PERTUMBUHAN EKONOMI DAN RADIKALISME SOSIAL
Senin, 18 Januari 2016 | 10:53 WIB

Kesenjangan Sosial Lahirkan Radikalisme.

Mengutip Laporan Bank Dunia yang melaporkan bahwa ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat di Indonesia pada 2015, yang diukur dengan rasio Gini, telah mencapai 0,41, media ini menyimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi yang kian serius melahirkan kesenjangan sosial, dan kesenjangan sosial telah lahirkan radikalisme. Radikalisme yang kian marak dalam beberapa tahun terakhir disinyalir akibat kian melebarnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Hal ini merupakan persoalan krusial serius bangsa ini yang harus segera dicarikan solusinya.

Saya sepakat dengan kesimpulan tersebut. Namun pertanyaannya, apa akar masalah penyebab terjadinya ketimpangan tersebut?

Menurut hasil analisis saya, penyebab utamanya adalah karena orientasi pembangunan nasional selama ini lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui, selama ini berlaku asumsi bahwa apabila perekonomian suatu bangsa (daerah) bertumbuh maka akan tercipta kesejahteraan sosial-ekonomi, keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat kemajuan dan kesejahteraan bagi suatu bangsa.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, pemerintah lalu mendorong para pelaku ekonomi atau memberikan keleluasaan kepada korporasi untuk mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi masyarakat. Selain mengemban misi untuk menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat, menggerakkan aktivitas perekonomian dan menyerap tenaga kerja, korporasi diminta menghasilkan laba yang maksimal (maximize profit). Dengan laba yang maksimal maka jumlah pajak yang dibayarkan dunia usaha kepada negara akan semakin meningkat. Pertumbuhan laba menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi negara. Biasanya, pertumbuhan laba korporasi berkorelasi erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Saya mencermati, konsekuensi dari orientasi pembangunan yang lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi tersebut telah menciptakan ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, kemiskinan dan kemelaratan rakyat, serta kerusakan lingkungan yang serius. Akumulasi dari berbagai permasalahan tersebut juga telah memicu dan memacu kecemburuan, ketidakpuasan, kemarahan dan radikalisme dalam masyarakat.

Pertanyaannya, mengapa orientasi pembangunan pada pertumbuhan ekonomi bisa menciptakan ketimpangan dan kesenjangan sosial?

Jawabnya, karena sistem, kebijakan dan aktivitas pembangunan ekonomi dan bisnis untuk memacu pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan cara-cara yang tidak etis atau tidak ramah masyarakat dan lingkungan. Aktivitas perekonomian dan bisnis cenderung dilakukan dengan cara-cara yang serakah dan tamak, yaitu mengeskploitasi sumberdaya alam dan merusak lingkungan, serta mengorbankan, memeras, merugikan dan menyengsarakan masyarakat. Melalui kekuatan pasar dan akses politik yang dimilikinya, para pelaku ekonomi (korporasi) bisa dengan leluasa menentukan harga beli dan harga jual yang memeras dan memiskinkan masyarakat demi meraup laba dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perilaku ekonomi yang tak etis tersebut, di satu sisi, memang telah berhasil mendorong kemajuan perekonomian, meningkatkan pendapatan negara, dan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat pelaku ekonomi. Perilaku tersebut juga telah mendorong kemajuan pembangunan nasional dan kemajuan negara dalam banyak aspek kehidupan. Perilaku tersebut juga telah melahirkan banyak kelompok masyarakat sejahtera baru dengan tingkat penghasilan yang tinggi.

Namun di sisi lain, perilaku tak ramah lingkungan dan sosial tersebut telah menimbulkan sejumlah permasalahan serius dalam masyarakat seperti kian melebarnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, serta munculnya radikalisme sosial. Mengapa bisa begitu?.

Pertama, perilaku ekonomi yang mengeksploitasi sumberdaya alam dan merusak lingkungan serta menghilangkan daya dukung dan fungsi-fungsi ekologi demi kepentingan ekonomi dan bisnis telah menimbulkan dampak-dampak negatif yang serius bagi kehidupan masyarakat. Dalam banyak kasus investasi korporasi, kepentingan masyarakat setempat dikorbankan untuk kepentingan industri. Mereka juga harus menanggung dampak-dampak eksternalitas dari aktivitas ekonomi korporasi. Mereka juga harus menanggung dampak-dampak kerusakan ekologi secara berkelanjutan yang diakibatkan oleh perilaku serakah dan tamak korporasi. Hal tersebut telah menimbulkan kemarahan, kebencian, penolakan dan dendam serta radikalisme masyarakat terhadap korporasi dan negara. Dalam kondisi kecewa, marah dan menderita tersebut, masyarakat biasanya dengan mudah terprovokasi atau tergiur oleh paham-paham radikalisme yang ditawarakan kelompok-kelompok tertentu.

Kedua, perilaku ekonomi yang mengeskploitasi sumberdaya ekonomi masyarakat secara serakah demi kepentingan laba dan pertumbuhan ekonomi telah memunculkan permasalahan sosial yang serius yaitu meningkatnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat. Kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, yang diukur dengan Gini Ratio, terus mengalami peningkatan dari 0,33 (2002) menjadi 0,38 (2010) dan 0,41 selama 2011-2015. Besaran rasio tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat berpendapatan besar dan kecil kian melebar, dimana jumlah masyarakat miskin dan melarat kian besar. Hal tersebut berpotensi memunculkan masalah-masalah sosial yang serius.

Saya mencermati, propinsi-propinsi dengaan tingkat kesenjangan ekonomi di atas rata-rata nasional, seperti DKI Jakarta, Jabar, DIY, Sulut, Sulsel, Sulteng, Gorontalo, Papua Barat dan Papua, menyimpan potensi besar dan rentan terhadap gejolak sosial dan radikalisme. Paham-paham dan aksi-aksi radikalisme justru berkembang subur di sejumlah daerah tersebut atau di daerah-daerah yang memiliki tren peningkatan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial dari tahun ke tahun. Di sejumlah daerah tersebut, aktivitas perekonomiaan dan bisnis berkembang pesat namun dibarengi pula dengan peningkatan kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang kian serius.

Urgensi Ekonomi Hijau

Lalu, bagaimana solusi mengatasi permasalahan tersebut? Menurut hemat saya, penerapan konsep Ekonomi Hijau (Green Economy) dalam pembangunan nasional dan daerah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi hijau menjadi sangat penting dan mendesak dilakukan.

Pertumbuhan ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dengan cara-cara yang etis, yaitu tidak merusak lingkungan dan mengorbankan daya dukung ekologi terhadap kehidupan masyarakat, serta tidak memeras dan menyengsarakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi hijau juga dicapai dari hasil pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mengintegrasikan dan menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan kepentingan sosial dan lingkungan, serta tidak mengorbankan kepentingan dari genarasi saat ini dan generasi-generasi selanjutnya untuk hidup secara layak (Lako, 2015). Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi hijau diperoleh bukan dengan cara-cara yang tamak dan serakah, tapi dengan cara-cara yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan serta memberikan kebermanfaatan secara luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Karena itu, penerapan konsep dan tatakelola Ekonomi Hijau dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan nasional maupun daerah menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Selain bertujuan mempersempit ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial serta menekan radikalisme, penerapan konsep tersebut juga diharapkan akan menekan krisis lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi hijau negara dalam jangka panjang.

Andreas Lako
Guru Besar Akuntansi Berkelanjutan Unika Soegijapranata Semarang;
penulis buku Green Economy dan CSR

Harian Suara Pembaruan (10/1/2016)

Kategori: