MEWASPADAI KETIMPANGAN KOTA BESAR
Selasa, 23 Februari 2016 | 14:09 WIB

Bisnin Ind 22_02_2016 MEWASPADAI KETIMPANGAN KOTA BESAR

Oleh: Andreas Lako
Guru Besar Akuntansi; Kepala LPPM Unika Soegijapranata Semarang

Baru-baru ini, Bank Dunia melaporkan bahwa ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat kota dan desa di Indonesia kian melebar. Meski secara nasional koefisien Gini masih bertahan pada angka 0,41 selama 2011-2015, namun ketimpangan di perkotaan justru kian melonjak. Rasio Gini di perkotaan melonjak dari 0,43 (Maret 2015) menjadi 0,47 (September 2015), sementara di pedesaan turun dari 0,33 menjadi 0,27.

Yang mengkuatirkan, rasio Gini perkotaan pada enam provinsi di pulau Jawa sudah masuk ke kategori patut diwaspadai. Rasio Gini perkotaan di Jatim dan DIY adalah 0,44, disusul DKI dan Jabar sebesar 0,43, dikuti Jateng dan Banten masing-masing 0,42 dan 0,41. Selain enam provinsi tersebut, provinsi lain dengan tingkat rasio Gini perkotaan di atas 0,40 adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara. Apabila ditelusuri lebih dalam, rasio Gini di sejumlah kota besar ternyata jauh lebih besar dibanding rata-rata rasio Gini perkotaan secara nasional.

Begitu cepatnya laju kenaikan ketimpangan sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat di wilayah perkotaan, khususnya di kota-kota besar, sangat mengkuatirkan dan patut diwaspadai oleh pemerintah dan semua pihak. Alasannya, ketimpangan tersebut bisa memicu timbulnya gejolak sosial dan aksi-aksi anarkisme. Hal tersebut sangat mungkin terjadi akibat tingginya kecemburuan sosial dan konflik ekonomi antar kelompok masyarakat kelas menengah atas (the winners) dengan kelompok masyakarat kelas bawah (the lossers). Kelompok masyarakat miskin menilai kesenjangan, kemiskinan dan penderitaan yang mereka alami merupakan akibat dari ketidakadilan kebijakan pemerintah dan perilaku pembangunan yang serakah yang hanya mementingkan kelompok masyarakat pemodal besar dan kelas menengah ke atas.

Mengatasi ketimpangan
Lalu, bagaimana solusi untuk mengurangi ketimpangan tersebut? Harus diakui, solusinya tidaklah mudah! Alasannya, penyebab terjadinya ketimpangan di sejumlah kota besar sangatlah kompleks. Masalah urbanisasi dan etos kerja masyarakat, kesenjangan tingkat pendidikan, penguasaan aset oleh sekelompok pemodal dan perbedaan tingkat penghasilan antar kelompok masyarakat sering dituding sebagai biangnya. Demikian pula masalah ketidakadilan dalam kebijakan pembangunan dan masih kuatnya perilaku korupsi para pejabat negara juga sering dituding sebagai penyebabnya.

Secara umum, saya sepakat dengan klaim tersebut. Namun, saya mencermati pemicu utama terjadinya ketimpangan di kota-kota besar terutama bertumpu pada dua hal berikut.

Pertama, kebijakan pembangunan di wilayah perkotaan yang cenderung pro pasar dan investasi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat kecil. Akibatnya, ijin investasi dan pembangunan begitu royal diberikan pemerintah kepada para pemodal besar. Akivitas perekonomian kota juga lebih diserahkan kepada mekanisme pasar dan dikuasai para pemodal besar. Dalihnya, untuk meningkatkan kemajuan kota, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di satu sisi, kebijakan tersebut telah memberikan banyak kemudahan kepada kelompok masyarakat pemodal dan kelas menengah- atas dalam berbagai akses kehidupan. Kebijakan tersebut juga meningkatkan kemajuan kota secara fisik dan meningkatkan pendapatan daerah serta pertumbuhan ekonomi kota. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut justru mengorbankan, menyingkirkan dan memiskinkan masyarakat setempat. Kebijakan tersebut juga memperlemah dan mempersempit daya gerak ekonomi masyarakat kecil, serta memunculkan ketimpangan sosial-ekonomi yang baru dalam kehidupan masyarakat.

Dalam banyak kasus, kehadiran korporasi di tengah komunitas masyarakat kecil bukannya membawa berkah, tapi justru sebaliknya. Kehadiran korporasi justru memicu ketimpangan sosial-ekonomi serta menimbulkan dampak-dampak negatif bagi masyarakat setempat. Sementara kepedulian dari entitas korporasi kepada masyarakat setempat melalui program-program CSR (corporate social responsibility) untuk meminimalisasi dampak-dampak eksternalitas tersebut sangat rendah. Akibatnya, tidak hanya ketimpangan sosial-ekonomi antara masyarakat dan korporasi yang kian melebar, tapi juga memacu kemiskinan.

Kedua, tatakelola pembangunan dan penyediaan infrastruktur serta sarana-prasarana di wilayah perkotaan sering tidak ramah masyarakat miskin. Fokus pembangunan dan penyediaan sarana-prasarana di sejumlah wilayah perkotaan cenderung lebih diarahkan untuk area-area pusat bisnis dan perkantoran, pemukiman masyakarat ekonomi mampu dan area-area utama yang menjadi simbol kemajuan perkotaan dibanding kawasan-kawasan pemukiman kumuh atau dihuni masyarakat miskin.

Dalam banyak kasus, kawasan-kawasan pemukiman penduduk miskin sulit mendapat akses listrik dan air minum. Mereka juga sulit mendapat akses layanan kesehatan dan fasilitas pendidikan, serta sulit menikmati akses jalan dan infrastruktur yang memadai. Kawasan masyarakat miskin juga sering dibiarkan kumuh dan rusak. Peluang kerja dan berusaha mereka juga terbatas. Akibatnya, kehidupan ekonomi masyarakat miskin perkotaan justru makin susah. Kehadiran mereka juga seringkali dianggap "mengganggu dan mencoreng" wajah kota sehingga acapkali digusur melalui aksi-aksi pembakaran pemukiman yang tidak manusiawi.

Akibat buruknya tatakelola permbangunan dan biasnya perhatian pemerintah maka di banyak kota besar ketimpangan sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat justru kian melebar. Kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan senantiasa juga menjadi permasalahan pelik. Sementara itu, program-program pengentasan kemiskinan dan kesenjangan dengan dana besar yang digelontorkan pemerintah terlihat kurang efektif hasilnya. Hal itu disebabkan pelaksanaannya lebih bersifat retorik politik.

Karena itu, untuk mengatasi ketimpangan perkotaan maka pemerintah perlu segera membenahi sejumlah permasalahan yang telah diuraikan di atas. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengkaji kembali dan merevisi kebijakan atau regulasi-regulasi dan tatakelola pembangunan kota yang kurang ramah masyarakat kecil. Penerapan tatakelola pembangunan ekonomi hijau (green economy) layak dipertimbangkan untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi dengan kepentingan sosial dan lingkungan secara selaras dan berkelanjutan agar tidak saling mengorbankan. Penerapan tatakelola ekonomi hijau juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian para pelaku bisnis terhadap CSR dan investasi hijau untuk meminimalisirkan sejumlah permasalahan sosial dan ekologi perkotaan, terutama masalah kemiskinan dan kesenjangan serta kerusakan lingkungan.

Langkah kedua adalah Pemda atau Pemkot perlu mereformasi tatakelola dan birokrasi pemerintahan yang cenderung korup, lamban dan kurang responsif dengan tatakelola pemerintahan yang bersih, gesit dan tanggap terhadap permasalahan masyarakat. Kapabilitas, kepekaan dan peran kepemimpinan dari seorang kepala daerah menjadi faktor penentu kesuksesan dalam melakukan reformasi tersebut.

Selanjutnya, pemerintah perlu membangun kolaborasi dan sinergisitas dengan para pihak pemangku kepentingan (stakeholder), misalnya dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat, dalam merumuskan dan melaksanakan program-program terpadu untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Sejumlah kota yang telah berhasil membangun kolaborasi tersebut merasakan hasilnya jauh lebih efektif dibanding bila pemerintah melaksanakannya sendiri.

Sumber : Bisnis Indonesia, 22 Februari 2016, halaman 2

Kategori: