Menuju Provinsi Hijau
Kamis, 28 Januari 2016 | 14:05 WIB

SM 28_01_2016 Menuju Provinsi HijauMENUJUJateng Go Green, saat ini mulai diwacanakan sejumlah kalangan untuk mendorong Jawa Tengah menjadi propinsi hijau (green province). Wacana tersebut muncul di tengah gencarnya upaya pemerintah provinsi dan pemkab/pemkot mengundang dan memberikan izin operasi atau izin usaha kepada para investor korporasi yang bergerak dalam sejumlah sektor industri yang berkaitan dengan lingkungan dan sumberdaya alam seperti pertanian, pertambangan, migas, manufaktur dan lainnya.

Munculnya wacana Jateng go green sesungguhnya merupakan ungkapan keprihatinan dan kekhawatiran sejumlah kalangan terhadap masa depan Jateng. Sejumlah kalangan nampaknya khawatir upaya-upaya pemprov dan pemkab/pemkot saat ini bakal jadi bumerang karena akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan mendatangkan bencanabencana lingkungan dan sosial yang serius di kemudian hari.

Karena itu, wacana Jateng go green sesungguhnya merupakan solusi strategis yang ditawarkan para pihak untuk mengingatkan pemerintah dan semua pihak bahwa provinsi ini merupakan ”rumah tinggal kita bersama” yang diwajib dikelola secara baik dan dijaga kelestariannya agar tetap nyaman dihuni.

Sebagai ”rumah bersama” maka pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan tidak boleh mengobralnya untuk kepentingan investasi atau ekonomi pragmatis. Pemerintah dan semua pihak wajib mengelola bumi Jateng ini secara bijak dan arif dengan mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan atau pembangunan yang pro masyarakat dan ramah lingkungan. Jangan sampai upaya-upaya untuk mendorong kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada saat ini justru mengorbankan dan menyengsarakan masyarakat serta mengorbankan kelestariaan lingkungan dan daya dukungnya terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat pada saat sekarang dan yang akan datang.

Pertanyaannya, apa sesungguhnya esensi dari provinsi hijau itu? Bagaimanakah strategi go green untuk mendorong Jateng menjadi provinsi hijau?

Hakikat Provinsi Hijau
Secara teoritis, Provinsi Hijau dapat dimaknai sebagai provinsi yang wilayahnya hijau dan kelestarian lingkungan serta daya dukung alamnya selalu terkelola dan terpelihara baik. Provinsi hijau juga bermakna sebagai provinsi yang wilayahnya bersih dan nyaman untuk ditinggali, serta mampu memberikan sumber penghidupan dan kesejahteraan serta keadilan sosial-ekonomi dan ekologi kepada masyarakatnya. Saat ini provinsi hijau menjadi impian dari banyak pemangku kepentingan yang menginginkan kelestarian lingkungan suatu provinsi dan daya dukung sumberdaya yang melekat padanya tetap terjaga dan terkelola secara baik sehingga bencana-bencana lingkungan (dan bencana sosial) yang diakibatkan oleh eksploitasi korporasi dan masyarakat dapat dihindari.

Provinsi Hijau mulai banyak disuarakan sejumlah kalangan saat ini, selain sebagai ungkapan kekuatiran, juga dimaksudkan untuk mendukung semangat Jateng Gayeng. Semangat Jateng Gayeng yang sering digelorakan Gubernur Ganjar Pranowo tersebut memang mensyaratkan terciptanya kondisi lingkungan hidup yang hijau, bersih, sehat, nyaman, lestari dan berkeadilan untuk mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat yang majemuk. Tanpa didukung oleh pilar dasar lingkungan (planet) yang kuat dan gayeng maka akan sangat sulit terwujud suasana gayeng dalam kehidupan masyarakat (people) dan perekonomian (profit) suatu daerah.

Lalu, bagaimana strategi menuju Jateng Hijau? Pertama, pemerintah Provinsi Jateng bersama pemkab/pemkot perlu memiliki konsep, visi, misi, dan tujuan yang jelas dan terintegrasi terhadap provinsi hijau (termasuk kabupaten hijau atau kota hijau).

Kedua, pemprov dan pemkab/pemkot juga perlu mendesain dan menerapkan Tatakelola Ekonomi Hijau (TEH) dalam pembangunan ekonomi daerah. Struktur dan proses TEH hendaknya didesain khusus untuk menghijaukan aktivitas pembangunan perekonomian daerah, termasuk juga menghijaukan tatakelola investasi yang selama ini dinilai kurang ramah lingkungan.

Ketiga, pemerintah perlu merancang regulasi khusus terkait tatakelola bisnis hijau untuk mendorong para pelaku usaha melakukan transformasi paradigma bisnis dari yang lebih mengutamakan pencapaian laba dengan cara-cara yang tamak dan serakah serta merusak lingkungan menuju paradigma bisnis hijau yang lebih ramah masyarakat dan lingkungan. Dunia bisnis perlu didorong, bahkan dipaksa, untuk menerapkan paradigma bisnis hijau (green business) dan korporasi hijau (green corporation) ke dalam tatakelola dan operasi perusahaan untuk mendukung provinsi hijau.

Keempat, pemerintah perlu mengajak dan melibatkan semua pihak pemangku kepentingan di provinsi ini untuk berpikir dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya bersama menciptakan lingkungan hidup Jateng yang asri, bersih, sehat, nyaman dan lestari serta gayeng. (50)

Andreas Lako,
Guru Besar Akuntansi Berkelanjutan,
Kepala LPPM Unika Soegijapranata;
penulis buku Green Economy dan CSR

Kategori: