Pelapor Korupsi Perlu Diberi ‘Reward’
Jumat, 17 April 2015 | 12:19 WIB
Bambang W (kanan) saat berbicara pada diskusi Unika. (Foto: Sugeng Irianto)

Bambang W (kanan) saat berbicara pada diskusi Unika. (Foto: Sugeng Irianto)

SEMARANG (KRjogja .com) – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyampaikan perlunya tindakan untuk meningkatkan upaya-upaya pemberantas korupsi di Indonesia. Salah satunya dengan pemberian hadiah (reward) cukup lumayan kepada pelapor kasus-kasus korupsi yang kasus tersebut akhirnya berhasil diungkap KPK, menghukum koruptor serta menyita semua aset milik koruptor untuk negara.

“Perlunya ada kebijakan (reward policy) di mana masyarakat memperoleh hadiah atau imbalan 20 persen dari kerugian negara yang berhasil dikembalikan oleh KPK dari para tangan koruptor. Pemberian hadiah semacam itu wajar karena berdasarkan laporan yang disertai data akurat bisa menjebloskan para koruptor ke penjara. Cara ini bisa membuat para koruptor jera karena nantinya banyak masyarakat semakin peduli dengan pemberantasan korupsi, selain mendapat imbalan tersebut. Bahkan bisa jadi nantinya ada teman atau rekan koruptor atau pelaku koruptor lainnya yang melaporkan seorang koruptor karena kesadaran sendiri maupun karena adanya imbalan hadiah tersebut,” papar Bambang Widjojanto saat berbicara di diskusi “Quo Vadis Pemberantasan Korupsi di Indonesia” yang digelar Fakultas Hukum dan Komunikasi (FHK) Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang di kampus setempat, Kamis (16/04/2015).

Menurut Bambang Widjojanto, dengan adanya imbalan 20 persen bagi pelapor adanya tindakan korupsi maka para mahasiswa fakultas hukum (terlebih hukum pidana) akan semakin bergairah dalam menyuarakan dan melakukan tindakan pemberantasan korupsi. Selain itu juga bisa dijadikan semacam masukan yang sah kalau bisa direalisasikan aturan ini. Bambang-pun minta agar persoalan imbalan bagi pelapor senantiasa terus menerus disuarakan masyarakat agar pemerintah mau merealisasikannya. Bambang dan sejumlah pegiat anti korupsi meyakini kalau cara tersebut (reward policy) bisa meningkatkan pengungkapan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Sementara itu pada diskusi yang dibuka Rektor Unika Soegijapranata Prof Dr Y Budi Widianarko MSc dan Dekan FHK B Danang Setianto SH LLM MH, menampilkan pula pakar dan dosen Hukum Unika Donny Danardono SH MAg Hukum yang menyampaikan seputar permasalahan mafia hukum dan mafia peradilan di Indonesia.

Donny menyebut mafia peradilan hanya merujuk pada kerja mafia dalam melumpuhkan hukum di pengadilan (lembaga yudikatif) dan dengan motif yang mungkin hanya berupa jual beli perkara, lebih ke motif uang dan sering diindentikkan mafia peradilan dengan tindakan korupsi. Tetapi mafia hukum jauh lebih luas karena menyangkut persoalan misalnya pemerasan, jual beli kasus dan intimidasi yang dialami oleh pelapor atau orang yang sedang mencari keadilan. Motif mafia hukum-pun bisa beragam mulai motif uang, melindungi pejabat tertentu serta motif ideologi karena ketidaksenangan terhadap ideologi yang dianggap merugikan golongan tertentu.

“Namun tentu saja kedua jenis mafia ini, mafia peradilan dan mafia hukum sama-sama harus diberantas agar pelaksanaan penegakan hukum bisa berjalan dengan semestinya di Indonesia, negara yang menjalankan sesuatunya berdasarkan hukum dan perundangan” ujar Donny. (Sgi)

sumber : krjogja.com

Kategori: