Cegah Kebakaran dengan Konservasi Kubah Gambut
Rabu, 2 Desember 2015 | 14:12 WIB

WWS 21_11_2015 Cegah Kebakaran dengan Konservasi Kubah Gambut

SEMARANG – Pasal 28H ayat 1 Amandemen UUD 1945 dan pasal 64 UU Lingkungan Hidup No 32/2009, dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

“Hampir kurang lebih empat bulan masyarakat di wilayah Riau, Sumatera Selatan dan beberapa wilayah lain di Indonesia yang terpapar kabut asap, akibat dari pembakaran lahan. Dampaknya pun bisa ditebak, jumlah penderita infeksi saluran nafas didaerah tersebut meningkat, bahkan ada yang meninggal dunia, 40 juta jiwa terkena dampak langsung, kerugian material hingga hilangnya sumber daya alam hutan,” papar dosen Governance Lingkungan Program Magister Lingkungan dan Perkotaan Unika Soegijapranata Hotmauli Sidabolak, dalam seminar “Pasta Kabut Asap : Tinjauan Perlindungan Lingkungan dan Kesehatan”, di kampus Unika Bendan Dhuwur Semarang, Jumat (20/11).

Namun ironisnya, ada beberapa pihak yang menuntup mata dengan kejadian tersebut, termasuk pemerintah. Salah satunya dengan program kebijakan proyek lahan gambut sejuta hektar. Kebijakan tersebut memperbolehkan para pengusaha atau investor untuk mengeringkan rawa-rawa gambut dan dialihfungsikan sebagai hutan tanaman industri, termasuk kelapa sawit

“Keuntungan menggiurkan dari industri kelapa sawit menyebabkan pembukaan dan perluasan kebun, cenderung dilakukan dengan cara-cara yang mudah dan murah, tanpa mempertimbangkan resiko lingkungan. Mulai dari perambahan, pembalakan, pengeringan rawa gambut hingga pembakaran hutan,” tandasnya.
Dicacah

Sementara Ketua Kelompok Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan dan Gambut (Pokja Karhutla) Prof Dr Azwar Maas mengungkapkan kebakaran gambut terjadi karena kubah gambut dicacah dan diberi saluran pembuangan, sehinga air mengering. Selain itu lahan gambut di drainase untuk sawit dan hutan tanaman industry (HTI), sehingga tidak memperhatikan posisinya terhadap zonasi satuan hidrologis.

Akibatnya air tanah menyusut karena tidak ada sumber air pengisinya berupa luapan pasang surut, hujan atau kubah, sedangkan zona perakaran juga menjadi dangkal kering. Gambut yang semula suka air (hydrophilic) pun menjadi tidak suka air (hydrophobic), kering dan berdebu.” Tanaman penutup tanah, cover crop dan rumput atau semak menjadi kering karena zona perakarannya tidak mampu menyerap air. Ini yang menjadilcan lahan gambut menjadi mudah dibakar,” paparnya.

Melihat kondisi tersebut maka muncul beberapa solusi baik jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk solusi jangka pendek terkait permasalahan teknis kedaruratan, yaitu aplikasi teknis untuk mengatasi kebakaran. Jangka menengahnya prioritas utama terkait teknis non kedaruratan. Sedangkan untuk jangka panjang, yaitu membuat perencanaan strategis tentang bagaimana peraturan perundangan yang sebaiknya diterapkan, peraturan teknis, peraturan-peraturan lain yang mendukung peraturan mendasar.

Ahli Gambut Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta tersebut menambahkan, pemerintah sudah punya payung hukum penyelamatan gambut dari kebakaran, yakni PP No 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut “Untuk itu kita berharap aturan ini bisa ditegakan,” tandasnya.

Selain keduanya, hadir sebagai pembicara Endang Wahyati dengan materi ‘Tanggung Jawab Pengelolaan ekosistem Gambut. “Untuk itu kita berharap aturan ini bisa ditegakan,” tandasnya.

Selain keduanya, hadir sebagai pembicara Endang Wahyati dengan materi ‘Tanggung Jawab Pemeirntah dalam Pelayanan Kesehatan pada Bencana Kabut Asap’, serta Prof Dr A Widianti S SH CN dengan ‘Penanggulangan Bencana Asap dalam Perspektif Anak dan Perempuan’.

Sumber lain : isssuu @wawasan

Kategori: