPR untuk mempercepat pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Alasannya, untuk memberikan landasan yuridis bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan amnesti pajak kepada para individu dan korporasi Indonesia agar segera membawa kembali dananya ke Indonesia di luar negeri (Kompas, 16/4/2016).

Sementara Wapres JK justru merespon bocornya dokumen Panama Papers (PP) dan tercantumnya nama-nama individu dan korporasi dari Indonesia dalam dokumen tersebut sebagai hal yang wajar. Dalam sejumlah kesempatan JK selalu mengatakan bahwa nama-nama yang tercantum dalam dokumen PP belum tentu melakukan kejahatan keuangan dan penggelapan pajak seperti dituduhkan banyak orang. Menurut JK, mendirikan perusahaan cangkang di luar negeri (offshore) adalah praktik lazim secara internasional demi kemudahan dalam berbisnis.

Respon tersebut sungguh aneh karena kontradiksi dengan reaksi keras sejumlah kepala negara seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Belanda, Brasil, Australia, Austria dan lainnya. Berbeda dengan sikap Pemerintah Indonesia yang terkesan justru ingin “melindungi” para individu dan korporasi yang namanya tercantum dalam PP, sejumlah negara tersebut justru bertekad mengusut tuntas keterlibatan para individu dan korporasi dari negaranya masing-masing dalam dokumen tersebut.
Pertanyaannya, ada apa dibalik sikap pemerintah yang terkesan aneh tersebut? Apakah layak memberikan amnesti pajak kepada pelaku kejahatan yang selama ini menyembunyikan asetnya di negara-negara surga pajak? Apakah harapan pemerintah bahwa amnesti pajak akan memotivasi para penyembunyi aset dan penggelap pajak menarik kembali dananya ke dalam negeri akan dapat terwujud?

Logical fallacy

Mencermati sejumlah nama individu dan korporasi Indonesia yang tertera dalam dokumen Panama Papers (PP) dan berbagai argumentasi yang dinyatakan pemerintah selama ini dalam upaya membenarkan upaya percepatan pembahasan RUU Pengampunan Pajak, saya menilai terjadi logical fallacy yang serius.

Pertama, argumentasi bahwa amnesti pajak merupakan strategi jitu untuk menarik kembali dana ribuan triliun rupiah dari luar negeri sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak dan menyehatkan APBN, serta bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pengurangan kemiskinan tampaknya logis. Namun apabila ditelusuri lebih cermat, argumentasi tersebut sesungguhnya mengandung sesat nalar yang serius. Argumentasi tersebut bertentangan dengan logika dan harapan publik yang sangat mengharapkan pemerintah mengusut tuntas kasus PP dan menyeret para pelaku kejahatan penggelapan pajak negara ke pengadilan, dan menyita semua aset hasil kejahatan mereka.

Kedua, pernyataan Wapres JK bahwa mendirikan perusahaan cangkang di luar negeri adalah praktik yang lazim dan para individu serta korporasi yang namanya tercantum dalam PP belum tentu melakukan kejahatan seperti yang diduga masyarakat luas juga merupakan pernyataan yang mengandung logical fallacy serius. Motif pernyataan tersebut sebenarnya ingin mengaburkan tuntutan publik yang mendesak pemerintah segera mengusut tuntas dokumen PP dan menghentikan pembahasan RUU Amnesti Pajak. Selain itu, pernyataan itu terkesan memiliki motif tersembunyi yaitu ingin melindungi para individu dan korporasi yang termasuk dalam PP dan memuluskan rencana pemberian amnesti pajak.

Tiga kelompok

Pertanyaannya, mengapa pernyataan tersebut dianggap mengandung logical fallacy yang serius? Jawabnya, karena tidak semua nama individu dan korporasi Indonesia yang tertera dalam PP bukan penggelap pajak. Dari hasil analisis terhadap karakteristik dari 2.961 nama individu dan korporasi Indonesia yang tertera, saya membedakannya ke dalam tiga kelompok.

Kelompok pertama adalah para individu pebisnis dan korporasi yang memiliki relasi bisnis internasional atau memiliki jaringan bisnis di sejumlah negara. Untuk mempermudah kerjasama bisnis di sejumlah negara dan demi melindungi keamanan aset dan bisnis mereka, kelompok ini lalu meminta jasa Mossack Fonseca mendirikan perusahaan cangkang di sejumlah negara, termasuk di negara-negara surga pajak (tax heaven). Secara bisnis, tindakan kelompok ini sesungguhnya etis dan wajar serta tidak melanggar hukum. Karena itu, kelompok ini memang tidak boleh dituduh melakukan penggelapan pajak dan menjadi target dari amnesti pajak.

Kelompok kedua adalah para individu yang mendirikan perusahaan cangkang untuk mangelola asetnya. Pertimbangannya, daripada menempatkan portfolio asetnya di dalam negeri yang memiliki biaya bunga, biaya admistrasi dan biaya pajak yang tinggi serta rentan terhadap penurunan nilai akibat risiko pasar, mereka lalu meminta Mossack Fonseca mendirikan perusahaan cangkang di negara-negara surga pajak. Mereka menempatkan dananya dalam perusahaan cangkang sebagai ekuitas, atau sebagai strategi optimalisasi nilai aset. Tindakan kelompok kedua ini memang bisa dianggap bermotif menghindari pajak. Namun secara bisnis, tindakan mereka sesungguhnya etis, wajar dan tidak melanggar hukum karena mereka juga adalah para pembayar pajak yang patuh di dalam negeri. Mereka tidak boleh dituduh melakukan kejahatan pajak dan menjadi target amnesti pajak.

Kelompok ketiga adalah para individu dan korporasi yang mendirikan perusahaan cangkang dengan motif menyembunyikan aset hasil pencurian, penipuan dan pemerasan, pencucian uang, korupsi dan penyuapan, penggelapan pajak, pembocoran pajak, dan penyalahgunaan jabatan. Para individu tersebut umumnya adalah para pejabat dan mantan pejabat negara serta keluarga dan para kroninya, politikus, pegawai pemerintahan, para pebisnis dan korporasi yang berafilikasi dengan kepentingan politik, para pemilik dan pertinggi perusahaan penggelap pajak dan lainnya. Kebanyakan dari mereka mendirikan perusahaan cangkang dengan menggunakan nama-nama dan alamat fiktif agar tidak bisa dideteksi aparat penegah hukum.

Dari tiga kelompok tersebut, kelompok pertama dan kedua tidak bisa dituduh sebagai penghindar dan penggelapan pajak yang bisa disasar sebagai target amnesti pajak. Sementara kelompok ketiga adalah para pelaku kejahatan keuangan negara yang harus dihukum berat dan disita seluruh aset hasil kejahatannya. Mereka juga tidak pantas diberikan amnesti pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, desakan dan argumentasi pemerintah untuk mempercepat pembahasan RUU Pengampunan Pajak mengandung sesat nalar yang serius. Demikian pula harapan bahwa percepatan pengesahan RUU Pengampunan Pajak akan memberikan dampak positif yang luas pada peningkatan pendapatan pajak, APBN, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat tampaknya juga hanyalah ilusi yang sulit menjadi kenyataan.

Karena itu, pemerintah sebaiknya segera menghentikan logical fallacy dan ilusi amnesti pajak. Pemerintah sebaiknya memfokuskan energi dan membangun kolaborasi global untuk mengusut tuntas dan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan keuangan negara, baik yang namanya tercantum dalam dokumen PP maupun pada firma-firma hukum lainnya. Upaya tersebut tentu akan sangat efektif mengembalikan ribuan triliun rupiah uang negara yang dijarah dan digelapkan di sejumlah negara. (Suara Pembaruan, 26 April 2016, hal. 12-13)

Kategori: