Analisis Ekonomi – Meminimalisir Sisi Gelap CSR
Senin, 25 April 2016 | 12:31 WIB

Kontan 30-XX, 2015 Meminimalisir Sisi Gelap CSRDalam kuliah "Corporate Social Responsibility" atau CSR baru-baru ini, seorang mahasiswi mengajukan pertanyaan kritis yang mengejutkan saya. Pertanyaannya: "Apakah ada sisi-sisi gelap CSR yang dipraktikkan perusahaan selama ini? Misalnya, suatu perusahaan getol melakukan CSR tapi pada saat sama melakukan pencemaran dan merusak lingkungan, atau membakar hutan dan lahan?"

Pertanyaan itu menanggapi pernyataan dalam buku saya "Berkah CSR Mikan Fiksi" yang mereka telaah. Di buku itu, saya menulis, jika perusahaan memiliki program-program CSR yang strategis dan bermanfaat bagi masyarakat, melakukannya secara sungguh-sungguh, konsisten dan tulus, serta mewartakannya secara baik ke publik, perusahaan itu akan menikmati berkah berlimpah.

Berkah itu baik berkah non-ekonomi maupun berkah ekonomi. Berkah nonekonomi (intangible benefits) seperti peningkatan citra, reputasi serta mendapat apresiasi dan pengakuan dari para stakeholder. Sedang berkah ekonomi (tangible benefits) seperti meningkatnya pangsa pasar dan penjualan, menurunya biaya produksi dan operasional, biaya politik (political costs), serta risiko bisnis sebagai akibat dari penurunan risiko sosial-politik. Interaksi antar kedua berkah itu memacu pertumbuhan dan pe-kembangan perusahaan.

Secara prinsip, mahasiswi tadi setuju dengan pernyataan saya di buku. Namun, berdasarkan pengalaman hidupnya di Kalimantan, banyak perusahaan justru melakukan CSR hanya sebagai kedok untuk mengelabui pemerintah, masyarakat dan pihak lain. Mereka menjadikan CSR sebagai kamuflase untuk menutupi perbuatan-perbuatan jahat yang mencemari dan merusak lingkungan, serta merugikan masyakarat. Menanggapi pernyataan itu, saya menyatakan, sinyalemen itu ada benarnya. Hasil pengamatan saya, ada banyak sisi gelap CSR (black CSR) di balik ingar-bingar pemberitaan positif (white CSR) yang dilakukan banyak perusahaan.

Sisi gelap
Berdasarkan hasil pengamatan saya sejak 2007 hingga kini, jumlah perusahaan yang melaksanakan CSR, dan mengungkapkan informasinya dalam pelaporan tahunan mereka, terus meningkat. Studi yang dilakukan sejumlah mahasiswa bimbingan saya menunjukkan hasil yang sama. CSR dilaporkan berdampak positif bagi kinerja keuangan dan nilai perusahaan serta kinerja nilai pasar saham perusahaan. CSR juga dilaporkan memberi kebermanfaatan sosial-ekonomi ke masyarakat (Lako, 2015).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) bisa disebut sebagai pemicu banyaknya perusahaan yang berkomitmen melaksanakan CSR.


Perspektif green accounting dapat dipakai sebagai justifikasi hukum bahwa CSR adalah investasi
 
.

Pasal 74 UUPT mewajibkan perseroan yang aktivitas bisnisnya berkaitan dengan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan menganggarkannya sebagai biaya perseroan. Sementara Pasal 15 ayat 2 UUPM mewajibkan korporasi penanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan secara bertanggung jawab.

Namun di balik eforia itu, banyak perusahaan justru menjadikan CSR sebagai kamuflase untuk mengelabui banyak pihak. Alasan melakukan kamuflase yang paling menonjol adalah menghindari pajak, mendapatkan akses politik demi kepentingan bisnis, dan menarik simpatik masyarakat.

CSR juga dijadikan strategi bisnis untuk "membungkam mulut" masyarakat dan pemerintah agar tidak mempermasalahkan perbuatan-perbuatan tidak etis perusahaan yang mencemari dan merusak lingkungan atau merugikan masyarakat.

Secara khusus, saya mencermati banyak perusahaan yang selama ini gencar melaporkan kegiatan CSR dengan nilai dana yang lebih kecil daripada yang mereka klaim. Mereka sengaja menciptakan program dan aktivitas CSR semu serta melakukan mark-up biaya CSR dalam jumlah besar dengan motif mengurangi pajak.

Hal itu dimungkinkan karena Pasal 74 UUPT dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47/2012 tentang TJSL menyatakan perseroan bisa menganggarkan biaya TJSL sebagai biaya perseroan. Karena itu banyak perusahaan menggelembungkan biaya TJSL/CSR sebagai strategi untuk menghindari atau menggelapkan pajak.

Fenomena menonjol lainnya, sejumlah perusahaan menjadikan CSR sebagai strategi untuk menebus dosa atau "menutup mulut" masyarakat agar tidak mendemo, memprotes atau menolak kehadiran perusahaan yang telah mengeksploitasi alam dan merusak lingkungan, serta menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

 
Akuntansi hijau
Pertanyaannya, mengapa banyak perusahaan menjadikan CSR, sebagai kamuflase untuk mengelabui banyak pihak? Jawabnya, karena regulasi yang ada, UUPT dan UUPM, memang membuka celah bagi perusahaan untuk melakukan perbuatan tak etis itu. Aturan yang berlaku, seluruh sumberdaya ekonomik yang dikorbankan untuk CSR bisa diperlakukan sebagai biaya periodik hingga memungkinkan korporasi menjadikan CSR sebagai pengurang laba dan pajak.

Padahal dari perspektif Akuntansi Hijau, pengorbanan itu seharusnya diakui dan diperlakukan sebagai pengeluaran investasi hingga tidak mengurangi nilai aset, laba, pajak dan ekuitas pemilik. Selain itu, secara regulasi, item-item CSR dan besaran biayanya juga disesuaikan dengan strategi bisnis dan asas kepatutan- kewajaran, hingga aktivitas dan kinerja CSR tidak diaudit secara khusus oleh auditor eksternal.

Hal-hal itu memungkinkan para direksi perusahaan yang beretika buruk leluasa untuk memoles, merekayasa dan menjadikan CSR sebagai kedok untuk menghindari pajak, memuluskan ekspansi bisnis dan mewujudkan kepentingan-kepentingan pragmatis bisnis lainnya. Sementara pemerintah dan masyarakat tidak menyadarinya karena silau oleh aksi-aksi kedermawan sosial perusahaan.

Lalu, bagaimana solusinya? Menurut hemat saya, kaji ulang regulasi yang memperlakukan TJSL dan CSR sebagai biaya periodik. Perspektif green accounting dapat dipakai sebagai justifikasi hukum bahwa CSR adalah investasi strategis bukan beban periodik yang mengurangi laba, pajak dan ekuitas pemilik. Regulasi yang mengharuskan pengauditan CSR oleh pihak independen untuk menilai kewajaran pelaksanaan dan pelaporan informasi CSR juga mendesak untuk diberlakukan.

Kedua hal itu efektif memini-malisir sisi-sisi gelap CSR. ❑ (TABLOID KONTAN 18 April – 24 April 2016, hal. 31 )

Kategori: